Tolak Imunisasi, Risiko Tanggung Sendiri

ILUSTRASI

KARANGANYAR, suaramerdekasolo.com – Warga yang menolak imunisasi pada anak/bayinya diminta menanggung sendiri risiko yang dialami, akibat penyakit menular. Pasalnya, pemerintah sudah melakukan pendekatan persuasif agar mereka bersedia memberikan imunisasi pada anak/bayinya.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Cucuk Heru Kusumo, usai rapat pementukan kelompok kerja (pokja) antisipasi penolakan imunisasi di Ruang Podang Gedung Setda Karanganyar, Rabu (26/6).
“Bupati memberi arahan, agar tidak perlu banyak konsep dan teori untuk menyelesaikan hal ini. Pokja diminta mendatangi ke rumah. Jika masih menolak imunisasi, sampaikan ke mereka bahwa pemerintah tidak mau menanggung jika terjadi sesuatu. Tanggung jawabnya bukan menjadi beban pemerintah,” katanya.
Sebab, berbagai upaya sudah dilakukan, untuk menyadarkan mereka agar tidak menolak program imunisasi. “Bupati juga meminta, agar identitas penolak imunisasi disiarkan. Agar diketahui, bahwa yang bersangkutan sendiri yang menolak imunisasi,” tuturnya.
Menurutnya, data warga yang menolak imunisasi, baik by name maupun by address, ada di DKK. Pada 2017 lalu, saat program imunisasi measles dan rubella (MR) berlangsung, ada 3.215 kasus penolakan, atau 1,6 persen dari jumlah sasaran program sebanyak 204.648 jiwa.
Kemudian pada 2018, terjadi 159 kasus penolakan imunisasi, terjadi di 15 kecamatan. Pada tahun yang sama, pada program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) untuk pemberian imunisasi campak, DT dan Td, ada 549 kasus penolakan, di 18 wilayah puskesmas.
Pada 2017, kejadian luar biasa (KLB) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) ada 9 kasus, dengan satu penderita meninggal dunia. Sementara pada 2018 ada lima kasus.
Cucuk mengatakan, DKK sudah memetakan wilayah merah yang menolak imunisasi. Yakni terdapat di satu desa di Jatiyoso dan dua kelurahan di Tawangmangu. “Dari penelusuran kami, penyebab penolakannya adalah meyakini hal yang tak benar terkait imunisasi. Mereka terpengaruh informasi di media sosial, yang belum tentu valid,” jelasnya.
Rencananya, DKK akan melakukan home visit pada keluarga penolak imunisasi mulai pekan depan, lewat kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) di 17 kecamatan. Jika setelah itu mereka tetap menolak, maka diminta membuat pernyataan tertulis. Jika menerima, maka petugas akan langsung memberi imunisasi yang dibutuhkan pada bayi dan anak.  
Bupati Juliyatmono menyatakan siap mengunjungi keluarga penolak imunisasi. “Saya ingin tahu alasan penolakan mereka dan membujuk, agar bersedia memberikan imunisasi yang diperlukan bayi dan anaknya. Sesulit apapun, mereka pasti bisa diajak bicara,” tandasnya.
Menurutnya, kasus penolakan imunisasi di Karanganyar termasuk tertinggi di Jateng. “Soal publikasi identitas penolak imunisasi, ini tujuannya untuk membentengi lingkungan dari penyebaran penyakit. Agar lingkungan tahu, bisa waspada. Sebab pernah terjadi kasus kematian karena tertular,” katanya. (Irfan Salafudin) 

 

Tinggalkan Pesan