Kasus Dugaan Penyimpangan APBDes Diusut, Puluhan Warga Geruduk Kantor Kejaksaan

0
13
dana-penyimpangan-apbdes
WARGA DESA: Puluhan warga Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan membuat pagar betis di depan kantor Kejari Klaten, Kamis (14/6). (suaramerdekasolo.com/Achmad Hussain)

KLATEN,suaramerdekasolo.com – Puluhan warga Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Klaten di Jl Pemuda Tengah, Kamis (14/6). Warga melaporkan dugaan penyimpangan APBDes tahun 2018.
” Kami melimpahkan semua dugaan penyelewengan APBDes ke kejaksaan,” ungkap koordinator Warga Desa Trunuh Anti Korupsi, Anggun Nasir Salasa, Kamis (14/6) saat aksi di kejaksaan. Aksi dimulai pukul 09.00 WIB.

Warga dengan mengendarai mobil bak terbuka dan sepeda motor datang ke kantor Kejari di Jl Pemuda. Warga membawa puluhan poster dan spanduk serta berorasi. Dalam orasinya warga sempat meminta semua perangkat desa dan kepala desa diusut. Bahkan warga meminta kepala desa, Sumarwanto mundur dari jabatanya. Dalam aksinya warga membuat pagar betis di depan kompleks kejaksaan.

Baca : Terminal Tirtonadi Masuk Wilayah Bebas Korupsi

Baca : Kantor Pertanahan Sukoharjo, Canangkan Zona Bebas Korupsi

Aksi warga berhenti setelah empat perwakilan warga diterima oleh Kasi Intelijen Kejari Klaten, Romula Hasonangan dan Kasi Pidsus Kejari Klaten, Ginanjar Damar Pamenang. Anggun menjelaskan, kedatangan warga itu sebagai tindak lanjut aksi damai ke balai desa pada Rabu (13/6) pagi. Warga yang mendatangi balai desa tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari pemerintah desa. Untuk itulah warga melapor secara resmi ke kejaksaan agar semua dugaan penyimpangan APBDes bisa ditindaklanjuti.

Dalam laporan itu, warga sudah menyertakan beberapa alat bukti awal berupa foto papan APBDes 2018, berkas LPj, lampiran dan lainnya. Atas laporan itu warga sudah siap jika nantinya diminta menjadi saksi. Dugaan penyimpangan APBDes 2018 yang dilaporkan itu untuk berbagai kegiatan diantaranya penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan desa, pembangunan fisik desa, honor dan lainnya.

Pencermatan

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa total anggarannya Rp 499. 704.000. Rinciannya untuk penghasilan dan tunjangan Rp 381,2 juta, operasional Rp 61 juta, insentif BPD Rp 41 juta, honor RT RW Rp 20,9 juta, honor lembaga desa Rp 2 juta, insentif KPMD Rp 5 juta, pengisian perangkat Rp 22, 1 juta, pengelolaan sistem informasi desa Rp 51, 2 juta dan kegiatan lain Rp 35, 7 juta. Antara jumlah dan rincian ternyata tidak sesuai karena jika dijumlah totalnya lebih dari Rp 600 juta, sedang pemerintah desa menulis Rp 499. 704.000. Dari berbagai kegiatan itu, kata Anggun, ada anggaran sebesar Rp 1 miliar yang diduga terjadi penyimpangan.

Angka sebesar baru satu tahun anggaran, belum APBDes 2017 dan 2016. Kasi Intelijen Kejari Klaten, Romula Hasonangan mewakili Kajari, Feri Mupahir usai menerima perwakilan warga mengatakan atas laporan warga itu kejaksaan akan melakukan pencermatan dan membuat laporan ke pimpinan.

Halaman: 1 | 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here