Pihak Luar Jangan Ikut Campur, Tetapi Hormati Norma Adat

0
abdi-dalem-demo
AKSI DEMO : Gusti Moeng bersama para pendukungnya termasuk GKR Timoer (puteri Sinuhun PN XIII) turun ke jalan menggelar aksi demo di depan Kori Kamandungan Lor Keraton Surakarta, sebelum akhirnya disingkirkan oleh Sinuhun. (SuaraMerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Penerus Dinasti Mataram yang Selalu Dilanda Ontran-ontran (2)

ONTRAN-ONTRAN di Keraton Surakarta yang terjadi di tahun 2004, menampilkan salah seorang cucu Sinuhun PB X yang bernama BRAy Moeryati Soedibyo sebagai pendukung utama yang ”membiayai” KGPH Tedjowulan menjadi raja tandingan berjuluk ”Sinuhun Paku Buwono XIII”. Tujuan utamanya, untuk mengeliminasi KGPH Hangabehi yang didukung sejumlah sederek dalem dan kerabat sentana darah dalem trah Sinuhun Amangkurat sampai Sinuhun Paku Buwono XII, yang dipimpin Gusti Moeng selaku Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA).
Karena ”kudeta” tahun 2004 itu tidak berhasil, kabinet atau bebadan yang dibentuk bersama antara LDA dan Sinuhun menjalankan pemerintahan internal masyarakat adat tanpa sejumlah figur mantan pengageng bebadan. Karena, KGPH Hadi Prabowo (Pengageng Kasentanan), GRAy Ratu Alit (Pengageng Keputren) dan KGPH Dipo Kusumo (Pengageng Parintah Keraton) yang mendukung KGPH Tedjowulan sebagai ”Sinuhun Paku Buwono XIII”, sejak 2004 memilih ”berjuang” di luar keraton sebagai ”raja tandingan” di ”istana” Sasono Purnomo, Badran, Mangkubumen Kulon, Banjarsari.
Gagal kudeta di tahun 2004, tidak membuat kelompok itu berhenti. Tetapi upaya terus dilakukan, di antaranya melibatkan pemerintah untuk ”menyusun” rekonsiliasi agar terkesan pemerintah/negara hadir, dan berlangsung di tahun 2010, ketika FX Hadi Rudyatmo menjabat Wakil Wali Kota dan Jokowi di kursi Wali Kota. Pertemuan yang mengumpulkan 30-an putra/putri almarhum Sinuhun Paku Buwono XII yang dinisiasi Pemkot Solo itu, tak menghasilkan kesepakatan apa-apa, malah Gusti Moeng diusir FX Hadi Rudyatmo agar pindah jadi warga di luar Kota Solo, karena dianggap tidak bisa ”diatur”.
Karena rekonsiliasi gagal, masing-masing berjalan sendiri, tetapi yang ”raja tandingan” yang ada di luar tetap berupaya dengan untuk masuk keraton, agar bisa jumeneng nata sebagai Sinuhun Paku Buwono XIII yang sah. Berbagai upaya selalu terganjal oleh sisa-sisa pertahanan Gusti Moeng yang selalu meladeni tiap aksi ”pihak lawan” dengan membawa ke ranah hukum, tetapi pemerintah dari level Pemkot hingga Provinsi bisa ditembus ”pihak lawan” dengan cara menghentikan segala bentuk bantuan dari pemerintah ke keraton.
Sampai akhirnya, kekuatan Gusti Moeng bisa dipecah karena Sinuhun Paku Buwono XIII dengan kelompok kecilnya secara sepihak melakukan rekonsiliasi dengan KGPH Tedjowulan beserta pengikutnya di hadapan Ketua DPR RI Marzuki Ali yang ”diamini” Kemendagri di gedung DPR RI sekitar tahun 2012. Sinuhun Paku Buwono XIII yang dinyatakan pengadilan menderita cacat tetap karena kasus traficking, belakangan menjadi pintu masuk yang leluasa bagi KGPH Tedjowulan bersama kelompoknya untuk bergabung di dalam keraton.
Sampai di situ, salah seorang adik Sultan Hamengku Buwono (HB) X dari Keraton Jogja yang bernama KGPH Yudaningrat, kepada Suaramerdekasolo.com menyatakan ikut mencermati setiap perkembangan dari Keraton Surakarta yang dianggapnya lebih tua. Ketika diwawancarai saat berkunjung di Pura Mangkunegaran Solo dalam sebuah upacara adat, beberapa waktu lalu, diakui bahwa empat keraton penerus Dinasti Mataram yang berkiblat pada ”konstitusi” yang dilahirkan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring itu memang benar-benar sedang menderita ”sakit”.
”Keraton Jogja, ya seperti itulah. Sampeyan tahu sendiri ‘kan mas. Sekarang, boleh dikatakan sedang anget. Mangkunegaran ‘kan sudah. La, keraton (Solo-Red) ‘kan belum selesai. Pura Pakualaman juga sempat geger, tetapi selesai. Ini memang keraton-keraton keluarga Dinasti Mataram sedang sakit,” katanya sambil guyon untuk melukiskan prahara yang sedang melanda keratonnnya di Jogja.

