Lembaga Masyarakat Adat Keraton Surakarta Punya Hukum Adat

paugeran-solo
PAUGERAN : Bagian luar akses menuju bangunan Panti Pidana di kompleks Keraton Surakarta, untuk para pesakitan yang melanggar paugeran atau pernatan adat. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Yang Mengatur Segala Urusan Internal

Suaramerdekasolo.com – PAUGERAN atau pernatan adat seperti yang mulai diberlakukan secara tegas sejak Keraton Mataram (abad 16) dideklarasikan sebagai kerajaan Islam oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma, makin kelihatan masuknya unsur-unsur pengaruh terutama Islam, dalam tata nilai.

Sistem hukum (Islam) yang diterapkan Keraton Demak (abad 14), makin mewarnai dan ikut membuat akselerasi ketika proses akulturasi berlangsung antara tata nilai yang ada sebelumnya (Majapahit, misalnya), dengan beberapa pengaruh yang lain utamanya budaya.
Dari proses akulturasi yang menghasilkan sistem hukum itu, ketika memasuki zaman Keraton Mataram Islam lantas dikenal kata paugeran atau pernatan atau hukum adat. Sebagian sistem hukum itu memang sudah dimulai Panembahan Senapati di zaman Mataram Hindu, tetapi menjadi dipertegas sejak berubah menjadi Mataram Islam hingga sistem hukum itu bisa diibaratkan menjadi konstitusi sebuah lembaga masyarakat adat yang lahir dari peradaban Jawa, hingga mirip sebuah bangsa atau negara (kerajaan).
Pada perjalanan berikut, sistem hukum atau konstitusi itu makin tegas dijalankan ketika Keraton Mataram pindah dari Kutha Gedhe ke Kartasura dan kemudian berakhir di Desa Sala dengan nama Keraton Mataram ing Surakarta (abad 17). Di sinilah, jejak-jejak sejarah masih sangat banyak dikenali, baik secara fisik berupa bangunan maupun pengetahuan tertulis secara dokumentatif yang tersimpan di Sasana Pustaka, sampai yang tidak tertulis atau lisan, tetapi sudah menjadi  mind set semua komponen kerajaan atau lembaga masyarakat adat yang masih terbawa di alam milenial ini.
Paugeran atau pernatan adat yang bersifat konstitutif, di masa Keraton Surakarta ing Mataram mulai 1745, memiliki cakupan bidang lumayan banyak yang bisa diatur, mulai dari yang bersifat pidana, subversif/kejahatan perang, perkawinan, kependudukan, pertanian, perekonomian, perdagangan, sosial budaya dan sebagainya. Salah satu simbol fisik yang masih bisa dikenali, adalah bangunan Panti Pidana yang dulu berfungsi sebagai tempat para hakim menyidang kasus apa saja yang dianggap nagari telah melanggar pernatan, kemudian sel tahanan yang berada tak jauh dari ruang sidang.
Dengan rambu-rambu sistem hukum yang bersumber dari paugeran, Keraton Mataram ing Surakarta sejak Sinuhun Paku Buwono III makin menata kehidupan nagarinya dengan kelengkapan organ sesuai kebutuhan layaknya negara sekarang ini. Mulai dari kehidupan dan kebebasan beragama yang ditandai lahirnya kagungan dalem Masjid Agung lengkap dengan kampungnya para ulama yaitu (kini) Kauman, kemudian disempurnakan para Paku Buwono penerusnya hingga puncaknya Sinuhun Paku Buwono X.
Dengan paugeran itu, Sinuhun memberi kebebasan berdirinya beberapa gereja Katholik dan Kristen, beberapa kelenteng sekaligus sebuah tempat untuk menyalurkan ekspresi seni musik (modern), termasuk Bale Agung sebagai perwujudan adanya lembaga legislatif sebagai awal terwujudnya demokratisasi, jauh sebelum RI lahir. Namun pada perjalanan kemudian, terutama selepas Sinuhun Paku Buwono XII menyatakan menggabungkan nagari Mataram ing Surakarta Hadiningrat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 19 Agustus tahun 1945, paugeran yang mengatur kehidupan internal masyarakat adat itu bukannya makin aman dan nyaman dalam perlindungan hukum positif yang diberlakukan penguasa, tetapi yang banyak terjadi justru sebaliknya.
Pengaruh kekuasaan seperti diperlihatkan pada zaman Kompeni Belanda yang menjadi riak-riak kecil di masa silam, kini tetap terbawa serta dalam ”gerbong” yang berisi nut jaman kelakone (mengikuti perubahan zaman-Red). Peristiwa lahirnya ”Raja Kembar” di saat KGPH Hangabehi hendak jumeneng nata sebagai Sinuhun Paku Buwono XIII di tahun 2004, hingga terjadi friksi hebat di kalangan putra-putri Sinuhun Paku Buwono XII dan kegagalan proses rekonsiliasi di antara mereka sampai detik ini, tidak lain dan tidak bukan karena intervensi dari luar (kekuasaan) yang membuat mandul paugeran dan lembaga Panti Pidana itu tidak bisa berfungsi sama sekali.
Publik secara luas di abad milenial ini semula beranggapan, lembaga masyarakat adat Keraton Mataram ing Surakarta tak akan lagi mewarisi sifat-sifat para pendahulunya yang selalu berebut kekuasaan, seperti yang selalu dilakukan Belanda dengan politik Devide et Impera nya. Namun ternyata, di zaman republik ada Belanda-belanda ”gaya baru” yang tetap melakukan cara-cara yang sama, yang faktanya telah berhasil menyingkirkan ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) GKR Wandansari Koes Moertijah bersama hampir semua unsur bebadan di belakangnya. Cara-cara kotor seperti ini, entah karena sekadar alasan ekonomis atau benar-benar merupakan bagian dari skenario besar untuk melumpuhkan nagari Surakarta Hadiningrat bersama paugeran dan peradaban Jawa-nya?, sepertinya layak untuk dijadikan objek penelitian ilmiah. (Won Poerwono).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here