Pihak Sekolah sudah Diminta Berhati-hati Verfikasi Berkas PPDB

0
31
ppdb-surakarta
FOTO ILUSTRASI : Tribun

SOLO,saramerdekasolo.com – Selama proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sistem Zonasi 2019 tingkat SMA/SMK di wilayah Solo sekitar. Dinas Cabang Pendidikan Provinsi VI dan VII sudah mewanti-wanti agar pihak sekolah cermat, teliti, seksama dan selalu melakukan kroscek dalam proses seleksi penerimaaan siswa baru.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan VI, Suyanta Spd mengungkapkan, kecermatan dan ketelitian pihak sekolah dalam proses validasi syarat pendaftaran PPDB dengan sistem zonasi 2019 sangat vital.
“Saya sudah ingatkan kepada sekolah agar cermat dan teliti dalam memverifikasi berkas, seperti surat keterangan domisili, sebelum sekolah mengambil langkah selanjutnya,” terangnya, Rabu (3/7).

 Suyanta menegaskan, memori kasus sejenis pada kala itu yakni beredarnya surat keterangan tidak mampu (SKTM) pada masa penerimaan siswa baru beberapa waktu lalu.
Pihak sekolah harus belajar atas kasus itu. Oleh karenanya, pihaknya memberikan masukan kepada sekolah, bila proses verifikasi hingga kroscek lapangan kelengkapan siswa belum sempurna jangan diberikan akun pendaftaran secara online.
“Ya hal ini demi berjaga-jaga saja, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi selama PPDB kali ini,” ungkapnya.

Terkait adanya keluhan pendaftar sekolah yang baru memiliki surat keterangan domisili (SKD) baru dan ternyata diloloskan untuk mengikuti seleksi masuk SMA/SMK. Plt Kepala Cabdin VII ini mengungkapkan, kasus semacam itu memang benar adanya.

Namun perlu dicermati adanya kejadian sekolah meloloskan calon siswa yang baru berdomisili bebebrapa pekan di luar zonasi karena ada perkecualian terkait kebijakan pemekaran wilayah.
“Seperti di Kecamatan Banjarsari yang ada pemekeran tiga kelurahan di Kadipiro. SKD bisa diterbitkan kapan saja seperti 2 minggu lalu, boleh. Asalkan selama setahun lalu tinggal di kelurahan yang belum dipecah, dan harus menunjukkan KK lama,” terangnya.

Sebelumnya, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengkritisi proses PPDB zonasi tingkat SMA dan SMK. Menurutnya, PPDB tersebut tidak menyiratkan keadilan bagi para siswa dari dalam Kota Solo. “Zonasi itu harus satu wilayah administrasinya selesai dulu baru bisa menampung dari wilayah lain. Kami bukan tidak mau menerima siswa dari daerah lain, kan ada prosentasenya,” terang Rudy, Rabu (4/7).(Budi Sarmun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here