Selalu Membawa Nama Besar Daerah Asal

0
68
festival-keraton-nusantara1.jpg
SELAKU SEKJEN FKIKN, Gusti Moeng memberi pidato sambutan di depan semua kontingen yang dikirim kalangan anggota FKIKN pada acara karnaval pembukaan FKN ke-12 di Kota Batu Sangkar, Kota Padang (Sumbar) tahun 2018. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

 

*Sumbangsih Masyarakat Adat untuk Jaga Kebhinekaan dan Keutuhan NKRI (3-habis)


KETIKA
para pemegang otoritas lembaga masyarakat adat anggota Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se-Nusantara (FKIKN) sudah berkumpul untuk menggelar event Festival Keraton Nusantara (FKN), seperti yang biasa dilakukan sejak 1995, sungguh indah panorama yang terjadi, ibarat sebuah taman yang berisi aneka warna bunga dengan ragam cirikhas busana adat yang masing-masing dikenakan.

Walaupun yang sedang berkumpul itu aneka bunga Nusantara demgan panji-panji kebesaran mereka yang berbeda-beda, tetapi semua seakan lepas dari ciri dan sifat ego sektoral, ego kedaerahan dan segala ego partial dari wilayahnya. Yang ada hanyalah semangat untuk bersilaturahmi dan kembali mengeratkan tali persaudaraan sebagai sebuah bangsa, seperti konsensus yang pernah dicapai ketika berikrar menyatakan mendukung lahirnya NKRI, 17 Agustus 1945.

Kini, di event FKN ke-13 yang akan segera digelar di Kedatuan Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 47 lembaga masyarakat adat anggota FKIKN siap berkumpul kembali untuk menggelar kekayaan seni budaya merka seperti yang sudah diagendakan. Mulai dari pertemuan silaturahmi, forum-forum seminar dan dialog budaya yang diperluas cakupannya dalam pemberdayaan ekonomi, sektor-sektor lain seperti internet (medsos), biro-biro perjalanan berkelas ekonomi kreatif, potensi generasi milenial dan sebagainya yang melibatkan masyarakat luas dari berbagai kalangan. Berikut agenda upacara pembukaan yang biasanya diisi kirab budaya, diteruskan denan gelar busana dan perkawinanan adat, pentas tarian khas serta pameran benda-benda budaya mereka.

Mengingat agenda dan misi utama FKIKN dan event FKN untuk kejayaan negeri dan keutuhan bangsa yang bhineka, tuntutan peningkatan kualitas sajian dan skala cakupannya jelas makin tinggi. Tidak hanya lembaga masyarakat adat, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi sebagai panitia kolektif penyelenggara dan pelaksananya saja, tuntutan publik secara luas masa kini jelas tertuju pada lembaga FKIKN dan produk eventnya yang bernama FKN, yang tentu menuntut kemampuan dan kesiapan kalangan kontingen pesertanya, termasuk daya dukung yang di belakangnya terutama institusi pemerintah daerah asal yang ikut terbawa namanya.

festival-keraton-nusantara2
SELAKU Pimpinan Kontingen Keraton Surakarta, Gusti Moeng mengajak foto bersama para pendukung sendratari Arjuna Sasrabahu di depan salah satu bangunan Istana Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar (Sumbar), tempat berlangsungnya panggung kesenian peserta FKN ke-12 tahun 2018. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Kekuatan Total dan Penuh 

Melihat pengalaman event-event FKN sebelumnya, hampir semua kontingen peserta datang dengan antusiasme tinggi dan berkekuatan penuh, setidaknya bila dilihat dari jumlah pendukung kontingen dan keragaman aneka sajian yang diikuti. Suara Merdeka dan Suaramerdekasolo.com mencatat, tiga keraton di Kabupaten dan Kota Cirebon masing-masing Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman dan Keraton Kacirebonan misalnya, merupakan salah satu contoh peserta yang tergolong hebat staminanya sejak FKN ke-1 di Solo 1995 hingga FKN ke-2 di Istana Pagaruyung, Kabupaten Tanahdatar, Sumbar 2018 lalu.

