Inspektorat dan Polres Turun Tangan

0
korupsi-dana-desa
GEDUNG DESA: Pekerja menyelesaikan kerangka gedung serba guna Desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan. (suaramerdekasolo.com/Achmad Hussain)

* Dugaan Penyimpangan DD Tambakan

KLATEN,suaramerdekasolo.com – Kantor Inspektorat Pemkab Klaten dan Tipikor Polres Klaten turun tangan ke Desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan. Tim pemeriksa dikirimkan untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dana desa (DD) 2018.
Plt Kepala Kantor Inspektorat Pemkab Klaten, Purwanto Anggono Cipto mengatakan kantornya sudah mencermati informasi yang mencuat berkaitan dugaan penyimpangan di Desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan.

” Rencana besok tim akan ke lokasi,” ungkapnya, Kamis (20/6).

Tim sepekan ini belum bisa mengecek ke lokasi sebab masih ada tugas lain yaitu di wilayah Kecamatan Polanharjo dan Kecamatan Wedi. Tim akan datang untuk meminta keterangan dalam rangka klarifikasi dugaan penyimpangan dana desa itu.

Apabila nantinya dalam permintaan keterangan ada indikasi ke arah penyimpangan maka bisa dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan. Kantornya mengimbau semua desa untuk memedomani aturan yang ada dalam penggunaan dana desa maupun dana lainnya. Asalkan semua sesuai aturan tidak akan mencuat dugaan penyimpangan.

Baca : Kantor Pertanahan Sukoharjo, Canangkan Zona Bebas Korupsi

Baca : Terminal Tirtonadi Masuk Wilayah Bebas Korupsi

Sementara di Desa Tambakan, berkembang informasi baru tentang dugaan penyimpangan dana desa. Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan setelah kasus itu mencuat di masyarakat, tim Polres Klaten sudah datang ke desa.

Soal BUMDes

Menurut warga tim tidak hanya menanyakan soal pembangunan gedung tetapi juga dana BUMDes dan pembangunan swalayan. ” Pekerjaan digarap oleh satu orang saya, yaitu M,” terangnya.

Menurutnya selama ini di desa memang ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tim pendamping kegiatan desa (TPKD) tetapi dua lembaga itu tidak tidak diajak bicara. Selain masalah pembangunan gedung desa, ada beberapa hal yang juga dipertanyakan warga. Misalnya pungutan bank sampah dan berbagai bantuan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Klaten, Joko Purwanto mengatakan masalah di desa itu sudah ditangani Satgas yang datang pekan lalu. Atas dana-dana yang diduga bermasalah itu, Satgas merekomendasikan untuk dikembalikan.

” Mestinya saat ini sudah dikembalikan,” katanya.

Baca : Prajabatan, 354 CPNS Ditimpa Diklatsar 51 Hari

Diberitakan sebelumnya, penggunaan dana desa di Desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan diduga menyimpang. Salah satunya anggaran pembangunan gedung serba guna desa Rp 500 juta yang menyebabkan keterlambatan. (SM/ 18/6). Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Dicky Hermansyah membenarkan tim Tipikor Sat Reskrim Polres Klaten sudah datang ke Desa Tambakan. ” Betul, tim Tipikor sudah ke lokasi tetapi masih dalam rangka klarifikasi ,” jelasnya. Tim datang meminta penjelasan sebagai bagian dari tahap penyelidikan. (Achmad Hussain)

Tinggalkan Pesan