Posisi Para Penjaga Budaya Justru ”Right Man, No Place”

0
170
penjaga-budaya-keraton1
GUSTI MOENG sebagai salah satu penerus perjuangan Kartini di bidang pelestarian budaya keraton (Jawa) di zaman republik, saat berbicara di depan sivitas akademika UNS yang sedang memperingati hari jadinya di kampus lama, Pendapa Pagelaran Sasana Sumewa. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

-Seperti Berjalan dalam Kegelapan

KONSEP berpikir bangsa barat yang selalu mengedepankan rasionalitas untuk mencapai hasil yang terukur menurut ukuran umum atau kewajaran, memang tidak bisa diterima semua lingkungan kehidupan khususnya masyarakat adat bangsa-bangsa timur, termasuk Indonesia dan lebih khusus di lingkungan masyarakat adat Keraton Surakarta. Namun, pada sisi-sisi tertentu khususnya dalam upaya bertahan di segala ruang dan waktu zaman, konsep untuk mengukur keberhasilan dalam manajemen sebuah peradaban yang berkait dengan kepemimpinan yang berbunyi ”The Right Man, Right Place. The Wrong Man, Wrong Place…….,” masih layak menjadi persyaratannya.

Konsep itulah kira-kira yang kini sangat tepat untuk mengukur kondisi Keraton Surakarta dalam tahap perjalanannya yang ”diklaim” Menko Polhukam Wiranto sudah selesai, namun malah dianggap makin runyam bagi sebuah lembaga macam ”kabinet” atau bebadan yang dipimpin GKR Wandansari Koes Moertijah selaku Pengageng Sasana Wilapa. Karena, lembaga itu lahir sebagai kesepakatan atau ditandatangani bersama oleh Lembaga Dewan Adat (LDA) yang dipimpin GKR Wandansari Koes Moertijah atau Gusti Moeng di satu sisi dan Sinuhun Paku Buwono XIII di sisi lain, pada saat putra tertua bernama KGPH Hangabehi itu jumeneng nata atau bertahta menggantikan ayahandanya Sinuhun Paku Buwono XII di tahun 2004.

Konsep yang bisa digunakan untuk memotret struktur kepemimpinan saat itu, sangatlah jelas hasilnya dan meyakinkan. Apapun kondisi dan kapasitasnya, KGPH Hangabehi adalah putra tertua yang secara adat punya hak jumeneng nata, karena Sinuhun Paku Buwono XII tidak memiliki permaisuri, karena biasanya calon pengganti raja di lingkungan Dinasti Mataram prioritas pertama diambil dari putra permaisuri.

penjaga-budaya-keraton2
.

Friksi raja

Fakta bahwa KGPH Hangabehi anak lelaki tertua dan punya hak menggantikan sebagai raja, tidak bisa dipungkiri, walau saat itu (2004) ada adiknya yang bernama KGPH Tedjowulan mendapat dukungan dari ”belanda-belanda di zaman republik” untuk menjadi raja tandingan di luar keraton. Artinya, KGPH Hangabehi memenuhi konsep ”The Right Man, Right Place”. Friksi raja kembar atau karena ada raja tandingan itu berlanjut terus sampai bertahun-tahun, hingga di tahun 2010 unsur-unsur pimpinan Pemkot turun tangan untuk melakukan rekonsiliasi, tetapi gagal-total, malah berujung FX Hadi Rudiyatmo (waktu itu Wawali-Red) mengusir Gusti Moeng agar pindah keluar Solo.

Halaman: First |1 | 2 | 3 | Selanjutnya → | Last

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here