Dampak Kemarau, Warga di Lereng Merapi- Merbabu Kesulitan Air Bersih

dampak-kekeringan
FOTO ILUSTRASI

BOYOLALI,suaramerdekasolo.comDampak kemarau mulai dirasakan sebagian masyarakat di wilayah Boyolali. Warga lereng Merapi- Merbabu di wilayah Kecamatan Musuk dan Tamansari, sudah merasakan krisis air bersih sejak satu bulan terakhir.

Mereka pun terpaksa membeli air bersih dari truk-truk tangki swasta, yang biasa menjual air di musim kemarau. Harganya bervariasi mulai Rp 100 ribu hingga mencapai Rp 250 ribu/tangki dengan kapasitas 6.000 liter. Semakin jauh, harga semakin mahal.

“Sampai di Dukuh Jelok, Desa Cluntang, Kecamatan Musuk harganya Rp 250 ribu,” kata Heri, sopir truk tangki ditemui saat mengisi air di Desa Sruni, Kecamatan Musuk, Jumat (28/6).

Truk tangki air bersih memang sudah cukup banyak yang berlalulalang di wilayah lereng Gunung Merapi sisi timur tersebut. Mereka mengambil air dari sumur-sumur bor atau sumur dalam milik warga yang memang menjual air bersih.

Ditemui terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali, Bambang Sinungharjo, mengatakan sudah menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder guna mengatasi kekeringan.  Rakor membahas langkah-langkah untuk penanganan krisis air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Boyolali. Wilayah-wilayah itu sudah langganan terjadi kekurangan air bersih disetiap musim kemarau.

“Peta kekeringan pada prinsipnya sama dengan tahun kemarin. Hanya saat ini tambah dua kecamatan karena ada pemekaran wilayah.”

Ada 55 desa yang tersebar di 8 kecamatan, mengalami krisis air bersih. Yaitu kecamatan Juwangi, Kemusu, Klego, Andong , Karanggede, Wonosamodro, Musuk dan Tamansari. Untuk itu,  Pemkab Boyolali sudah menyediakan anggaran yang cukup. “Di BPBD kita siapkan 338 tangki air bersih dan di bagian Kesra sekitar 300 tangki.”

Kemudian juga ada bantuan dari pihak ketiga, swasta maupun badan usaha yang biasanya memberikan sumbangan air bersih kepada masyarakat. Jika ditotal semuanya nanti sekitar 900 hingga 1.000 tangki. “Bantuan ini lebih longgar dari tahun kemarin, nanti kalau kekurangan, nanti evaluasi berjalan. Prinsip pemkab tetap bertanggungjawab.”

Berdasarkan Rakor tersebut, SK tanggap darurat kekeringan musim kering atau kekurangan air bersih dilaksanakan tanggal 1 Juli sampai 30 September 2019. Dalam masa tanggap darurat kekeringan, pemkab melakukan droping air bersih ke masyarakat.

“Masyarakat bisa mengajukan bantuan air bersih melalui pemerintah desa, dan diajukan ke camat yang selanjutnya disampaikan ke Pemkab Boyolali.” (Joko Murdowo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here