Terkendala Perbup, Satpol PP Belum Bergerak Tertibkan Satai Anjing

0
13
pedagang-sateg-gukguk
FOTO ILUSTRASI : republika

KARANGANYAR,suaramerdekasolo.com – Satpol PP Karanganyar belum bergerak melakukan penertiban pedagang satai anjing (sate gukguk) di Karanganyar, meskipun sudah memasuki hari terakhir batas waktu dari Bupati. Saat bertemu Bupati, pedagang diberi waktu sepekan untuk menutup usahanya. 33 pedagang satai anjing sudah mengambil uang santunan alih profesi tersebut.

‘’Kami belum berani melangkah karena belum ada perbup untuk melandasi. Secara hukum mereka belum bisa diberi sanksi, sehingga penertiban kita lakukan secara persuasif dulu. Toh mereka sudah menerima santunan. Pada yang menolak juga didekati untuk menutup usahanya,’’ kata Kurniadi Maulato, Kepala Satpo PP Karanganyar, Jumat.

Pihaknya memang harus berlindung pada payung hukum baik perbuk (peraturan bupati) atau perda, agar tidak sembarangan bertindak. Sebab perbup itu akan mengatur soal sanksi dan hukuman jika tetap melanggar.

Paling bagus lagi memang perda, sehingga landasan hukumnya lebih jelas. Sehingga sebagai aparat penegak perda maka Satpol PP bisa bertindak kapan saja jika memang perda itu diabaikan.

‘’Karena itu semua belum ada, maka kami hanya persuasif dulu kepada mereka, dengan mengingatkan para pedagang pada janjinya di depan bupati, saat menerima santunan untuk alih profesi tersebut. Agar menutup usaha memperjualbelikan daging anjing.’’

Kepada yang menolak juga diingatkan, bahwa sesuai instruksi lisan bupati dulu, mereka boleh buka usaha jual satai anjing namun di luar Karanganyar. Karena itu sebaiknya mereka memindahkan tempat jualannya, jika masih tetap nekad berusaha di bidang itu.

Upaya penertiban secara persuasif itu dilakukan jajaran Satpol PP di setiap kecamatan, sesuai dengan data eksistensi pedagang daging anjing tersebut, di Jatipuro, Jumantono, Mojogedang, Kebakkramat, dan lainnya. Setiap kecamatan ada Kasi Trantib yang bisa melakukan itu.

Sebagaimana diwartakan, ada 16 pedagang yang memilih menolak menutup usahanya itu. Mereka kebanyakan ada di Kebakkramat, Selokaton Gondangrejo, Lalung Karanganyar kota, Palur Jaten dan lainnya. Kebanyakan jualannya juga hanya cabang, pusatnya di Solo.

Sementara itu Kabag Hukum Zulfikar Hadid mengatakan, memang untuk prasyarat penertiban perlu ada perbup atau perda. Dan untuk mengeluarkan produk hukum itu butuh proses, dan tidak bisa cepat-cepat serta sembarangan. Karena itu pihaknya memaklumi jika sampai saat ini perbup untuk menutup usaha satai anjing itu blum keluar.

Namun dia setuju langkah Kepala Satpol PP untuk melakukan pendekatan secara persuasif kepada pedagang untuk menutup usahanya secara mandiri, dengan kesadaran sendiri. Sebab memang begitu kesepakatan mereka dengan Bupati. Kalau dengan paksaan memang belum ada aturannya.(joko dh)

Halaman: 1 | 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here