KPA Aids dan RSUD Sragen Kikis Diskriminasi ODHA

0
HIV-AIDS
ILUSTRASI

SUKOHARJO,suaramerdekasolo.com – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sragen bekerja sama dengan RSUD Suhadi Prijonegoro Sragen, memberikan bimbingan terkait pemulasaran jenazah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), Senin (22/7). Kegiatan yang digelar di Aula Sukowati kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Sragen itu selain untuk Sosialisasi HIV/AIDS pada ODHA dan Orang yang Hidup dengan ODHA (OHIDA), juga mengikis stigma dan diskriminasi kepada jenazah ODHA.  

Sekretaris KPA Sragen Suharyoto mengatakan, hingga saat ini ODHA memang masih  sering menerima diskriminasi dari masyarakat. Bahkan dalam pemulasaraan jenazah ODHA, juga kerap dijauhi warga.  “Dengan kegiatan ini, KPA Sragen berusaha untuk mengikis diskriminasi, termasuk pada pemulasaraan jenasah ODHA,” kata Suharyoto.

Dalam kegiatan ini, pihaknya memberikan teori dan praktek pemulasaraan jenasah ODHA. Dia menjelaskan secara teori, pada penanganan ODHA tidak sama seperti jenazah biasa. Perlu menggunakan pelindung tubuh, menggunakan chlorine, dan cara membungkusnya berbeda dengan yang lain. ODHA dan OHIDA diundang agar mereka mengerti dan tidak merasa terdiskriminasi. Karena secara teknis penanganannya memang berbeda.

KPA menyampaikan untuk petugas pemulasaraan jenazah ODHA perlu mengenakan pelindung tubuh. Bukan karena kekhawatiran tertular HIV/AIDS, namun justru penyakit turunannya. ”Kalau virusnya juga ikut mati setelah 4 jam ODHA meninggal dunia. Namun yang perlu diwaspadai justru penyakit yang mengikuti, misalnya TBC atau yang lain,” tandasnya.

Pihaknya menegaskan, sampai saat ini memang belum tersosialisasi secara menyeluruh, soal ODHA pada masyarakat. Oleh sebab itu butuh pihak lain termasuk tokoh agama yang bisa menyampaikan ke warga. Koordinator Program KPA Sragen Wahyudi menyampaikan hingga Juni 2019, tercatat ada 1.118 kasus HIV/AIDS di Sragen.

Total ODHA yang meninggal dunia sebanyak 116 orang. Satu hal yang masih menjadi kendala adalah terkait pemahaman masyarakat terhadap HIV/AIDS. ”Masalah pada masyarakat adalah pemahaman dasar soal HIV/AIDS ke semua lapisan masyarakat. Ini butuh dukungan semuanya,” tuturnya.

Menurt dia, tidak mungkin KPA sampai masuk ke tingkat RT untuk sosialisasi HIV/AIDS. Ini juga tugas semua sampai desa dan RT. Bahkan dalam petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana desa bisa dipergunakan untuk sosialisasi seperti itu. ”Juknis penggunaan Dana Desa sebenarnya sudah ada plot untuk sosialisasi soal HIV/Aids.”. (Basuni)

 

Tinggalkan Pesan