Pelibatan Anak di Kampanye Masih Terjadi

pelibatan-anak-pemilu

KARANGANYAR, suaramerdekasolo.com. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih kerap menemukan pelibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye, dengan berbagai alasan. Padahal sesuai regulasi, anak-anak semestinya dilarang berada di lokasi kampanye, karena mereka belum memiliki hak pilih.
Hal itu diungkapkan Komisioner Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin, saat menjadi pembicara di acara Rakor Pengawasan dengan Media dalam Rangka Pemilu Serentak 2019 di Hotel Jawadwipa, Karangpandan, Senin (8/4).
“Kasus terbanyak yang kami temukan selama masa kampanye terbuka adalah pelibatan anak-anak. Ini terjadi, biasanya karena anak tidak bisa ditinggal sementara orang tuanya ingin menghadiri acara kampanye. Sehingga anak kemudian dibawa ke lokasi kampanye,” katanya.
Bahkan di beberapa daerah, menurutnya, ada anak-anak yang mengenakan atribut kampanye.
“Padahal regulasinya jelas, anak-anak dilarang dilibatkan dalam kampanye. Anak-anak tidak berhak ikut kampanye, karena belum mempunyai hak pilih. Bawaslu juga selalu menyampaikan larangan pelibatan anak-anak di kegiatan kampanye,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu berupaya mencegah. Jika menemukan anak di lokasi kampanye, maka si anak diminta dipinggirkan dari lokasi.
Langkah lainnya, Bawaslu meminta pada panitia kampanye untuk menyediakan ruangan khusus untuk bermain yang tersekat atau dibedakan dengan lokasi kampanye. Sehingga anak-anak bisa bermain di tempat tersebut dan tidak perlu masuk ke lokasi kampanye.
Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng Budi Setyo Purnomo mewaspadai adanya penyebaran informasi palsu melalui media mainstream, dalam masa-masa menjelang pemilu.
“Hoaks, black campaign jadi perhatian kami. Karena ada di mana-mana. Tidak hanya di media sosial saja menyebarnya, tapi media mainstream juga kadang dimanfaatkan. Ini berbahaya, jika sampai terjadi lembaga penyiaran ikut-ikutan menyebarkan informasi palsu. Apalagi jika itu dilakukan televisi,” tuturnya.
Pasalnya, sebagian besar masyarakat masih sangat mempercayai, bahwa informasi yang disampaikan melalui televisi adalah benar adanya. “Publik sebagian besar percaya, bahwa apa yang disampaikan melalui layar kaca adalah kebenaran,” ujarnya.
Karena itu, KPID mengingatkan pada pengelola media mainstream, terutama televisi dan radio, untuk berhati-hati ketika menerima informasi dan memastikan kebenarannya, sebelum disiarkan melalui lembaga penyiaran yang dikelolanya.
“Jangan sampai lembaga penyiaran publik ikut sebarkan hoaks. Sebab dampaknya bisa luar biasa,” imbuhnya. (Irfan Salafudin)

 

Tinggalkan Pesan