Kesultanan Goa Jadi Korban, Sebelum Sosialisasi RUU PMA

0
ruu-pma1

– Juga Keraton Surakarta

KESULTANAN Goa (Sulsel) telah menjadi salah satu korban yang paling memprihatinkan, jauh sebelum ada sosialisasi RUU Perlindungan Masyarakat Adat (PMA) yang kini sedang berlangsung di beberapa wilayah yang masih memiliki lembaga masyarakat adat seperti keraton/kesultanan/pelingsir adat. FKIKN dan FSKN meminta agar pemerintah berhati-hati dalam menangani setiap persoalan yang terjadi di internal lembaga masyarakat adat, karena Keraton Surakarta juga menjadi korban akibat salah persepsi dan salah dalam mengambil tindakan yang berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat lebih luas.

”Insiden yang menimpa Kesultanan Goa, juga yang terjadi di Keraton Surakarta, menunjukkan bahwa lembaga masyarakat adat perlu dilindungi secara khusus, sesuai amanat konstitusi. RUU PMA yang sedang disosialisasikan di beberapa wilayah sekarang ini, mudah-mudahan menjadi karya positif di era Presiden Jokowi ,” tegas KPH Edy Wirabhumi selaku anggota Dewan Pakar Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se-Nusantara (FKIKN) dan Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN), menjawab pertanyaan Suara merdekasolo.com, kemarin.

Seperti diketahui, FKIKN yang lebih menyerupai sebuah paguyuban, beranggotakan 47 keraton/kesultanan/pelingsir adat, semuanya masih memiliki kelengkapan sebagai lembaga masyarakat adat, misal bangunan fisik, kegiatan adat budaya dan upacara-upacara adat. Kantor sekretariat lembaga itu berkedudukan di Keraton Surakarta dan forum mempercayakan pada GKR Wandansari Koes Moertiyah (Gusti Moeng) sebagai Sekjennya sejak 2004 hingga kini.

Sedang FSKN adalah organisasi berisikan para tokoh perwakilan keraton/kesultanan/pelingsir adat yang diketuai Sultah Sepuh Cirebon ke-13 PRA Arif Natadiningrat (anggota FKIKN), tetapi sebagian besar anggotanya sudah tidak memiliki kelengkapan kelembagaan seperti halnya FKIKN.

ruu-pma2

Menurut KPH Edy, negara tidak mungkin bisa meninggalkan lembaga masyarakat adat (FKIKN dan FSKN) selama masih mengunakan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara UUD 1945 dengan segala amandemennya. Oleh sebab itu, negara harus mengakui dan menghormati eksistensi lembaga masyarakat
adat serta satuan-satuan pemerintahan yang ada sebelum NKRI lahir, seperti disebutkan dalam pasal 18 UUD 45, termasuk pasal-pasal amandemennya.
Dalam kerangka itulah, lanjut Pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS) itu, maka negara punya kewajiban memelihara lembaga masyarakat adat melalui berbagai bentuk dan regulasi yang ada, misalnya lahirnya RUU PMA yang kini sedang disosialisasikan dan gagasan-gagasan ideal yang muncul di era kepemimpinan Presiden Jokowi sekarang ini. Secara khusus, bentuk perhatian negara dalam memelihara eksistensi lembaga masyarakat adat Keraton Surakarta Hadiningrat itu, adalah terbitnya Perpres No 29 tahun 1964 tentang bantuan keuangan (gaji dan pensiun) kepada abdi dalem yang dikuatkan dengan SK Bersama Menkokumdagri (kini Kemenkopolhukam), Menkokesra (kini Kemensos) dan Menkokeu (kini Kemenkeu).

”Perpres No 29/64 itu disusuli SK tiga menteri, lalu bantuannya diberikan lewat Pemprov Jateng. Tetapi sudah lama hilang. Setelah digugat baru mengalir lagi, tetapi namanya berubah bantuan sosial. Jadi, Perpres itu kini diartikan sama dengan bansos untuk LSM,” tunjuk doktor FH Undip yang mengambil disertasi otonomi daerah dan hukum adat itu.

Meski masih banyak pekerjaan rumah (PR), namun Dewan Pakar FKIKN dan FSKN memandang positif niat pemerintahan Presiden Jokowi yang tampak serius ingin menjalankan amanat konstitusi, misalnya dengan lahirnya RUU PMA yang kini sedang disosialisasikan. Dialog konstruktif yang beberapa kali dilakukan presiden dengan kalangan anggota FKIKN dan FSKN, bahkan kini Presiden Jokowi berencana merekonstruksi keraton/kesultanan/pelingsir adat di sejumlah wilayah yang rata-rata nyaris hilang jejaknya.(Won Poerwono)

Tinggalkan Pesan