Sanksi Pidana Menanti Ketua KPU

0
muhammad-taufiq-universitas-juanda
FOTO DIRI : Akademisi Universitas Djuanda Bogor Jabar, Dr Muhammad Taufiq SH MH. (suaramerdekasolo.com/dok)

 

BOGOR, suaramerdekasolo.com – Ketua KPU bisa dikenai sanksi pidana jika mengabaikan putusan bawaslu no.07/LP/PP/AD/RI/00.00/V/2019 yang memuat tatacara dan prosedur sistem penghitungan yang salah oleh KPU dan quick count. Serta tata cara dan prosedur input yang keliru data pemilu 2019.
Akademisi Universitas Djuanda Bogor Jabar, Dr Muhammad Taufiq SH MH dalam rilisnya yang diterima suaramerdekasolo.com, Kamis (16/5) mengungkapkan,
Kesemuanya harus diulang, jika tidak dijalankan maka bisa disimpulkan KPU insubordinasi atau melakukan pembangkangan atas putusan pengadilan atau putusan Bawaslu.

“Sebab Bawaslu dibentuk berdasar UU PEMILU NO 7 TAHUN 2017. Semua harus menghormati hukum berdasar asas fiksi hukum bahwa semua orang dianggap tahu hukum,” tegas Taufiq.

Menurutnya, KPU bisa dipidana dengan pasal 532 UU NO 7 TAHUN 2017 dengan ancaman 4 tahun dan denda 48 juta, sebab menyebabkan suara orang lain hilang. Kedua pembangkangan yang diatur dalam kuhp pasal 216 KUHP dengan ancaman 4 bulan penjara.

Namun menurut Taufiq itu semua bergantung pada profesionalisme polisi. Sebab polisi itu hukum yang hidup.

“Artinya dijalankan atau tidak laporan warga masyarakat sampai ke pengadilan itu tergantung sikap polisi,” pungkas Kaprodi MH Universitas Djuanda Bogor. (Budi Santoso)

Tinggalkan Pesan