Kerjasama Pemkab Tegal dengan Keraton Surakarta Paling Bagus

cagar-budaya-langenharjo4
MELIHAT warna permukaan dinding dan kondisi keseluruhan bangunan sepasang gapura batas kota yang dibangun semasa Sinuhun Paku Buwono X di jalan raya yang masuk Kelurahan Kwarasan, Grogol, Sukoharjo ini, mengesankan jauh dari sentuhan perawatan atau upaya menjaga kelestariannya. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Astana Sinuhun Amangkurat di Tegalarum Sangat Bagus

SETELAH lama sepi dari pengunjung yang datang berwisata spiritual dan terapi mandi air panas (belerang), Selasa siang (25/6) lalu Pesanggrahan Langenharjo diramaikan oleh kegiatan sosialisasi UU Benda Cagar Budaya (BCB) No 11/2010.

Diselingi sajian sebuah tari, forum sosialisasi yang diteruskan diskusi yang digelar Dinas P dan K Kabupaten Sukoharjo itu, mengungkap banyak hal ketika sekitar 50 yang hadir dari berbagai kalangan berbicara, khususnya para nara sumber dari Keraton Surakarta mulai KGPH Puger (Pengageng Sasana Pustaka), KPH Edy Wirabhumi (anggota Pokja PEB FKIKN/FSKN) hingga GKR Wandansari Koes Moertijah (Pengageng Sasana Wilapa/Ketua LDA) selain Wahyu Kristanto (BP3 Jateng).

Pesanggrahan Langenharjo yang terletak di pinggir Bengawan Solo di wilayah Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Sukoharjo yang dipilih menjadi ajang sosialisasi tepat sekali, terlebih ketika undang-undang BCB itu benar-benar akan mengatur bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat (termasuk Keraton Surakarta) melindungi dan memelihara situs bangunan peninggalan sejarah yang menjadi bagian dari eksistensi Keraton Surakarta itu.

Para nara sumber yang dihadirkanpun sangat tepat, karena selain kapasitasnya sebagai pemegang otoritas di keraton, mereka itu belakangan sangat proaktif menggugah kepedulian masyarakat khususnya yang berada di lingkungan situs-situs peninggalan sejarah keraton yang tersebar di Provinsi Jateng hingga Jatim.

Hadirnya utusan dari BP3 Jateng juga sangat tepat bahkan strategis, mengingat kapasitasnya sebagai tim ahli yang berada di lingkungan lembaga regulator di bidang BCB. Namun sayang, forum itu kurang banyak melibatkan perwakilan dari semua pengelola situs-situs peninggalan sejarah itu, karena dalam catatan Dinas P dan K kabupaten ada 186 situs peninggalan sejarah yang sudah didata resmi oleh Pemkab sebagai BCB.

cagar-budaya-langenharjo5
GUSTI MOENG (paling kanan) beserta beberapa saudaranya sekandung yang kompak dan aktif bersafari ke situs-situs peninggalan sejarah, misalnya saat peresmian renovasi Pesanggrahan Sinuhun PB X di kaki gunung Merapi di Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten, beberapa waktu lalu. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

 

Pemilihan lokasi Pesanggrahan Langenharjo untuk menggelar forum itu dinilai sangat tepat dan strategis, setidaknya ketika menyimak sambutan Pengageng Sasana Wilapa GKR Wandansari Koes Moertijah. Di depan forum itu, Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta yang akrab disapa Gusti Moeng itu meyakini bahwa sebagian besar di antara 186 situs yang didaftar Dinas P dan K itu pasti berkaitan dengan eksistensi Keraton Surakarta.

”Memang banyak peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini. Selain puing-puing Keraton (Mataram) Kartasura, saya kira Pesanggrahan Langenharjo ini yang masih berdiri tegak dan lumayan lengkap. Di sinilah, tempat Sinuhun Paku Buwono V dan Paku Buwono IX mempersiapkan diri sebelum menjadi raja. Dan di sinilah busana raja bernama beskap Langenharjan itu dideklarasikan, hingga kini menjadi busana lelaki Jawa yang sangat modis,” sebut Gusti Moeng di depan forum, siang itu.

Memang benar, tidak hanya yang berkait dengan sejarah Keraton Surakarta, Candi Sirih atau Sire di Desa Weru, Kecamatan Weru diperkirakan abad 7 atau 8 yang sedang digali itu akan menambah bobot aktivitas sosialisasi UU BCB itu. Hadirnya para takmir masjid dari beberapa kecamatanpun tak kalah pentingnya, bahkan langsung disambut hangat Gusti Moeng, karena ternyata semua berkait dengan sejarah Keraton Surakarta.

Di situ penerima penghargaan The Fukuoka Culture Prize Award dari Jepang 2012 itu bahkan mengaku, sudah lebih 5 tahun ini dirinya bersafari keliling daerah menghadiri upacara tradisi, acara keagamaan (haul) di petilasan, makam-makam leluhur dan masjid untuk merajut kembali tali silaturahmi masyarakat para yang pernah melegitimasi eksistensi Keraton Mataram ing Surakarta.

