Negara Harus Hadir Berikan Layanan Transportasi Umum Murah

0
16
djoko-setijowarno2
FOTO DIRI : Penulis adalah pengamat transportasi massal, sekaligus dosen di Unika Semarang. (suaramerdekasolo.com/Dok)

SEKARANG muncul wacana Kemenhub RI untuk mengoperasikan O-Bhan sebagai transportasi umum untuk mengatasi kemacetan di beberapa kota di Indonesia dengan konsep smart city lebih baik diabaikan saja

Keterbatasan keuangan negara dan kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangannya.Selain pertimbangan biaya yang tidak sedikit, belum tentu pemda mau menerima konsep tersebut. Apalagi regulasi untuk menerapkannya belum ada. Bisa jadi masalah baru jika belum dilengkapi dengan regulasi.

Teknologi yang tidak murah, masih asing di Indonesia, butuh waktu menyiapkan prasarana pendukung dan mempelajari teknologinya. Untul lima tahun ke depan cukup sebagai wacana saja. Tahun 2020, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan meluncurkan program penataan angkutan umum di daerah dengan konsep Pembelian Layanan atau buy the service. Program ini rencananya akan diberikan pada 6 perkotaan, yakni Medan, Palembang, Solo (Subosukowonosraten), Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar (Sarbagita). Alokasi anggaran sudah disiapkan.

Baca : Mudik Lancar Giliran Balik Tersendat, Kemen PAN Diajak Rancang Liburan

Baca : Artisitik, Penampakan Skybridge Tirtonadi-Balapan Jadi Bingkai Ucapan Idul Fitri Novotel Ibis Hotel

Selama ini (lebih dari 10 tahun) daerah hanya dibagikan sejumlah armada bus. Tidak menimbulkan layanan angkutan umum yang bagus di daerah. Pasalnya, tidak ada pola pembinaan dan pengawasan dari pusat.
Meskipun, penataan angkutan umum sudah diamanahkan dalam UU 22/2009 tentang LLAJ, RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategi Kemenhub 2015-2019.Program ini tidak akan banyak menimbulkan gejolak di kalangan pengusaha angkutan umum jika sedini mungkin dilakukan sosialisasi. Sopir akan mendapat gaji bulanan, tidak dipusingkan dengan setoran pada pemilik armada. Pemilik armada bergabung dalam satu badan hukum yang menjadi operator dan diberikan keuntungan dari biaya operasional yang diselenggarakan.

Program ini murah, karena setiap koridor menghabiskan biaya operasional per tahun kisaran Rp 15 miliar hingga Rp 25 miliar. Tergantung pilihan jenis armada yang dioperasikan dan headway yang ditetapkan. Setiap koridor dapat mempekerjakan 150 -200 pekerja tetap.

Baca : Mudik Sukses, Kecelakaan Menurun, Waktu Tempuh Normal

Baca : Macet Saat Mudik, Bahu Jalan Tol Bukan Tempat istirahat

Halaman: 1 | 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here