Sekda Sragen: Keberadaan ASN Sering Jadi Mesin Politik Penguasa

0
37
asn-jadi-mesin-politik-penguasa
BUKA SEMINAR- Dalam rangka reformasi birokrasi, Sekda Tatag Prabawanto (kiri) membuka Seminar Pengembangan Sumber Daya Aparatur untuk Mewujudkan Good Goverment, di Aula Sukowati Setda, kemarin.(suaramerdekasolo.com/Anindito AN)
SRAGEN,suaramerdekasolo.com - Keberadaan PNS/ASN tak lepas dari pengaruh kekuasaan. Sehingga tak jarang, abdi negara itu menjadi mesin politik seorang penguasa tertentu. Sekda Tatag Prabawanto mengungkapkan hal itu saat membuka Seminar pengembangan Sumber Daya Aparatur Berbasis Sistem Merit untuk mewujudkan Good Goverment yang digelar Dewan Riset Daerah (DRD) Sragen, di Aula Sukowati.

Tatag Prabawanto yang mewakili Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati itu berharap, seminar dalam kaitan reformasi birokrasi itu juga menyerukan perlunya reformasi politik. 葬Jangan hanya mereformasi birokrasi saja, reformasi politik harus juga dilakukan,'' tuturnya.

Dikatakan ASN kerap menjadi mesin politik tanpa Bahan Bakar Minyak alias gratis, bagi penguasa. Disebutkan sudah bukan rahasia lagi, kalau politisi yang memimpin daerah selalu ''melibatkan'' kalangan ASN. Hal itu jika dilakukan terus menerus akan merugikan PNS/ASN. Sebagai Ketua Korpri Sragen,

Tatag tak menginginkan PNS/ASN menjadi korban politik. Dia mengaku sudah menyerukan agar reformasi politik dilakukan, regulasi politik dilaksanakan. Karena selama ini yang direformasi hanya birokrasi.
Sedangkan PNS/ASN sudah memiliki PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menjadi pedoman PNS. Jika tidak ada regulasi politik, maka bisa terjadi kanibalisasi diantara sesama ASN,鋳 tutur Sekda Tatag Prabawanto. Sebab hal itu menyangkut sistim politik yang dijalankan (penguasa) lima tahunan atau paling lama 10 tahun. Dikatakan kepemimpinan tanpa regulasi politik akan menjadikan sesama ASN saling menunjuk ASN lain, terkait sikap politiknya. maka jika hal itu terjadi, mungkin saja terjadi kanibalisasi antar sesama PNS/ASN. Seminar dihadiri DRD KOta Solo, Wonogiri, Klaten, pimpinan Bappeda Soloraya, Ka Puskesmas, para camat, lurah, akademisi serta LSM.
Reformasi Birokrasi
Seminar dengan moderator Sukarno dihadiri pemrasaran Kepala BKD Provinsi Jateng Wisnu Zaroh, Hari Prasetyo, Ketua Lembaga Penjamin Mutu UMS Solo , serta Aris Tri Hartanto, Kabid Mutasi dan Pengembangan Karir BKPP Sragen. Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Sragen Tuhana mengatakan sistim merit adalah sebuah kebijakan manajemen kepegawaian berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
"Upaya percepatan reformasi birokrasi sudah dilakukan. salah satunya reformasi sumber daya aparatur dan sistem manajamen kepegawaian," tuturnya.
Sistem merit itu salah satu indikatornya jika untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, seleksinya dilakukan terbuka. Sedangkan untuk pimpinan administrator/ pengawas pelaksana, menggunakan talent pool, yakni menempatkan orang yang memiliki kompetensi atau potensi, agar mampu mendukung kinerja organisasi.
Sekda Tatag Prabawanto mengatakan jika reformasi birokrasi seperti itu diterapkan, maka bisa terjadi salip menyalip dalam meraih jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Karena bisa terjadi pejabat Golongan IV c disalip oleh pejabat dibawahnya IV a.
"Jangan tersinggung kalau kepala dinas nanti disalip bekas anak buahnya yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang lebih baik,鋳 tuturnya. Sebab sistem merit memungkinkan hal itu terjadi.(Anindita AN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here