Polemik Portal Rawa Jombor, Dinas Terjunkan Tim Survei

0
20
portal-rawa-jombor

KLATEN,suaramerdekasolo.com – Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Pemkab Klaten menerjunkan tim survei ke Rawa Jombor. Tim diturunkan setelah polemik portal masuknya disorot DPRD dan masyarakat luas.
Pantoro, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Pemkab Klaten mengatakan menyikapi pro dan kontra di masyarakat dan desakan dari DPRD, Dinas akan menerjunkan tim ke lokasi.

” Jumat ini tim akan ke lokasi mengecek langsung dan mengkaji,” jelasnya, Kamis (27/6).

Dikatakannya tim yang ditugaskan ke Rawa Jombor merupakan tim survei untuk mencari jalur jalan yang memungkinkan untuk dijadikan lokasi portal pintu masuk. Tim akan berkeliling di sekitar rawa untuk mendapatkan jalur alternatif yang bisa menggantikan lokasi. Setelah itu, Dinas akan menunggu laporan dan mengkaji mendalam hasil survei tim.

Di sekitar rawa diakui tidak banyak jalur jalan yang memungkinkan. Ada simpang jalan ke arah utara tetapi jalan tersebut bukan ke rawa melainkan ke bukit Toris. Sementara di sisi selatan adalah sawah dan ladang. Persoalan jalan di rawa tidak mudah dieksekusi sebab lokasi di sekitar rawa bukan sepenuhnya kewenangan Pemkab.

Ada jalan sepanjang tepi rawa tetapi berada di kewenangan pemerintah pusat berupa tanggul. Di sekitar bukit ada lahan milik Pemprov Jateng sehingga Pemkab tidak bisa sembarangan menjadikan lokasi portal.

Solusi Akhir

Mengingat beberapa kewenangan itu, kata Pantoro, hasil akhir solusi portal tidak bisa diselesaikan Pemkab sendiri. Namun jika perlu harus ada koordinasi dengan pemerintah pusat dan Provinsi. Untuk sementara, portal belum memungkinkan ditutup karena menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

Menyelesaikan polemik portal rawa tidak harus menutupnya tetapi untuk sementara petugas diminta selektif menarik retribusi. Warga yang sudah biasa melintas atau dari pengamatan bukanlah wisatawan, hendaknya tidak perlu ditarik karcis. Petugas diminta selektif dan cermat sehingga tidak semata-mata menarik karcis.

Sebelumnya diberitakan, DPRD saat rapat paripurna mendesak Pemkab mengkaji retribusi portal objek wisata Rawa Jombor. Sebab dikeluhkan masyarakat karena pengguna jalan umum ditarik karcis Rp 2.500-Rp 5.000. (SM/ 25/6).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Hariyanto mengatakan yang menjadi persoalan bukan portalnya. Namun adanya warga pengguna jalan yang ditarik uang karcis. Untuk itu agar tidak terjadi kesalahan penarikan, portal bisa dikaji untuk dipindahkan bukan di jalan umum sebab bisa jadi kesalahan akan terulang. Kades Krakitan, Kecamatan Bayat, Nurdin mengatakan desa tidak tahu soal retribusi sebab sepenuhnya dilakukan Pemkab. Desa sebenarnya lebih cocok portal dihapus agar semakin banyak wisatawan ke rawa. (Achmad H)

Halaman: 1 | 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here