Antisipasi Pindah Domisili Mendadak, Dinas Dikbud Cek Ke Disdukcapil

ppdb-smp
FOTO ILUSTRASI

KARANGANYAR,suaramerdekasolo.com – Mengantisipasi praktek pindah domisili kependudukan mendadak sebelum Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang dimulai pagi ini Senin (1/7) sampai Kamis (4/7) mendatang, Dinas Dikbud akan melakukan crosscheck ke Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).

‘’Kami sudah punya cara, yakni crosscheck ke Disdukcapil terutama untuk nama-nama yang terlihat tidak wajar. Dari catatan kependudukan akan terlihat lalu lintas perpindahan penduduk saat itu. Apa mendadak sebelum PPDB atau memang ada alasan lain,’’ kata Tarsa, Kadisdikbud Karanganyar dimintai konfirmasi, Minggu.

Dari situ akan terlihat apakah perpindahan penduduk itu mendadak hanya untuk PPDB atau memang pindah yang memang diperbolehkan hukum. Misalnya pindah mengikuti orang tua yang juga mutasi, atau diikutkan orang saja.

Karanganyar memang tidak mensyaratkan domisili harus sekian bulan baru bisa mendaftar. Juga tidak mensyaratkan pengambilan token hasil verifikasi kependudukan untuk menentukan bahwa calon siswa berdomisili di dekat sekolah.

Itu semua untuk menghindari terjadinya penumpukan siswa seperti saat pembukaan PPDB di SMP Tawangmangu yang akhirnya ditunda itu. PPDB benar-benar dilakukan online dan sekolah diupayakan bersih dari kerumunan calon siswa dan orang tuanya. Semua bisa dilakukan dari rumah atau ponsel saja tanpa datang ke sekolah.

Hanya saja sejumlah konsekuensi untuk antisipasi harus dilakukan. Dan itu sudah diterapkan Dinas Dikbud serta sudah disosialisasikan ke desa, camat, dan kepala sekolah khususnya SMP. Semua harus siap dengan online, dan Telkom sendiri sudah menjanjikan sinyal telepon dan wifi tidak ada gangguan.

Misalnya, syarat domisili harus sekian bulan untuk siswa, itu tidak ada. Verifikasi kependudukan tidak dilakukan di awal, namun setelah diterima baru dilakukan verifikasi jarak sekolah sesuai zonasi tempat tinggal.

Orang tua harus cermat menghitung zonasi. Sebab sudah jelas zonasi pertama adalah siswa di desa tempat sekolah ada. Dan perhitungan Dinas Dikbud, jumlah siswa di sekitar sekolah itu pasti tertampung semua, sehingga tidak perlu cemas.

Konsekuensi logisnya jika menipu saat verifikasi dilakukan, calon siswa harus bersedia mundur karena bukan zonanya, dan tidak masuk zona prestasi yang 15 %. Karena itu harus cermat, zonasi mana yang diambil.

Seperti diwartakan, Karanganyar membagi beberapa bagian untuk PPDB kali ini. Pertama berdasarkan zonasi kedekatan sekolah yang dihitung tingkat desa dimana sekolah itu berada. Besarnya 80 %, kemudian zona II desa sekitar satu kecamatan dimana sekolah berada. Zona III dihitung berdasarkan prestasi besarnya 15 % dari kuota, dan zona IV desa lain kabupaten dekat sekolah. Ini terutama di SMP 1 Jaten yang dekat Sukoharjo, SMP 1 Jenawi yang dekat Sragen, dan SMP Kebakkramat yang dekat dengan Masaran, Sragen.

Sedangkan syarat daftar PPDB hanya SHUN (surat kelulusan dan hasl ujian nasionak), fotokopi kartu keluarga (KK) serta sertifikat prestasi jika punya.(joko dh)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here