Elite Politik Minta Jatah Kursi Menteri, Warga Solo Protes

0
28
Pkb-minta-jatah-menteri
AKSI PROTES- Warga Solo, Hasan Mulachela melakukan aksi tunggal menyikapi situasi politik setelah ada elite politik meminta jatah kursi menteri, di di Plaza Manahan, Jalan Adi Sucipto, Selasa (9/7). (suaramerdekasolo.com/Yoma Times)
SOLO,suaramerdekasolo.com- Manuver elite politik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta jatah 10 menteri dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dapat menimbulkan kegaduhan politik. Bahkan permintaan tersebut mengundang reaksi. 
Dari Solo, mantan wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surakarta, Hasan Mulachela (62) menyayangkan manuver elite politik tertentu yang meminta jatah menteri. 
Warga Pasar Kliwon, Solo itu menyesalkan langkah elite politik yang meminta jatah menteri dengan cara melakukan aksi demo tunggal di Plaza Manahan, Jalan Adi Sucipto, Selasa (9/7) siang. 
Dalam pernyataannya, Hasan menggelar demo dilakukan secara pribadi tanpa mengatasnamakan pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan. 
Aksi yang dilakukan mantan politisi dengan cara membentangkan spanduk bertuliskan ”Elit Parpol & Ormas Jangan Jegal Hak Prerogratif Presiden”, mengundang perhatian masyarakat yang melintas di Jalan Adi Sucipto, Manahan.
”Saya prihatin dengan kondisi saat ini. Banyak elit partai yang meminta jatah kursi kabinet,” tegas Hasan disela aksinya.
Dalam aksinya, Hasan berjalan dari sisi barat Plaza Manahan. Setelah itu, dia naik ke atas bibir kolam kemudian membentangkan spanduk tepat di bawah Patung Bung Karno di Plaza Manahan. 
Sambil berorasi mengungkapkan kekecewaannya tersebut, mantan politikus partai berlambang kabah itu berharap supaya keinginan elit partai tersebut tidak diumbar di media massa. 
pkb-minta-jatah-mentri2
“Itu sangat vulgar dan mencolok sekali. Tidak etis untuk pendidikan politik di tanah air. Sekelas partai besar dengan kemenangan suara terbanyak saja tidak meminta jatah kursi buat mereka. Lha ini (sejumlah parpol dengan kemenangan kurang menonjol-red), malah disebarkan ke media massa meminta-minta jatah kursi,” tandas Hasan. 
Menurutnya, penyusunan kursi kabinet merupakan hak prerogratif Presiden. Hal itu, lanjut dia, tidak boleh dicampuri oleh kepentingan tertentu agar mendapat tempat dalam susunan kabinet.
”Kembalikan sesuai dengan janji awal mereka saat mendukung Pak Jokowi. Jangan terus setelah menang yang awalnya mendukung secara tulus, ini malah meminta jatah kursi,” terangnya. (Sri Hartanto)
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here