Pemanfaatan Situs Cagar Budaya Jangan Mengurangi Nilainya

cagar-budaya-langenharjo1
KGPH PUGER selaku Pengageng Sasana Pustaka ketika berbicara di depan forum sosialisasi UU BCB No: 11/2010 yang digelar Dinas P dan K Kabupaten di Pesanggrahan Langenhajro, Sukoharjo, tadi siang. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

– Pesanggarahan Langenharjo Akan Dikelola BUMDes?

SUKOHARJO, Suaramerdekasolo.com – Situs bangunan bersejarah yang dilindungi UU BCB N0 11/2010 yang tersebar luas di beberapa provinsi dan berkait dengan eksistensi Keraton Surakarta, sangat dimungkinkan bisa dimanfaatkan menjadi destinasi wisata yang memberi mendatangkan keuntungan di berbagai bidang bagi masyarakat luas. Namun sebaiknya semua pihak bisa bijak dalam pemanfaatannya, agar jangan sampai mengurangi nilai bangunan atau benda cagar budaya itu.

”UU BCB No 11/2010 sangat terbuka terhadap lahirnya berbagai pemikiran ke arah pemanfaatan benda dan situs bangunan bersejarah, agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di lingkungannya. Tetapi jangan lupa, apa bila pemanfaatannya tanpa melalui sebuah kajian dan pertimbangan-pertimbangan yang berkait dengan eksistensinya dan menyebabkan nilainya berkurang atau kehilangan nilai-nilainya, pemanfaatan itu tidak ada gunanya,” tegas Wahyu Kristanto dari BP3 Jateng Prambanan selaku pembicara ketika menjawab sejumlah pertanyaan peserta sosialisai UU No 11/2010 tentang BCB di Pesanggrahan Langenharjo, Grogol, Sukoharjo, tadi siang.

Forum sosialisasi yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat itu, dihadiri sekitar 50-an peserta dari berbagai otoritas pengelola BCB yang jumlahnya ada 186 titik lokasi di lingkungan daerah setempat, untuk mendengarkan pembicaraan beberapa nara sumber seperti Wahyu Kristanto (BP3), KPH Edy Wirabhumi (Kraton Surakarta), KGPH Puger (Kraton Surakarta) dan sambutan dari Camat Grogol, Dinas P dan K serta GKR Wandansari Koes Moertijah selaku Pengageng Sasana Wilapa maupunKetua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta.

cagar-budaya-langenharjo2
GUSTI MOENG ketika memberi sambutan selaku Ketua LDA maupun Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta di forum sosialisasi UU BCB No: 11/2010 yang digelar Dinas P dan K Kabupaten di Pesanggrahan Langenhajro, Sukoharjo, tadi siang. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Tanya-jawab berlangsung dinamis, namun tak banyak penjelasan diberikan hal-ikhwal tentang UU BCB No: 11/2010, karena di situ tidak terlihat ada makalah dan brosur atau buku tentang UU tersebut dibagikan kepada peserta, juga tidak tampak ada peralatan pendukung berupa slide atau over head projector untuk membeberkan tentang UU yang hendak disosialisakan kepada para pengelola BCB sebagia bagian dari masyarakat luas itu. Karena, seorang peserta dari Badan Pertanahan nasional (BPN) Sukoharjo sampai bertanya tentang ikhwal UU itu, larena menurut hematnya soal BCB pasti akan bersentuhan dengan bidang tugas BPN.

Sayang, penjelasan tentang UU itu hanya terwakili oleh contoh-contoh langsung yang disebut para pembicara dan pemberi sambutan, termasuk Agus Dwi Atmanto sendiri sebagai pihak penyelenggara sekaligus moderator forum itu. Sangat mungkin, para peserta itu baru tahu ketika KPH Edy Wirabhumi menyarankan kepada semua pihak agar menyusun blue print grand design renovasi dan revitalisasi tiap BCB yang hendak dimanfaatkan, agar Pesanggarahan Langenharjo yang merupakan bagian dari eksistensi Keraton Surakarta tidak dipersepsikan sebagai tempat yang porsinya cukup dikelola BUMDes, seperti yang dimaksudkan Kepala Desa Langenharjo.

