Rp 28 Miliar untuk KPU, Rp 11 Miliar untuk Bawaslu Wonogiri

0
49
pilkada-wonogiri-2020

*Penyelenggara Pemilu Lakuka Rasionalisasi

WONOGIRI,suaramerdekasolo.com – Pemkab Wonogiri akan menganggarkan sejumlah dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Wonogiri 2020 mendatang. Adapun alokasi APBD yang akan diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri diperkirakan sebesar Rp 28 miliar, sedangkan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp 11 miliar.

Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo mengatakan, dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tercantum anggaran yang diusulkan sebesar Rp 32 miliar untuk KPU dan Rp 11 miliar untuk Bawaslu. “Saya ingin agar ada efisiensi. Harapan saya, setelah dilakukan efisiensi, Rp 28 miliar untuk KPU dan Rp 11 miliar untuk Bawaslu,” katanya, baru-baru ini.

Dia menerangkan, dana tersebut akan dialokasikan dengan asumsi Pilkada Wonogiri berlangsung dua putaran. “Kami mengambil risiko terburuk, jika terjadi dua putaran,” imbuhnya.

Di sisi lain, Joko Sutopo tetap menyerahkan keputusan pencalonan dirinya menjadi Bupati Wonogiri kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Pria itu juga berpeluang besar terpilih kembali menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Wonogiri setelah seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) di kabupaten tersebut secara aklamasi mengusulkan namanya.

Ketika disinggung kemungkinan calon lain untuk maju dalam kontestasi Pilkada, dia mempersilahkan. Menurutnya, semakin banyak calon bupati yang maju menandakan semakin dewasanya demokrasi daerah tersebut. “Banyak calon itu menunjukkan kedewasaan berdemokrasi,” terangnya.

Terpisah, ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri Mahbub Ali sebelumnya mengungkapkan, Bawaslu semula mengajukan dana sebesar Rp 16 miliar untuk Pilkada Wonogiri 2020 mendatang. Setelah dirasionalisasi dan dilakukan efisiensi, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 10 miliar.

Bawaslu melakukan rasionalisasi dengan mengurangi beberapa rencana kegiatan, antara lain sosialisasi yang menelan banyak biaya. Pihaknya juga menerapkan indeks terendah agar biaya yang dibutuhkan tidak membengkak. “Tetapi, kegiatan seperti rapat-rapat koordinasi tidak dipangkas karena harus dilakukan,” ujarnya. (Khalid Yogi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here