Rekomendasi Pemberhentian Carik, Dinilai Offside

0
bawaslu-skh2
SUKOHARJO,suaramerdekasolo.com- Rekomendasi pemberhentian Sekretaris Desa (Carik) Dalangan Kecamatan Tawangsari dinilai, berlebihan dan offside.
Kabag Pemerintahan Desa Setda Sukoharjo Setyo Aji Nugroho mengatakan, sudah ada aturannya. Mulai dari UU Desa yang telah ditindaklanjuti dengan PP N0.43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah PP No.43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, Permendagri No 19 tahun 2019 tentang pengkatan dan pemberhentian Perdes dan Perbup No 72 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No.19 tahun 2016.
“Dalam pemberhentian perdes itu dapat dilakukan ketika melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam pasal 31 Perbup No.72 tahun 2017. Apabila ada perdes yang melanggar dikenai sanksi (pasal 32 Perbup). Jenis sanksi ringan, sedang dan berat,” jelas Aji.
Mekanisme pemberian sanksi, lanjut dia berupa teguran lisan, tertulis oleh kades setelah melakukan pemeriksaan.
Apabila tidak mengindahkan diberikan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara, jika tidak mengindahkan dijatuhkan sanksi berat. “Semua sudah ada aturannya,” tandas Aji. 
Kepala Kesbangpol Sukoharjo Gunawan Wibisono menambahkan, terkait dengan rekom Bawaslu itu dia melihat ada perbedaaan. Sebab dalam sebuah pernyataan komisioner Bawaslu di media online menyebutkan dasar rekomendasi adalah hasil kajian Gakkumdu. Sementara di surat menyebutkan rekomendasi adalah hasil rapat pleno. 
Namun demikian pihaknya mmenyatakan, pemberian rekomendasi itu memang perspektif Bawaslu. Tetapi ada mekanisme dan prosedur pemberhentian yang diatur mulai dari PP, Permendagri bahkan turunannya sampai Perda dan Perbup. 
“Ini yang benar yang mana, statmen sama surat berbeda? Kaitannya dengan pemberhentian silahkan dipahami dulu aturannya jangan ujug-ujug main rekomendasi. Kalau memang belum paham betul mekanismenya, jangan asal,” tandas Gunawan. (Heru susilo)
 

Tinggalkan Pesan