”Saya kira, perlu disusun blue print grand design-nya dulu. Dan kalau sudah ada perangakat ini, levelnya seperti ketika keraton perlu dukungan ke pemerintah pusat. Bantuan yang dituju bisa langsung dari APBN, melalui departemen terkait. Kalau BUMDes, saya kurang terlalu partial kalau yang dituju APBD Kabupaten. Padahal, azas manfaat yang hendak disiapkan sangat luas dan multi sektor,” jelas Pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS) ketika mendapat giliran menjawab beberapa pertanyaan.

Penjelasan KPH Edy sangat berkait dengan sambutan GKR Wandansari Koes Moertijah (Pengageng Sasana Wilapa) dan KGPH Puger (Pengageng Sasana Pustaka), baik ketika sama-sama memberi smabutan maupun saat diwawancarai para awak media di tempat terpisah. Ketua LDA yang akrab disapa Gusti Moeng itu memberi contoh di Kabupaten Pati ada 11 situs peninggalan sejarah yang berkait dengan eksistensi Keraton Surakarta, yang rutin menggelar acara spiritual religius karena hampir semuanya adalah makam para leluhur keraton.

Kegiatan ritual 11 situs itu, selalu diramaikan dengan pasar malam dan yang datang ke situ ribuan orang dari luar kota. Yang sebelumnya hanya mendapat pemasukan puluhan ribu rupiah, kini sudah mendapat ratusan juta rupiah. Semua dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat terutama pemeliharaan situs BCB, sedang Gusti Moeng bersama rombongan keraton yang selalu diundang menjadi bagian dari upacara, datang dengan biaya sendiri.

”Itu contoh nyata. Dan niat kami, memang membantu agar masyarakat setempat diberdayakan. Kami tidak meminta hak apapun di situ. Kami malah selalu datang untuk ikut memeriahkan dengan biaya sendiri. Semangatnya seperti itu sama dengan di tempat -tempat (BCB) lain. Termasuk Pesanggrahan Langenharjo. Intinya kami hanya ingin menjelaskan, bahwa pemerintah punya tanggungjawab dan kewajiban memelihara Keraton Surakarta dan semua bentuk produk seni-budayanya, sesuai bunyi pasal 18 UUD 45,” tegasnya.

cagar-budaya-langenharjo3
KGPH PUGER selaku Pengageng Sasana Pustaka ketika diwawancarai beberapa awak media seusai berbicara di forum sosialisasi UU BCB No: 11/2010 yang digelar Dinas P dan K Kabupaten di Pesanggrahan Langenhajro, Sukoharjo, tadi siang. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Ketika berbicara maupun diwawancarai, KGPH Puger membeberkan eksistensi Pesanggrahan Langenharjo, baik secara historis maupun nasibnya ketika dijadikan objek wisata yang tetap merana dari satu rezim ke rezim pemerintahan berikutnya hingga sekarang. Pesanggrahan yang dikenal sebagai tempat wisata terapi mandi air panas (belerang) itu, kini sudah tak ada yang datang karena airnya habis, sementara halaman situs yang dulu dihiasi tiga pohon beringin dan berdekatan dengan makam Kyai Mukmin (guru agama Sinuhun Paku Buwono IX), kini terpenggal oleh tanggul pengaman aliran Bengawan Solo.

”Sebaiknya negara perlu meluruskan di mana letak kewenangan, kewajiban dan tanggungjawabnya. Terutama yang bersentuhan dengan eksistensi Keraton Surakarta. Untuk itu, perlu duduk bersama membicarakannya. Kalau tidak didahului dengan langkah awal itu, perjalanan ke depan ya akan seperti nasib Pesanggrahan Langenharjo ini contohnya. Contoh tempat BCB lain yang berkait dengan sejarah Keraton Surakarta yang nasibnya tidak beruntung, banyak sekali,” tunjuk KGPH Puger. (won)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here