Puluhan Rekanan APBD Diperiksa Maraton di Kejari Klaten

0
kasus-korupsi-klaten
GEDUNG KEJAKSAAN: Gedung Kejaksaan Negeri Klaten di Jl Pemuda menjadi tempat penyidikan kasus dugaan korupsi. (suaramerdekasolo.com/Achmad Hussain)

* Dugaan Korupsi DPU 2015

KLATEN,suaramerdekasolo.com– Puluhan rekanan proyek APBD 2015 diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Klaten. Rekanan itu diperiksa untuk melengkapi penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Pemkab Klaten.
Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Feri Mupahir melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Ginanjar Damar Pamenang mengatakan pemeriksaan itu dilakukan setelah kejaksaan menetapkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 2015 sebagai tersangka. ” Jumlah rekanan yang sudah kita minta keteranganya hampir sekitar 30 orang,” jelasnya, Sabtu (15/6).

Rekanan sebanyak itu diperiksa terus-menerus oleh penyidik. Jumlahnya bisa terus bertambah sebab total rekanan proyek penunjukkan langsung (PL) tahun 2015 di DPU dan ESDM sekitar 100 rekanan lebih. Dalam kasus itu penyidik akan memeriksa semua rekanan karena tidak bisa dengan sistem sampel.

Baca : Terminal Tirtonadi Masuk Wilayah Bebas Korupsi

Baca : Kantor Pertanahan Sukoharjo, Canangkan Zona Bebas Korupsi

Apalagi antara satu rekanan dengan rekanan lain bisa saja berlainan dalam menyetorkan uang kepada oknum. Untuk mengetahui detail berapa yang disetorkan, penyidik harus menelusuri satu per satu rekanan. Pemeriksaan saksi dalam kasus itu dibuat per kluster sehingga lebih memudahkan. Setelah kluster atau kelompok rekanan penyedia jasa selesai diminta keterangan, tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan memeriksa kluster lain.

Tidak Singkat

Bisa saja, lanjut Kasi Pidsus, nantinya dari pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengetahui, pejabat pembuat komitmen (PPKom) dan pejabat lelang pengadaan. Proses hukum kasus itu kemungkinan tidak bisa singkat sebab banyak pihak yang akan diminta penjelasan. Saat ditanya soal penahanan tersangka, Ginanjar mengatakan penyidik belum menetapkan penahanan.

” Sebab kami belum memeriksa kembali yang bersangkutan,” tambahnya.

Baca : Pegawai Berprestasi ”Diganjar”’ Terminal Award

Setelah semua rekanan, pejabat terkait dan saksi lain diperiksa baru akan memeriksa ulang tersangkanya. Yang jelas pemeriksaan terus berjalan setiap hari. Penyidik pun terus menghitung jumlah total dana APBDnya. Apabila nantinya diperlukan ahli atau audit, bisa jadi akan dihadirkan. Kasus itu hendaknya dijadikan pelajaran agar ke depan pejabat dalam menentukan kebijakan memedomani aturan. Asalkan sesuai aturan, tidak mungkin muncul persoalan hukum.

Baca : Viral di Medsos, Tarif Masuk Rawa Jombor Rp 5.000 Disoal

Diberitakan sebelumnya, penyidik kejaksaan menetapkan staf ahli bupati yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM, Abdul Mursyid sebagai tersangka. Yang bersangkutan disangka pasal berlapis UU Tipikor 20 tahun 2011. (SM/ 25/5). Salah seorang mantan pejabat DPU dan ESDM, Juwito yang sempat ditemui di kejaksaan enggan memberikan penjelasan. Dirinya datang ke kejaksaan bukan berkaitan dengan kasus APBD itu. ” Saya datang untuk koordinasi dalam rangka minta pendampingan TP4D kejaksaan,” kata Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu. (Achmad Hussain)

Tinggalkan Pesan