Bisa Diamandemen


Keraton Surakarta yang disebut sedang sakit oleh adik Sultan HB X itu, dimaksudkan untuk melukiskan peristiwa munculnya ”raja kembar” di tahun 2004 hingga puncaknya berupa insiden pengambilalihan keraton yang melibatkan 2 ribuan personel Brimob dan 200-an personel TNI, April 2017. Dan belakangan Gusti Moeng baru tahu, bahwa ”intervensi” yang mirip operasi militer itu, dilakukan penguasa hanya gara-gara ada laporan berbau fitnah yang menyebut bahwa keraton telah dikuasai ribuan pesilat SH Terate.

”Tindakan militer” yang hanya menemukan beberapa orang abdi dalem petugas kebersihan dan pejagen (tugas jaga) itu, diteruskan dengan menginterogasi sejumlah tokoh pengageng bebadan dan jajarannya di Mapolda Jateng, termasuk Gusti Moeng dan KPA Winarno Kusumo (alm). Sejak itu keraton ditutup dari publik secara luas dan diakhiri dengan menyingkirkan Gusti Moeng dan para pendukungnya, termasuk GKR Timoer Rumbai Kusumodewayani, anak tertua Sinuhun Paku Buwono XIII sendiri.
Upaya menyingkirkan Gusti Moeng tanpa kesalahan dan alasan yang jelas itu, dimantabkan dengan terbitnya SK Kemendagri untuk KGPH Tedjowulan sebagai Panembahan Agung sekaligus ”Wakil Sinuhun” yang dideklarasikan Menko Polhukam Wiranto di acara tingalan jumenengan, awal April lalu. Di satu sisi, pemerintah melalui Menko Polhukam berhasil menormalisasi situadi dan kondisi di Keraton Surakarta, tetapi sebenarnya gagal total untuk mewujudkan rekonsiliasi tuntas sesuai arahan dan penugasan Presiden Jokowi.
Intervensi pihak eksternal berupa terbitnya SK Kemendagri untuk KGPH Tedjowulan, tentu bikin dag-dig-dug GPH Mangkubumi sebagai calon putra mahkota yang disiapkan sebagai calon pengganti Sinuhun Paku Buwono XIII kelak. Namun, puncak ontran-ontran yang bakal terjadi di Keraton Jogja, kelak, bahkan lebih ”serem” karena GKR Pembayun dipaksakan menjadi calon pengganti raja dengan nama GKR Mangkubumi, dan banyak kalangan menebak karena Sultan HB X khawatir jabatan Gubernur DIY jatuh ke tangan orang lain.
”Ini ‘kan sama saja menginjak-injak paugeran atau ‘konstitusi’ Dinasti Mataram peninggalan para leluhur. Anehnya, saudara-saudara saya sendiri tidak sadar telah dimanfaatkan pihak-pihak eksternal. Termasuk kasus di Keraton Jogja akhir-akhir ini. Hormati dan biarkan kami menjalankan mekanisme paugeran atau norma-norma adat. Jangan ada pihak luar ikut campur. Semua pasti akan selesai secara alami di dalam lembaga masyarakat adat kami sendiri. Karena, yang namanya paugeran pun, bisa diamandemen sesuai prinsip nut jaman kelakone. Dan itu sudah banyak buktinya,” ‘ tegas Gusti Moeng. (Won Poerwono)

Tinggalkan Pesan