BUMDes Ponggok Diadukan Polres dan Kejari

0
korups-apbdes-klaten
KANTOR DESA: Kantor Pemerintah Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo berdiri megah di tepi jalan. (suaramerdekasolo.com/Achmad Hussain)

* Dugaan Penyimpangan Aset

KLATEN,suaramerdekasolo.com -BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo dilaporkan ke Polres Klaten dan Kejaksaan Negeri Klaten. Laporan berkaitan dugaan penyimpangan aset BUMDes.
Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Dicky Hermansyah menjelaskan laporan berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana BUMDes untuk membeli tanah.

” Tanah diatasnamakan pribadi,” ungkapnya mewakili Kapolres Klaten AKBP Aries Andhi, Selasa (18/6).

Kasat Reskrim mengatakan laporan awal bulan Mei 2019 itu awalnya ke Polda Jateng. Namun dengan pertimbangan jarak dan waktu, kasus dilimpahkan ke Polres Klaten agar efisien. Pelimpahan berdasarkan surat dari Direskrimum Polda Jateng nomor B/ 7466/ V/ Res.1.11/ 2019 tanggal 14 Mei.

Baca : Viral di Medsos, Tarif Masuk Rawa Jombor Rp 5.000 Disoal

Baca : Kantor Pertanahan Sukoharjo, Canangkan Zona Bebas Korupsi

Atas pelimpahan itu, Polres sudah melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan empat orang pengurus BUMDes. Sejauh ini, penyidik belum menentukan pasal apa yang dilanggar sebab masih awal proses penyelidikan.

Besarnya dana yang digunakan membeli aset tanah dan bangunan sekitar Rp 2 miliar. Namun belum bisa dipastikan dananya dari dana pendapatan asli desa (PAD) atau dari sumber lain. Tidak menutup kemungkinan diaudit untuk mengetahui detailnya. Nantinya bisa saja penyidik memanggil Kepala Desa Ponggok, Junaidi Mulyono untuk kepentingan pendalaman. Disinggung soal Dana Desa (DD) dari APBN dalam kasus itu, Polres belum menemukan benang merah sebab belum diaudit.

Item Lain

Dalam pelaporan, tambah Kasat, penyidik tidak menerima bukti yang dilampirkan dalam berkas. Berkaitan item laporan lain, termasuk kredit, dana pokdarwis,laba BUMDes dan lainnya senilai Rp 21,6 miliar, Polres mendalami secara bertahap. Selain dilaporkan ke Polres, kasus yang sama dilaporkan ke Kejari.

Pelapor, Mujiyono dari LSM Jaguar mengatakan yang dilaporkan adalah aset tanah BUMDes tetapi diatasnama pribadi. Setelah itu didirikan homestay dengan nilai total Rp 1 miliar lebih. Laporan disampaikan tanggal 29 Mei dan dirinya sudah diminta keterangan. Kasi Intelijen Kejari Klaten, Romula Hasonangan membenarkan ada laporan tanggal 29 Mei tentang dugaan penyimpangan di BUMDes Ponggok.

Inti laporan ada pembelian tanah dengan dana BUMDes tetapi diatasnamakan pribadi. Hanya karena di Polri sudah ada laporan, kejaksaan akan berkoordinasi ke Polres. Bisa jadi ditangani Polres dan bukan oleh kejaksaan.

Baca : Terminal Tirtonadi Masuk Wilayah Bebas Korupsi

Direktur BUMDes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Joko Winarno mengatakan tidak khawatir dengan laporan itu sebab semua ada datanya. Secara adminsitrasi pengadaan aset tanah itu lengkap dan sepengetahuan kades sebagai penasihat sampai Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Aset tanah diatasnamakan orang lain hanya meminjam nama. Sebab dari pemerintah pusat belum ada aturan jika BUMDes bisa membeli aset diatasnamakan ke siapa. ” Saat di notaris hendak akta, malah notaris bingung diatasnamakan siapa,” terangnya. Justru jika ada referensi aturan BUMDes membeli aset diatasnamakan ke siapa, pihaknya akan mencari tahu. (Achmad Hussain)

Tinggalkan Pesan