Keberlangsungan Usaha, Perusahaan Tunggu Hasil Pemilu

0
BERSAMA BURUH – Gubernur Ganjar Pranowo saat bersama pekerja memperingati Hari Buruh se dunia di Karanganyar tahun lalu. Foto : Joko DH

KARANGANYAR, suaramerdekasolo.com – Para karyawan pabrik, khususnya tenaga kontrak di sejumlah perusahaan di Karanganyar, saat ini mengaku resah. Pasalnya, dalam kurun waktu dua bulan terakhir, sejumlah perusahaan tidak lagi memperpanjang kontrak kerja  para karyawannya.

Banyak perusahaan yang menggantungkan keberlangsungan usahanya, seraya menunggu hasil pemilu. Jika baik, dipastikan job order akan mengalir. Jika rusuh, alamat penghentian kontrak akan makin banyak.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah perusahaan tidak memperpanjang karyawan kontrak, dan ada yang menunggu situasi setelah pemilu 17 April apakah ricuh atau tidak. Selain itu mereka juga menunggu job order yang rupanya juga menunggu hasil pemilu apakah akan damai atau tidak. Ada dua perusahaan tekstil dalam waktu yang bersamaan tidak memperpanjang puluhan  karyawan kontrak mereka.

Menurut karyawan salah satu pabrik tekstil yang enggan disebutkan namanya, kontrak kerja tidak lagi diperpanjang, dengan alasan hasil penjualan tekstil yang mengalami penurunan. Semua juga memilih menunggu hasil pemilu jika berlangsung amai maka kemungkinan job rder diberikan dan karyawan akan dipanggil lagi.

“ Kontrak kerja diputus dengan alasan penjualan mengalami penurunan. Kemungkinan gelombang pemutusan kontrak kerja ini, akan terus berlanjut. Saat ini, para karyawan resah, mereka tidak tenang bekerja,” ujar dia.

Sementara itu, ketua SPN Karanganyar, Haryanto, ketika dikonfirmasi melalui telepon selularnya, membenarkan informasi pemutusan kontrak kerja oleh sejumlah perusahaan. Menurut haryanto, berdasarkan informasi yang diterimanya,  baik dari perusahaan dan serikat pekerja, saat ini perusahaan padat karya banyak yang oleng.

Untuk memastikan perusahaan tetap berjalan dan pabrik tidak tutup, lanjutnya,  maka perusahaan dengan sangat terpaksa tidak memperpanjang kontrak dari sebagian karyawanya. Yang jelas, kami prihatin dan minta agar kebijakan efisiensi dapat ditekan seminimal mungkin. Kasihan teman-teman pekerja kontrak, ujarnya.

Sementara itu, kepala Dinas perdagangan, tenaga kerja, koperasi dan UMKM (Disdagnakerkop UMKM) Waluyo Dwi Basuki, kepada Suara Merdeka, mengaku belum menerima informasi mengenai tidak diperpanjangnya kontrak para karyawan.

“ Kami belum menerima informasi soal tidak diperpanjangnya para karyawan kontrak.  Coba nanti akan kita lakukan pengecekan dulu. Termasuk pengaruh pemilu itu dengan keberlangsungan usaha,” kata dia.(Joko Dwihastanto)

Tinggalkan Pesan