Keraton Surakarta dan Yogyakarta Sama-sama Ada Mangkubumi

0
284
mangkubumi-calon-putra-mahkota1
CALON PUTRA MAHKOTA GPH Mangkubumi yang didampingi para pinisepuh kerabat darah dalem, mulai diperkenalkan kepada publik dengan ngampil (membawa) pusaka dalam ritual menyambut 1 Sura yang digelar Keraton Surakarta, beberapa waktu lalu. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

* Keduanya Calon ”Putra Mahkota”

TAHUN 2010, anak lelaki tertua Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII yang bernama GRM SuryoSuharto menjalani wisuda untuk menyandang nama Gusti Pangeran Haryo (GPH) Mangkubumi. Perubahan nama yang selalu terjadi di lingkungan masyarakat adat sesuai norma adat atau paugeran yang berlaku di situ, karena tokoh yang berubah nama itu adalah calon kuat pengganti Sinuhun PB XIII, atau yang kelak berhak jumeneng nata di Keraton Mataram ing Surakarta Hadiningrat sebagai Sinuhun PB XIV.

Perubahan nama secara adat memang bukan hal baru dan aneh di lingkungan masyarakat adat yang memiliki paugeran atau aturan adat, yang menjadi semacam ”konstitusi” yang berlaku di lingkungan penerus Dinasti Mataram, karena merupakan kesepakatan para pendiri Dinasti Mataram di antaranya adalah Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring.

”Konstitusi” secara ”hawi carita” (lisan) yang secara turun-temurun dijaga dan dipatuhi para pewaris dan penerus dinasti, antara lain menyebutkan perubahan nama dan gelar seiring dengan perjalanan usia khusus di lingkungan keluarga raja, termasuk jika ada seorang anak lelaki tertua dari garwa padmi (permaisuri) atau anak lelaki tertua dari garwa ampil (selir) bila raja tidak punya permaisuri, sesuai tahapan adat disiapkan menjadi calon pengganti jumeneng nata atau calon putra mahkota.

Baca : Pihak Luar Jangan Ikut Campur, Tetapi Hormati Norma Adat

Baca : Pilih Ikut Gusti Moeng, Karena tak Diakomodasi

Sebab itu, sembilan tahun silam ketika Sinuhun PB XIII belum dinyatakan menderita cacat tetap (Pengadilan Negeri Karanganyar 2015-Red), di Pendapa Sasanasewaka dilangsungkan tahapan secara adat mempersiapkan calon putra mahkota yang ditandai dengan perubahan nama, yang disaksikan semua yang sowan ngabyantara dalam ritual tingalan jumenengan 2010, waktu itu.

mangkubumi-calon-putra-mahkota2
CALON PUTRA MAHKOTA GPH Mangkubumi dalam penampilan bersahaja santai ketika berada di luar Keraton Surakarta. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

GRM Suryo Suharto diwisuda menjadi calon kuat putra mahkota dan diberi gelar Gusti Pangeran Haryo (GPH) di depan nama kecil Suryo Suharto yang sudah diganti menjadi Mangkubumi karena sudah dewasa.
”Tetapi yang ini (GPH Mangkubumi-Red) berubah nama, bukan hanya karena sudah dewasa. Tetapi karena dia disiapkan menjadi calon putra mahkota.

Dan upacara wisuda untuk mengganti nama itu, tidak main-main. Selain Sinuhun atau ayahnya sendiri, juga disaksikan para sesepuh dan sentana darah dalem trah dinasti. Dan, seorang anak raja yang sudah diberi nama di antara nama-nama Hangabehi, Mangkubumi, Purubaya dan Buminata, itu menjadi tanda sudah disiapkan sebagai calon pengganti. Pergantian nama itu dalam sebuah upacara adat khusus,” jelas GKR Wandansari Koes Moertijah selaku Ketua Lembaga Dewan Adat, ketika dimintai konfirmasi Suaramerdekasolo.com.

