Program PTSL Boyolali Masih Kekurangan 14 Ribu Bidang untuk Disertifikatkan

0
3
program-ptsl-boyolali
FOTO DIRI : Kepala Kantah Kabupaten Boyolali Kasten Situmorang. (suaramerdekasolo.com/Joko Murdowo)

BOYOLALI,suaramerdekasolo.com – Salah satu program untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat yang digencarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yakni Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Melalui program PTSL ini, masyarakat dapat memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Tahun 2019 ini, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Boyolali mendapatkan target pencapaian PTSL yang cukup besar. Dijelaskan Kepala Kantah Kabupaten Boyolali, Kasten Situmorang bahwa pihaknya diberi target penyelesaian PTSL sebanyak 39 ribu bidang.

Hingga masuk bulan Juni ini baru mencapai 73,7 persen yang mencapai angka sekitar 25 ribu bidang atau masih kurang 14 ribu bidang. “Target kami 39.000 bidang di seluruh Kabupaten Boyolali itu harus selesai,” katanya. 

Baca : Program PTSL, Boyolali Ditarget Selesaikan 39.000 Sertifikat

Baca : BPN Wonogiri Canangkan Zona Integritas

Target ini diharapkan dapat diselesaikan pada tanggal sembilan bulan sembilan di tahun ini. Hal tersebut dilakukan agar seluruh tanah yang ada di Kabupaten Boyolali dapat memiliki sertifikat. Selain bidang tanah pekarangan, rumah dan lahan pertanian, pihaknya juga akan mensertifikatkan sungai, tanah kas desa asal bukan tanah kawasan hutan.

“Petugas kami sudah aktif turun mencari informasi tujuannya menjadi kabupaten yang lengkap, semua bidang tanah terpetakan, semua bidang tanah punya Nomor Induk Bidang (NIB). Siap sapu bersih semua bidang tanah tersertifikatkan mulai dari kota sampai ke desa.”  

Baca :  5.000 Ekor Sapi Divaksin Anti Anthraks

Untuk mengantisipasi target tersebut, petugasnya sudah bekerja sepanjang hari dari siang hingga malam. Dan malam hari bekerja untuk pemberkasan dan pengukuran bisa malam hari menggunakan peralatan yang bisa mengukur malam hari.

“Masyarakat Boyolali yang ada di Boyolali atau perantauan supaya aktif menginformasikan tanah yang belum bersertifikat. Manfaatkan peluang ini mengurus sertifikat lebih cepat dan lebih hemat karena sudah dibiayai pemerintah.”

Baca : BPN Sragen Deklarasi Pembangunan Zona Integritas

Pihaknya juga mengimbau desa dan masyarakat berlomba menginformasikan tanahnya yang belum bersertifikat akan disertifikatkan dengan dibiayai pemerintah. Warga cukup menunjukkan identitas dan fotokopi surat atas hak bidang tersebut selanjutnya petugas akan melayani.

“Boleh langsung ke kantor BPN atau melalui perangkat Desa atau kedua-duanya. Cukup bawa fotokopi identitas KTP, Kartu Keluarga, surat atas haknya.”  

Pihaknya berharap ada sinergi dengan pemerintah daerah terlebih Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait data bidang yang belum tersertifikatkan di setiap Desa. Selain itu masyarakat dan pemerintah Desa juga diminta aktif dalam menyambut program ini. (Joko Murdowo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here