PDIP Tepis Rumor, Adik Ipar Bupati Jadi Ketua Dewan

bursa-ketua-dpc-pdip
FOTO ILUSTRASI

SRAGEN,suaramerdekasolo.comPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sragen Jateng menepis rumor soal calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang akan diduduki Wulan Purnama Sari, yang juga adik ipar Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowat. Sebelumnya sempat berhembus isu soal nama Wulan, yang merupakan isteri Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati, bakal diusulkan menjadi ketua DPRD.

Untung Wibowo mengatakan, penentuan penunjukan nama ketua DPRD maupun alat kelangkapan (Alkab) dewan yang lain, bakal sesuai mekanisme partai. Dia meyakinkan masyarakat bahwa Wulan Purnama Sari yang juga istrinya tidak masuk sebagai yang dicalonkan ketua dewan. ”Mbak Wulan tidak masuk (yang dicalonkan sebagai) Ketua DPRD, karena tidak sesuai AD/ART,” tandas Bowo, panggilan akrab adik kandung Bupati Yuni tersebut.

Dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) partai, tidak menjadi patokan peraih suara terbanyak bakal menjadi ketua DPRD. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, Wulan mendapatkan 12 ribu suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI dan merupakan peraih suara terbanyak di Kabupaten Sragen.

Bowo juga menyampaikan, Wulan juga tidak masuk struktural partai. Kemudian sebagai anggota dewan, Wulan merupakan wajah baru legislator. ”Yang paling penting, istri saya jelas tidak. Jangan sampai seperti dulu waktu Bupatinya Bapak (Untung Wiyono, red) dan yang menjadi ketua DPRD Mbak Yuni (Kusdinar Untung Yuni Sukowati, red),” tegas Bowo.

Bowo juga menjelaskan usai rapat internal kemarin juga belum merumuskan alkab. Dia memaparkan untuk Ketua DPRD harus struktural DPC. Pihaknya menilai ketua DPRD harus matang karena harus mampu berkomunikasi politik yang baik dengan para politikus senior.

Sementara Sekretaris DPC PDIP Sragen Suparno menambahkan, pihaknya menggelar rapat perdana DPC PDIP menjelang persiapan Kongres PDIP. Soal persiapan pelantikan anggota DPRD Sragen, pihaknya masih menanti penetapan dari KPU sembari menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sengketa parpol.
Selain itu pihaknya juga membahas untuk peluang pindah kantor DPC PDIP Sragen. “Lokasi yang saat ini ditempati sebagai kantor DPC PDIP adalah sewa bangunan milik Pemkab Sragen. (Basuni Hariwoto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here