Baca : Lembaga Masyarakat Adat Keraton Surakarta Punya Hukum Adat

Di Solo (Keraton Surakarta) ada nama (GPH) Mangkubumi calon kuat putra mahkota, di Jogjapun (Keraton Yogyakarta) juga ada (GKR) Mangkubumi. Meski pewaris dan penerus Dinasti Mataram ada dua di Solo dan dua di Jogja, namun yang diizinkan menjalankan aturan prinsip ”konstitusi” yang berkait dengan proses suksesi hanyalah dua keraton yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat dan Keraton Yogyakarta Hadiningrat, sedang dua yang lain adalah Pura Pakualaman (Jogja) dan Pura Mangkunegaran (Solo), tidak diizinkan menjalankan aturan prinsip untuk dua keraton, karena posisinya hanyalah kadipaten yang dipimpin seorang Adipati, bukan raja.

Kalau Mangkubumi di Solo memang seperti itu adanya sesuai dengan paugeran atau bunyi ”konstitusi” Dinasti Mataram, lalu bagaimana halnya dengan Mangkubumi di (keraton) Jogja? Meski tahapan adat sama seperti yang diamanatkan ”konstitusi” dinasti, namun ada hal yang beda dengan yang terjadi ketika Sultan Hamengku Buwono (HB) X mewisuda anak sulungnya dari yang tadinya bernama GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

Baca  : Kembali ke Asalnya, Maleman Pasa yang ”Terpukul Mundur” dari Kebon Raja

Dua keraton

Letak bedanya adalah pada gelar di depan namanya. Bila Mangkubumi di Solo ada gelar Gusti Kangjeng Pangeran (GPH) di depan nama yang menunjukkan gender lelaki, tetapi Mangkubumi di Jogja ada nama Gusti Kangjeng Ratu (GKR) di depan nama yang menunjukkan gender perempuan. Pertanyaan yang kemudian muncul di kalangan publik kira-kira sejak 5 tahunan silam saat GKR Mangkubumi diwisuda, apakah peristiwa itu menjadi tanda-tanda Sultan HB X sedang mempersiapkan calon penggantinya? Mengingat Sultan HB X tidak punya anak lelaki, apakah anak perempuan sulungnya itu yang disiapkan menjadi calon ”putra mahkota”?

Perbedaan gender itu tidak lantas menjadi persoalan yang berkonotasi diskriminatif di alam demokrasi sekarang ini, tetapi ”konstitusi” Dinasti Mataram sudah mengamanatkan bahwa yang berhak menjadi pengganti tahta raja di lingkungan Dinasti Mataram adalah anak lelaki tertua dari permaisuri, atau anak lelaki tertua dari garwa ampil bila tidak punya permaisuri.

Lalu, apa yang terjadi di Keraton Yogyakarta? Tentu saja, peristiwa itu dianggap sudah menyalahi paugeran atau ”konstitusi” Dinasti Mataram, dan GPH Yudaningrat sebagai salah seorang adik Sultan HB X mengakui peristiwa itu dengan sangat kesal, ketika diwawancarai Suaramerdekasolo.com, dalam sebuah acara di Pura Mangkunegaran, beberapa waktu lalu.

mangkubumi-calon-putra-mahkota3
CALON PUTRA MAHKOTA GPH Mangkubumi dalam penampilan resmi di upacara-upacara adat yang digelar Keraton Surakarta. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Baca : THR Abdidalem dari Rp 170 Ribu hingga Rp 700 Ribu

Melihat dua tokoh Mangkubumi di dua tempat berbeda tetapi sesama penerus Dinasti Mataram itu, masing-masing tentu punya kesan positif sekaligus negatif. Walau sudah benar prosedur dan mekanisme tahapan yang dilaluinya, tetapi jalan yang dihadapi GPH Mangkubumi bukannya lapang dan lempang.

Menurut Pengageng Sasana Wilapa (versi 2004-kini) yang akrab disapa Gusti Moeng, diam-diam di lingkungan keluarga kecil Sinuhun PB XIII juga sudah ada persiapan, misalnya secara sepihak menetapkan permaisuri dan menetapkan nama GPH Mangkubumi untuk seorang anak remaja berusia belasan tahun.

”Yang ini (penetapan secara sepihak-Red), tentu menyalahi paugeran, baik figur tokohnya maupun mekanisme/prosedurnya. Tapi, bagi (kerabat) yang masih waras, tentu akan tetap menegakkan paugeran. Karena yang sudah melanggar adat (paugeran) itu, jelas tidak waras. La, yang di Jogja, saya tidak tahu maunya Sultan (HB X) apa? Mungkin mau mendirikan dinasti lain di luar Mataram?,” jelasnya bernada menebak-nebak. (Won Poerwono)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here