Masyarakat Diminta Tidak Menyuap Polisi

suap-polisi

WONOGIRI,suaramerdekasolo.com- Polres Wonogiri mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (19/3). Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Kapolres Wonogiri AKBP Uri Nartanti Istiwidayati mengatakan, perlu komitmen bersama antara masyarakat dan aparat kepolisian untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Salah satunya dengan meminta masyarakat untuk tidak memberikan uang suap kepada petugas ketika hendak mengurus sesuatu di kantor polisi.

“Jangan pungli (pungli). Masyarakat juga jangan membayar (menyuap) petugas kalau misalnya mau membuat SIM. Mungkin dengan uang bisa dapat SIM, tapi dengan cara itu, keselamatan diri sendiri dan orang lain tidak bisa terjamin,” katanya usai pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Polres Wonogiri, Selasa (19/3).

Baca : Selama Februari, Kerugian Akibat Bencana Alam di Kota Gaplek Telan Rp 681 Juta

Baca :Sungai Wiroko Meluap, Jalur Nguntoronadi-Tirtomoyo Macet

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan globalisasi kini membuat warga lebih kritis dalam menilai kinerja kepolisian. Mereka leluasa melontarkan kritikan melalui media sosial, internet, maupun gadget.

Pihaknya juga akan membuka pengaduan dan kotak saran untuk mengakomodasi kritikan dan masukan dari masyarakat. “Kalau dalam pengaduan itu merujuk satu nama, kami akan menindaklanjuti. Nanti ada sidang disiplin dan sidang kode etik,” terangnya.

Deklarasi tersebut dihadiri oleh Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo, Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf M Heri Amrulloh, Kajari Wonogiri Dodi Budi Kelana, Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo mengatakan, deklarasi itu tidak hanya bersifat seremonial namun merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama seluruh unsur pemerintahan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pihaknya ingin melahirkan budaya baru agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Aparatur negara saat ini harus mampu menampilkan pelayanan yang transparan serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Selain mendapatkan pengawasan dari internal pemerintahan, pelayanan juga akan selalu menjadi perhatian warga. Terlebih perkembangan teknologi sekarang membuat masyarakat mudah mengkritik melalui media sosial maupun gadgetnya. (yogi)

Baca : Berpetualang Jelajahi Tanah Nenek Moyang

Tinggalkan Pesan