Posisi Para Penjaga Budaya Justru ”Right Man, No Place”

0
133
penjaga-budaya-keraton1
GUSTI MOENG sebagai salah satu penerus perjuangan Kartini di bidang pelestarian budaya keraton (Jawa) di zaman republik, saat berbicara di depan sivitas akademika UNS yang sedang memperingati hari jadinya di kampus lama, Pendapa Pagelaran Sasana Sumewa. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

-Seperti Berjalan dalam Kegelapan

KONSEP berpikir bangsa barat yang selalu mengedepankan rasionalitas untuk mencapai hasil yang terukur menurut ukuran umum atau kewajaran, memang tidak bisa diterima semua lingkungan kehidupan khususnya masyarakat adat bangsa-bangsa timur, termasuk Indonesia dan lebih khusus di lingkungan masyarakat adat Keraton Surakarta. Namun, pada sisi-sisi tertentu khususnya dalam upaya bertahan di segala ruang dan waktu zaman, konsep untuk mengukur keberhasilan dalam manajemen sebuah peradaban yang berkait dengan kepemimpinan yang berbunyi ”The Right Man, Right Place. The Wrong Man, Wrong Place…….,” masih layak menjadi persyaratannya.

Konsep itulah kira-kira yang kini sangat tepat untuk mengukur kondisi Keraton Surakarta dalam tahap perjalanannya yang ”diklaim” Menko Polhukam Wiranto sudah selesai, namun malah dianggap makin runyam bagi sebuah lembaga macam ”kabinet” atau bebadan yang dipimpin GKR Wandansari Koes Moertijah selaku Pengageng Sasana Wilapa. Karena, lembaga itu lahir sebagai kesepakatan atau ditandatangani bersama oleh Lembaga Dewan Adat (LDA) yang dipimpin GKR Wandansari Koes Moertijah atau Gusti Moeng di satu sisi dan Sinuhun Paku Buwono XIII di sisi lain, pada saat putra tertua bernama KGPH Hangabehi itu jumeneng nata atau bertahta menggantikan ayahandanya Sinuhun Paku Buwono XII di tahun 2004.

Konsep yang bisa digunakan untuk memotret struktur kepemimpinan saat itu, sangatlah jelas hasilnya dan meyakinkan. Apapun kondisi dan kapasitasnya, KGPH Hangabehi adalah putra tertua yang secara adat punya hak jumeneng nata, karena Sinuhun Paku Buwono XII tidak memiliki permaisuri, karena biasanya calon pengganti raja di lingkungan Dinasti Mataram prioritas pertama diambil dari putra permaisuri.

Baca :  Lions Club Klaten Beri Penghargaan Pejuang Seni Budaya
penjaga-budaya-keraton2
.

Friksi raja

Fakta bahwa KGPH Hangabehi anak lelaki tertua dan punya hak menggantikan sebagai raja, tidak bisa dipungkiri, walau saat itu (2004) ada adiknya yang bernama KGPH Tedjowulan mendapat dukungan dari ”belanda-belanda di zaman republik” untuk menjadi raja tandingan di luar keraton. Artinya, KGPH Hangabehi memenuhi konsep ”The Right Man, Right Place”. Friksi raja kembar atau karena ada raja tandingan itu berlanjut terus sampai bertahun-tahun, hingga di tahun 2010 unsur-unsur pimpinan Pemkot turun tangan untuk melakukan rekonsiliasi, tetapi gagal-total, malah berujung FX Hadi Rudiyatmo (waktu itu Wawali-Red) mengusir Gusti Moeng agar pindah keluar Solo.

Waktu demi waktu, banyak sekali insiden memalukan yang terjadi dalam rangka berebut tahta antara KGPH Hangabehi dan KGPH Tedjowulan yang sama-sama menyandang Sinuhun Paku Buwono XIII. Tentu saja, LDA yang diketuai Gusti Moeng yang sekaligus menjadi ”komandan” kabinet dalam posisinya sebagai Pengageng Sasana Wilapa, berusaha mati-matian mempertahankan apa yang sudah terbentuk dan berjalan sesuai adat. Terlebih, LDA adalah sebuah lembaga yang isinya representasi kerabat darah dalem trah Sinuhun Amangkurat hingga Sinuhun Paku Buwono XIII, yang melegitimasi dan memperkuat proses alih kepemimpinan secara adat yang asalnya dari para pendiri Dinasti Mataram.

penjaga-budaya-keraton3

Peristiwa rekonsiliasi

Dalam perjalanan waktu, proses rekonsiliasi justru bergerak anomali atau tidak seperti yang diharapkan, karena yang melakukan rekonsiliasi hanya Sinuhun Paku Buwono XIII (KGPH Hangabehi) secara pribadi dengan Sinuhun Paku Buwono XIII (KGPH Tedjowulan) bersama para pendukungnya di Jakarta, di depan pimpinan DPR RI (Marzuki Ali-Ketua DPR-waktu itu) yang seolah diamini Presiden Sby. Sementara, Gusti Moeng dengan ”kabinet” di belakangnya tidak dilibatkan dalam peristiwa rekonsiliasi itu, oleh sebab itu tidak bisa menerima atau membenarkan peristiwa itu.

Baca :  Didata Ulang, 17 Kotak Anak Wayang Koleksi Keraton Surakarta

Sejak saat itulah, konsep ”The Righ Man, The Right Place” seperti terdegradasi maknanya, karena lembaga Sinuhun Paku Buwono XIII justru bekerjasama dengan kelompok pendukung yang sulit bisa dikatakan The Righ Man, The Right Place dan lebih cenderung menjadi The Wrong Man, The Right Place. Proses kemelut berikut menjadi seakan-akan berada tepat pada posisi The Wrong Man, The Wrong Place, ketika Gusti Moeng dan para pendukung di belakangnya diusir keluar dari keraton pada 15 April 2017.
”Ujung dari kemelut dan proses rekonsiliasi itu, adalah ketika Menko Polhukam datang di acara tingalan jumenengan awal April 2019 kemarin. Kalau diibaratkan The Wrong Man, The Wrong Place disebut menjadi sempurna, benar juga adanya. Karena itu saya mengatakan, upaya pelestarian budaya yang bersumber dari keraton, seperti berjalan dalam kegelapan, tanpa ada batasnya,” tegas Ketua Yayasan Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta yang juga eks anggota DPR RI dua periode terpisah itu, kepada Suaramerdekasolo.com.

Dalam posisi seperti sekarang ini, konsep yang sangat tepat digunakan untuk mengukur Gusti Moeng dengan para pendukungnya adalah ”The Right Man (women-Red), No Place”, karena keberadaannya tersingkir di luar Keraton Surakarta. Logikanya menjadi jungkir-balik, kalau proses rekonsiliasi yang dilakukan Menko Polhukam Wiranto disebut sukses dan telah mengatasi permasalahan yang ada, kemudian keraton yang membutuhkan tokoh-tokoh pelaku seperti Gusti Moeng yang peduli dan mrantasi sebagai penjaga budaya dengan segala totalitasnya berupaya melestarikan sisa-sisa peradaban Jawa itu, kini justru telah diingkirkan. (Won Poerwono)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here