Agar Harga Pertanian tidak Anjlog, PNS akan Diwajibkan Beli Produk Petani

0
pns-beli-produk-pertanian
PERONTOK PADI : Sejumlah petani mengoperasikan mesin perontok padi setelah panen di Desa Purwosari, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, beberapa waktu lalu. (suaramerdekasolo.com/Khalid Yogi)
WONOGIRI,suaramerdekasolo.comPemkab Wonogiri tengah menggodok kebijakan baru untuk mengarahkan para PNS agar membeli produk-produk petani setempat. Tujuannya agar harga produk pertanian tidak anjlok ketika musim panen tiba.
 
Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo mengatakan, harga produk pertanian yang jatuh setiap musim panen tiba menjadi persoalan tersendiri bagi para petani. Dia mencontohkan harga semangka yang dipanen di wilayah Kecamatan Selogiri baru-baru ini jatuh hingga angka Rp 1.500 per kilogram. 
 
Kondisi tersebut juga sering dialami produk-produk pertanian lainnya sehingga sangat menyulitkan petani. Di sisi lain pemerintah tidak bisa secara langsung menentukan harga karena fluktuasi harga itu mengikuti mekanisme pasar.
 
Oleh karenanya, Pemkab berencana menerapkan kebijakan baru yang mengarahkan PNS untuk membeli produk-produk pertanian. “Saya telah berdiskusi dengan Pak Sekda (Sekretaris Daerah Wonogiri) bagai mana agar PNS diwajibkan membeli beras dari petani,” ujarnya saat menggelar saresehan pertanian di pendapa Kabupaten Wonogiri, baru-baru ini.
 
Dia menjelaskan, potensi pertanian di kabupaten tersebut sangat besar. Saat ini ada sekitar 32.000 hektare lahan pertanian di Wonogiri. Apabila Waduk Pidekso sudah selesai dibangun, sebanyak 1.400 hektare lahan pertanian yang semula hanya tadah hujan akan menjadi lahan pertanian produktif dengan irigasi teknis. “Hasilnya nanti akan melimpah kalau dikelola dengan baik,” terangnya.
 
Optimalisasi hasil pertanian tersebut bisa dilakukan dengan memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi yang dikelola PNS. “Kalau Pak Sekda bisa menginstruksikan PNS untuk membeli beras petani dengan harga kompetitif, itu akan luar biasa,” imbuhnya.
 
Kebijakan itu menurutnya bisa segera dilaksanakan tahun ini karena Peraturan Daerahnya (Perda) sudah disusun. Adapun teknis pelaksanaan kebijakannya bisa dilakukan dengan menghidupkan kantin atau koperasi di Pemkab untuk menampung beras dari petani kemudian dibeli oleh para PNS.

Tinggalkan Pesan