Bantu Kakak Nyaleg, Terjerat Kasus di Pengadilan

1

SOLO,suaramerdekasolo.com—Siti Maryani yang akrab disapa Anik terjerat dugaan kasus penipuan dan penggelapan uang Rp 500 juta. 

Anik yang sudah beberapa kali menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, konon cerita butuh bantuan uang Rp 500 juta untuk membantu kakaknya nyaleg dalam pemilihan legislatif tahun 2014.
Untuk membantu kakaknya tersebut, pada April 2014, terdakwa meminjam uang kepada Harum Sri Harini.
Hal itu dikemukakan Ny Harum saat ditemui media di Pengadilan Negeri Surakarta, Selasa (26/3). Waktu itu kata Ny Hanum, terdakwa meminta bantuan karena membutuhkan dana senilai Rp 500 juta untuk membantu saudara yang menjadi calon anggota legislatif di Kabupaten Boyolali pada Pemilu 2014.
Lantaran uang sebanyak itu belum dikembalikan oleh terdakwa, Hanum kemudian melaporkan kasus ini ke Polresta Surakarta.
Dalam sidang yang digelar Selasa (26/3) siang, dengan agenda pemeriksaan saksi yakni Iptu Mashuri selaku penyidik Polresta.
Selain itu, jaksa penuntut umum (JPU) Rahayu Raharsi SH mengajukan rekaman percakapan antara korban dengan dalam sidang.
Alat bukti berupa rekaman suara tersebut pada inti komunikasi adanya penyerahan uang pinjaman dari Harum kepada Siti Maryani alias Anik.
“Saat itu, saya bisa meminjami Rp 500 juta kepada terdakwa. Waktu itu, anak-anak saya berinisiatif untuk merekam saat transaksi,’ terangnya.
Menurutnya, uang itu diambilnya dari Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Kowapi) dikarenakan korban merupakan bendahara Kowapi.
Kuasa Hukum Terdakwa, Syafri Noer, membantah uang yang diterima kliennya sebagai kebutuhan saudara terdakwa untuk mencalonkan diri sebagai caleg. Itu gak benar kalau uang tersebut untuk biaya kakak terdakwa dalam pencalonan di lembaga leguslatif. ”Peminjaman dilakukan pada Bulan April 2014 sedangkan pada proses pencalegan usai pada bulan Maret 2014
Menurutnya, proses persidangan yang berlangsung mestinya masuk ranah perkara perdata bukan pidana karena kasusnya berkaitan dengan pinjam meminjam uang berasaskan kepercayaan tanpa bukti kuitansi.
Pengacara dari Jakarta itu juga menegaskan kliennya telah memiliki iktikad baik untuk mengembalikan uang yang dipinjam terdakwa. Uang yang dipinjam sebesar Rp 500 juta diterima Rp 475 juta sisanya pemotongan itu sebagai cicilan awal.
Menurutnya, bukti rekaman yang diputar saat persidangan tidak kuat karena bukti persidangan rekaman harus menyertakan berita acara dari Labfor. Rekaman yang menggunakan Bahasa Jawa juga diperlukan transkip ke Bahasa Indonesia oleh translater yang telah disumpah dan seorang ahli bahasa. (Sri Hartanto)

Tinggalkan Pesan