Tokoh Masyarakat dan Parpol Karanganyar Tolak People Power

0
tokoh-masyarakat-karanganyar
KOMITMEN : Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh parpol mendeklarasikan penolakan terhadap people power, di sela acara silaturahmi dan buka bersama di Mapolres Karanganyar, Minggu (19/5) petang. (suaramerdekasolo.com/Irfan Salafudin)

KARANGANYAR,  suaramerdekasolo.comSejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan pimpinan partai politik (parpol) di Karanganyar menegaskan penolakannya, terhadap gerakan people power terkait hasil pemilu. 
Penolakan itu dideklarasikan, saat acara silaturahmi dan buka bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh parpol bersama jajaran TNI, Polri dan Pemkab Karanganyar di Mapolres Karanganyar, Minggu (19/5) petang. 
Dipimpin Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Karanganyar Ahmad Hudaya, mereka menyuarakan lima poin deklarasi, yang bertujuan untuk menciptakan suasana aman, tenteram dan kondusif pascapemilu. 
Poin tersebut adalah Pemilu 2019 telah terlaksana secara jujur dan adil, menolak intimidasi terhadap KPU selaku penyelenggara pemilu, mendukung hasil pemilu berdasarkan penetapan dan keputusan RI pada 22 Mei. 
Kemudian menolak aksi people power terkait hasil pemilu yang akan menimbulkan perpecahan bangsa, serta bersama-sama mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok agar tercipta NKRI yang aman dan damai. 
Kapolres Karanganyar AKBP Catur Gatot Efendi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkomitmen menjaga situasi kondusif pascapemilu, termasuk setelah KPU menyampaikan pengumuman hasil pemilu pada 22 Mei mendatang. 
“Semua pihak tidak usah terpengaruh isu people power atau tindakan inkonstitusional. Mari sama-sama menjaga kondusivitas. Apalagi ini bulan Ramadan, lebih baik lakukan kegiatan yang bermanfaat dan bernilai ibadah,” tuturnya. 
Terkait isu people power pada 22 Mei, Kapolres mengatakan, sejauh ini tidak ada informasi adanya warga Karanganyar yang akan berangkat ke Jakarta, mengikuti demo pada tanggal tersebut. 
Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan hal senada. Menurutnya, tidak perlu masyarakat ikut demonstrasi di Jakarta pada 22 Mei nanti. 
“Terkait pemilu, semua pihak hendaknya mempercayai lembaga-lembaga yang telah dibentuk oleh undang-undang. Konstitusi kita mengamanatkan pada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Hasil pemilu bagaimana, nanti dilihat sama-sama. Kita hormati hasilnya,” tandasnya. 
Dia meminta, masyarakat tidak terpengaruh provokasi terkait hasil pemilu. “Narasi yang tidak sehat itu akan menyesatkan masyarakat,” tandasnya. (Irfan Salafudin) 

Tinggalkan Pesan