Negara Harus Hadir Berikan Layanan Transportasi Umum Murah

0
28
djoko-setijowarno2
FOTO DIRI : Penulis adalah pengamat transportasi massal, sekaligus dosen di Unika Semarang. (suaramerdekasolo.com/Dok)

SEKARANG muncul wacana Kemenhub RI untuk mengoperasikan O-Bhan sebagai transportasi umum untuk mengatasi kemacetan di beberapa kota di Indonesia dengan konsep smart city lebih baik diabaikan saja

Keterbatasan keuangan negara dan kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangannya.Selain pertimbangan biaya yang tidak sedikit, belum tentu pemda mau menerima konsep tersebut. Apalagi regulasi untuk menerapkannya belum ada. Bisa jadi masalah baru jika belum dilengkapi dengan regulasi.

Teknologi yang tidak murah, masih asing di Indonesia, butuh waktu menyiapkan prasarana pendukung dan mempelajari teknologinya. Untul lima tahun ke depan cukup sebagai wacana saja. Tahun 2020, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan meluncurkan program penataan angkutan umum di daerah dengan konsep Pembelian Layanan atau buy the service. Program ini rencananya akan diberikan pada 6 perkotaan, yakni Medan, Palembang, Solo (Subosukowonosraten), Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar (Sarbagita). Alokasi anggaran sudah disiapkan.

Baca : Mudik Lancar Giliran Balik Tersendat, Kemen PAN Diajak Rancang Liburan

Baca : Artisitik, Penampakan Skybridge Tirtonadi-Balapan Jadi Bingkai Ucapan Idul Fitri Novotel Ibis Hotel

Selama ini (lebih dari 10 tahun) daerah hanya dibagikan sejumlah armada bus. Tidak menimbulkan layanan angkutan umum yang bagus di daerah. Pasalnya, tidak ada pola pembinaan dan pengawasan dari pusat.
Meskipun, penataan angkutan umum sudah diamanahkan dalam UU 22/2009 tentang LLAJ, RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategi Kemenhub 2015-2019.Program ini tidak akan banyak menimbulkan gejolak di kalangan pengusaha angkutan umum jika sedini mungkin dilakukan sosialisasi. Sopir akan mendapat gaji bulanan, tidak dipusingkan dengan setoran pada pemilik armada. Pemilik armada bergabung dalam satu badan hukum yang menjadi operator dan diberikan keuntungan dari biaya operasional yang diselenggarakan.

Program ini murah, karena setiap koridor menghabiskan biaya operasional per tahun kisaran Rp 15 miliar hingga Rp 25 miliar. Tergantung pilihan jenis armada yang dioperasikan dan headway yang ditetapkan. Setiap koridor dapat mempekerjakan 150 -200 pekerja tetap.

Baca : Mudik Sukses, Kecelakaan Menurun, Waktu Tempuh Normal

Baca : Macet Saat Mudik, Bahu Jalan Tol Bukan Tempat istirahat

Selain itu, tidak perlu lagi harus membangun prasarana khusus, cukup dengan jaringan jalan yang sudah. Tidak perlu ada bangunan halte, jika belum punya anggaran, cukup diberikan rambu pemberhentian bus (stop bus).
Pilihan bus berlantai rendah (low deck) atau nomal (normal deck). Bus jenis ini sudah banyak dioperasikan oleh PT Trans Jakarta dan bikinan karoseri dalam negeri.

Mudah berarti tidak memerlukan teknologi baru, cuma sistemnya yang baru.
Konsep ini memindahkan atau mengalihkan dari sistem setoran ke sistem gaji bulanan, bukan menggusur operator yang sudah beroperasi. Operator yang ada tetap beroperasi dengan pola manajemen baru yang lebih sehat. Buy the service bukan menggusur tetapi menggeser mulai persiapan hingga operasi membutuhkan waktu 6-8 bulan (pengalaman di Jawa Tengah).
Jika mau dioperasikan awal tahun 2020, mulai sekaranglah persiapan dilakukan. Yang paling sulit adalah meyakinkan kepala daerah, anggota DPRD dan operator yang ada. Anggota DPRD perlu diyakinkan, karena ada kewajiban yang harus dilakukan dan dianggarkan oleh pemda, seperti kebijakan pembatasan kendaraan pribadi, membangun trotoar dan halte, sosialisasi ke masyarakat dan operator.

Belajar dari DKI Jakarta

Kemenhub harus bekerjasama dengan Kemendagri untuk mewujudkan ini. Karena selama ini program angkutan umum di daerah gagal.

Ada daerah yang sudah menyelenggarakan angkutan umum, misalnya Semaramg (8 koridor) dan Pekanbaru (12 koridor). Akan tetapi belum bisa memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum yang sudah disediakan. Pasalnya, tidak kebijakan membatasi kendaraan pribadi sebagai imbangannya.

Baca : Pakar Transpartasi ini Desak Kapasitas Kapal Laut Ditambah

Beberapa daerah sudah ada yang betinisiatif untuk angkutan pelajar, seperti Kabupaten Tabanan, Gianyar, Denpasar, Kebumen, Kota Banjar. Untuk mewujudkan ini masih harus diperhatikan masalah kelembagaan, operator, sistem kontrak, jenis bus, rencana operasi, perawatan bus, sistem tiket, halte, anggaran, pengawasan (controlling).

Belajarlah dengan Pemprov. DKI Jakarta dan Pemprov. Jateng yang sudah lebih dulu menerapkan program buy the service ini. Hambatan pasti ada, tapi jadikanlah tantangan untuk menciptakan transportasi umum yang murah dan mudah dikerjakan. 

Negara harus hadir untuk memberikan layanan transportasi umum yang murah…

*Penulis adalah pengamat transportasi massal, sekaligus dosen di Unika Semarang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here