Tiga keraton sekaligus, datang bersama-sama dengan kekuatan total karena rata-rata didukung 300-an personel untuk hadir di setiap event FKN, walau event itu digelar diujung Nusantara yang jauh sekalipun, misalnya di FKN ke-6 di Kasultanan Gowa, Sulsel tahun 2008. Begitu pula sebaliknya ketika FKN digelar di beberapa tempat misal Jogja (2004), Buton (Bau-bau/Sultra) tahun 2012 tahun, Bima (NTB) 2014 maupun Cirebon (Jabar) 2017, kegairahan dan antusiasmenya mengesankan betapa besar kepedulian dan perhatian pemerintah daerah setempat saat mendukung Kesultanan Gowa.

Namun, kelihatannya dukungan terhadap kegairahan dan antusiasme seperti itu nyaris tidak pernah dimiliki Keraton Surakarta sebagai salah satu inisiator berdirinya FKIKN, tempat digelarnya FKN kali pertama 1995, serta kota yang dipercaya lembaga masyarakat adat se-Nusantara menjadi kedudukan Sekjen FKIKN. Begitu Sinuhun Paku Buwono XII wafat di tahun 2004, lembaga masyarakat adat yang berada di tengah warga Kota Solo itu seakan tidak dianggap sebagai siapa-siapa lagi. Keraton Surakarta yang begitu besar jasa-jasanya pada kelahiran NKRI ini, seakan dianggap tidak penting selepas Sinuhun Paku Buwono XII berpulang.

festival-keraton-nusantara3
BERBAGAI BREGADA prajurit sajian Kontingen Keraton Surakarta yang dikomandani wayahdalem KRMH Joyo Adilogo bergerak di depan Gusti Moeng selaku Sekjen FKIKN yang berada di atas panggung kehormatan, saat karnaval pembukaan FKN ke-12 di Kota Batu Sangkar, Kota Padang (Sumbar) tahun 2018 berlangsung. Ini salah satu paket sajian seni yang akan diulang di FKN ke-13 di Kedatuan Luwu (Sulsel), Oktober 2019. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Padahal, Keraton Surakarta datang dengan membawa kebesaran nama Surakarta alias Kota Solo alias Kutha Sala dan tentu nama Jawa Tengah, karena Keraton Mataram ing Surakarta itu hanya satu dan hanya ada di Kota Surakarta, dan hanya ada di Jawa Tengah. Tugas dan kewajiban promosi nama besar daerah dan provinsi itu, sama halnya yang dilakukan tiga keraton dari Kota/Kabupaten Cirebon dan Gowa (Sulsel) itu.

Janji tidak terwujud

Melihat realitas itu, tentu mengundang tanda-tanya besar publik, mengapa kedatangan kontingen Keraton Surakarta di beberapa event FKN yang digelar setidaknya sejak 2004, bisa disebut nyaris tidak didukung pemerintah daerah atau pemerintah provinsinya? Terdengar lucu dan aneh, memang. Tetapi fakta yang terjadi demikian. Contoh nyata, misalnya

untuk berangkat ke FKN ke-12 di Istana Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar (Sumbar), kontingen ini harus mencari sendiri biaya untuk membiayai kontingen yang hanya berkekuatan 70-an orang itu, di waktu yang mepet setelah Wali Kota Surakarta tidak mewujudkan janji bantuan Pemkot senilai Rp 300 juta.

”Padahal, janji itu diucapkan sendiri saat saya bertanya di depan mbak Puan (Puan Maharani-Red), ketika sama-sama menerima obor Asian Games di Balai Kota Solo, tahun 2018 lalu. Walau kami sampai geleng-geleng kepala tidak habis mengerti, tetapi kami tetap berpikir positif. Karena pak Wali (Wali kota) mesti banyak yang dipikirkan.

Meski pesimistis akan berhasil bila mengingat beberapa pengalaman tahun lalu akan terulang, tetapi Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) sekaligus Pengageng Yayasan Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta itu, kini kembali mencoba mengajukan proposal bantuan dengan jumlah yang kurang lebih sama tahun lalu untuk pemberangkatan kontingen keraton di FKN ke-13, di Kabupaten Luwu Utara (Sulsel), Oktober 2019 nanti.

Karena disadari, posisi keraton ada di dalam wilayah otoritas Pemkot Surakarta dan Pemprov Jateng, yang layak dihormati posisi dan aturan prosedurnya, ketika hendak pergi membawa nama besar daerah dan membutuhkan dukungan (bantuan) pihak otoritas yang berwenang di daerahnya. (Won Poerwono-habis)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here