Nilai Denda Tilang Tinggi, Dikeluhkan Pengguna Jalan

0
105
tarif-tilang-lalu-lintas
FOTO ILUSTRASI (indopos)

BOYOLALI,suaramerdekasolo.com – Besaran denda tilang pelanggaran lalu lintas di Boyolali dipersoalkan warga. Pasalnya, besaran denda berbeda meskipun jenis pelanggarannya sama.

Widodo (45), salah seorang warga Canden, Kecamatan Sambi mengungkapkan, dirinya pernah kena tilang beberapa waktu lalu saat hendak mengantarkan anaknya ke sekolah. Dia ditilang karena tidak membawa SIM.

Sekitar dua pekan kemudian, dia mengikuti sidang pelanggaran lalu lintas di PN Boyolali. Dia pun langsung melihat papan pengumuman di depan PN Boyolali untuk mengetahui besaran denda yang harus dia bayar atas pelanggarannya.

“ Kaget saya, dendanya tinggi sekali sekarang. Saya hanya tidak membawa SIM. Pakai helm dan motor standar,” ujarnya.

Dia pun tidak punya pilihan, dan mematuhi keputusan hakim. Dia kemudian membayar denda sebesar Rp 150.000 lalu mengambil STNK miliknya yang disita saat kena tilang di Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali.  

Keluhan tingginya denda yang harus dibayar karena pelanggaran lalu lintas ternyata tidak dia rasakan sendiri. Beberapa orang yang dia temui juga mengeluhkan hal sama. Bahkan menurut keterangan beberapa orang pelanggar, denda yang harus dibayar juga mengalami perbedaan.

“Dari orang yang saya temui, jenis pelanggarannya sama, kena tilangnya ditanggal yang sama, tapi dendanya berbeda.”

Keluhan besaran denda para pelanggar lalu lintas itu dibenarkan Kasi Pidum, Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali, Aditya Satya Lambang Bangsawan. Saat sidang pelanggaran lalu lintas, pihaknya kerap jadi sasaran protes warga.

“Kami sering diomeli, karena antara pelanggar satu dengan pelanggar satunya dendanya berbeda. Padahal pasal yang dikenakan sama,” ujar Aditya.

Pandangan hakim

Bahkan pihaknya pernah nomboki seorang pelajar yang kekurangan uang saat membayar denda. Pihaknya juga tidak bisa berbuat apa- apa. Pasalnya, kewenangan besaran denda ini ditentukan oleh PN Boyolali.

“Kami hanya menerima pembayaran denda yang kemudian diserahkan ke kas Negara dan menyerahkan barang bukti saja.”

Terpisah, Humas PN Boyolali, Agung Wicaksono mengakui adanya perbedaan pembayaran denda ke negara oleh pelanggar lalu lintas ini. Hal tersebut dikarenakan hakim memiliki pandangan hukum masing-masing atas kasus yang ditangani.

“Karena keputusan hakim itu merupakan bentuk kemandirian hakim dalam menyidangkan suatu perkara dan itu tidak bisa di intervensi siapapun,” tegasnya. (Joko Murdowo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here