PPDB Tawangmangu dan Carut Marut Pendidikan Indonesia

0
30
ppdb-suara-merdeka-solo
FOTO ILUSTRASI

Oleh : Joko Dwi Hastanto

PERISTIWA menginapnya ratusan orang tua dan anak yang akan mendaftar di SMP N 1 Tawangmangu membuka mata kita soal carut marut sistem pendidikan di Indonesia. Celakanya justru kita baru menginjak bahasan soal pendidikan dasar yang baru mulai dicanangkan sejak beberapa tahun terakhir ini.

Betapa tidak miris, sudah 70 tahun kita merdeka, namun kita masih berkutat pada soal bahasan pendidikan dasar. Lalu kapan kita bisa seperti negara lain yang mulai berhitung banyaknya doktor yang dihasilkan tahun itu ? Kapan kita maju ?

Bagaimana tidak prihatin, melihat orang tua dan anak menginap di halaman sekolah demi dulu-duluan mendapatkan formulir karena siapa yang dulu mendaftar itu yang diterima. Dan celakanya kuota untuk itu ternyata hanya 5 % saja jumlahnya dari yang diterima secara keseluruhan.

Ada beberapa masalah yang tidak tuntas dalam soal itu. Pertama perubahan dari on line seperti tahun lalu menjadi off line di tahun ini. Hanya dana Rp 200 juta saja kepentingan pendidikan dikorbankan. Sebab tahun lalu tidak mencuat masalah itu, namun karena ketiadaan dana yang hanya sebesar itu untuk on-line PPDB terpaksa diubah jadi off line.

Baca : PPDB Karanganyar Ricuh, Orang Tua Nginap Di Halaman Sekolah

Baca : Zonasi PPDB SMP Berubah

Kedua, proporsi PPDB yang 90 % zonasi dan 5 % diperebutkan, serta 5 % dari jalur prestasi tidak disosialisasi, sehingga sangat aneh jika masyarakat memperebutkan yang 5 % tapi menafikan yang 90 %, sampai mebnginap segala.

Ketiga, masyarakat ternyata begitu mudah terprovokasi ketika pengelola SMP Tawangmangu menata kursi untuk melayani pendaftaran siswa baru itu, sehingga mereka mengira harus rebutan dan siapa mendaftar dulu, akan diterima. Padahal dalam Permendagri disebutkan bahwa rebutan dilakukan jika on line, dan pendaftar yang berlebih maka akan direbut berdasarkan angka tertinggi NEM.

Apapun itu, pendidikan di Indonesia memang masih carut marut. Pemeo ganti pejabat ganti kebijakan, agaknya benar adanya. Sejak Orde Baru sampai sudah reformasi, setiap pejabat serasa tidak afdhol jika tidak membuat kebijakan baru. Seakan meneruskan kebijakan pejabat lama adalah hal tabu.

Tengoklah. Sejak reformasi saja, Wardiman Djojonegoro membuat kebijakan link and match. Meski tidak heboh, kebijakan itu menelorkan semangat untuk tumbuhnya SMK di Indonesia, sebagai penyedia tenaga kelas menengah.

Kemudian penerusnya mulai berkutat dengan pendidikan dasar sampai SMP serta disusul dengan kebijakan wajib belajar agar saat usai magrib sampai jam 21.00 semua tivi dimatikan dan orang tua mendampingi anak belajar.

Kebijakan ini juga tidak heboh karena hanya imbauan, sama dengan di tahun 1970-an saat dimulainya program SD Inpres agar membuat pendidikan bisa merata dan ada di setiap pelosok Indonesia.

Halaman: First |1 | 2 | 3 | Selanjutnya → | Last

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here