BPN Wonogiri Canangkan Zona Integritas

0
BPN Wonogiri
PAKTA INTEGRITAS : Para petugas kantor ATR/BPN Kabupaten Wonogiri membaca pakta integritas saat pencanangan Zona Integritas di kantor tersebut, Selasa (23/4). (Suaramerdekasolo.com/Khalid Yogi)
WONOGIRI,suaramerdekasolo.com – Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wonogiri menggelar pencanangan Zona Integritas , Selasa (23/4). Hal itu dilakukan untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kepala kantor ATR/BPN Kabupaten Wonogiri Rio Sumardiyanto mengatakan, ada beberapa kebijakan baru yang diterapkan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (BBWM). Salah satunya, para pemohon tidak melakukan kontak uang atau pembayaran kepada petugas BPN.
“Tidak ada kontak uang dengan petugas. Seluruh pembayaran melalui kantor pos dan bank yang sudah menjalin kerja sama dengan kami. Kuitansi pembayaran itulah yang nanti dilampirkan bersama berkas-berkas lainnya untuk diserahkan kepada pelayanan front office,” terangnya.
Selain itu, pihaknya menyediakan meja konsultasi. Apabila ada masyarakat atau pemohon yang ingin bertanya, para pejabat BPN yang bersangkutan akan turun untuk melayani di meja tersebut. “Pemohon tidak boleh ke back office. Kalau ada pertanyaan, petugas kami yang akan menemui di meja konsultasi. Itu untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan,” ujarnya.
Dia juga menyiapkan auto entry, yakni sistem pengolahan data program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan aplikasi pelayanan laporan untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sistem dan aplikasi itu diterapkan guna menciptakan keterbukaan dan mempercepat pelayanan.
Adapun standar operasional dan prosedur (SOP) setiap jenis pelayanan telah terpampang di ruang pelayanan. Dengan demikian, para pemohon bisa mengetahui biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh jenis pelayanan tertentu.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Wonogiri Edy Santosa mengatakan, para petugas ATR/BPN Wonogiri pada 2018 lalu telah bekerja keras. Mereka harus menyelesaikan 30.000 permohonan program PTSL. (Khalid Yogi)
 

Tinggalkan Pesan