 

cagar-budaya-langenharjo6
GAPURA Gading yang khas berhias mahkota simbol Keraton Surakarta di pintu masuk selatan atau perempatan Gading, adalah bagian penting dari kawasan yang dilindungi cagar budaya, termasuk sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk garasi mobil pemadam kebakaran itu. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Masjid Imam Syuhada yang ada di Kecamatan Mojolaban, misalnya, diyakini warga setempat punya kaitan sejarah dengan keraton, karena di situ tersisa empat batang balok saka guru penyangga utama bangunan masjid. KGPH Puger-pun langsung menyambut baik permintaan takmir masjid yang sedang itu mencari data latarbelakang sejarah yang menjelaskan hubungan keraton dengan masjid itu.

Meskipun masjid itu terlanjur direnovasi warga akibat runtuh dan rata dengan tanah pada peristiwa gempa hebat 2005, tetapi tidak simetris dengan arah empat saka guru tersebut.

”Saya justru berterimakasih kepada para takmir dan warga yang selama ini merawat masjid dan situs-situs yang berkait dengan sejarah keraton lainnya. Saya justru titip, tolong dirawat. Karena keraton belum mampu merawat semua peninggalannya, baik yang ada di Provinsi Jateng maupun Provinsi Jatim, yang jumlahnya banyak sekali. Suatu saat saya pasti akan datang ke masjid-masjid itu. Di Pati, selama setahun saya datang 11 kali untuk ikut haul atau upacara tradisi yang diadakan di masjid, makam atau petilasan di situ,” sebut Ketua Yayasan Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta itu menjawab pertanyaan Suaramerdekasolo.com tadi siang.

Dari pengalaman bersafari merajut tali silaturahmi antara masyarakat adat di lingkungan situs-situs bersejarah yang tersebar luas itu, Kabupaten Slawi/Tegal dinilai paling besar perhatiannya. Apalagi ketika Bupatinya dijabat Ki Enthus Susmono (alm dalang terkenal), kerjasama yang dijalin antara keraton dengan Pemkab sangat membanggakan, karena Pemkab sangat akomodatif dan proaktif terhadap upaya pelestarian budaya yang dimulai dengan renovasi/revitalisasi Astana Pajimatan Tegal Arum.

Selain merenovasi makam Sinuhun Amangkurat Agung dengan sangat bagus, Pemkab juga menggelar upacara ganti selambu rutin tiap datang bulan Sura, yang diramaikan dengan pasar malam dan gelar pengajian akbar, pentas seni budaya khas setempat yang religius, serta kirab karnaval yang melibatkan rombongan prajurit serta pendukungnya dari Keraton Surakarta sebagai atraksi wisata religi tahunan.

Meski jumlah situs peninggalan sejarah begitu banyak, sementara Keraton Surakarta masih dalam kondisi prihatin dan belum bisa memelihara, itu bukan berarti UU BCB N0 11/2010 memberi kebebasan semua pihak untuk menguasai atau memanfaatkan situs-situs bersejarah semaunya.

cagar-budaya-langenharjo7
GUSTI MOENG dan beberapa putra-putridalem termasuk GKR Timoer dan calon putra mahkota KGPH Mangkubumi serta para sentana, ketika habis berziarah di makam leluhurnya Sinuhun Amangkurat Agung di Astana Pajimatan Tegalarum, sebelum mengikuti kirab yang mengawali event wisata religi tahunan yang digelar Pemkab Tegal/Slawi. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Menurut anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Ekonomi dan Budaya (PEB) Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se-Nusantara (FKIKN) dan Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN) KPH Edy Wirabhumi, kalaulah kemudian ada situs-situs yang bisa dipindahtangankan, harus melalui tatacara yang dibenarkan aturan perundangan.

”Misal tanah bekas rumah dinas abdidalem pengurus Pesanggrahan Langenharjo itu contohnya. Yang tinggal di situ kan hanya magersari. Tetapi entah mengapa, kami mendapat laporan ada ahli waris abdidalem itu yang mengajukan sertifikat hak milik (SHM) ke BPN. Kami langsung meminta BPN untuk menyetop permohonan itu. Sekarang, sebidang tanah itu berhasil diselamatkan. Bukan untuk pribadi saya atau Gusti Moeng, tetapi untuk kelengkapan Pesanggrahan Langenharjo, dan akhirnya bisa dimanfaatkan bersama untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” tunjuk Pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS) itu.

Upaya-upaya keraton untuk menyelamatkan aset-aset peninggalan sejarah sejauh yang bisa dilakukan, bukan semata-mata didorong oleh keinginan mendapatkan hak-haknya kembali tanpa melihat realitas perubahan situasi/zaman. Tetapi, keraton sangat menyadari zaman sudah berubah, seiring kemampuan yang sangat terbatas, tetapi itu bukan berarti membiarkan semua pihak untuk menguasai dan memanfaatkan aset-aset peninggalan sejarah dengan melanggar aturan perundangan, karena seandainya semua menyadari menjadi bagian dari wong Jawa dan bangsa serta negara yang katanya beradab ini, pasti mengajak berembug pihak/lembaga pemilik pendahulu, karena situs-situs itu bukan tiba-tiba jatuh dari langit atau keluar dari celah batu atau kayu pohon. (Won Poerwono)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here