Beda Tipis Antara ”Ingsun” dan ”Dalem”

beda-ingsun-dalem1
SEEKOR mahesa keturunan kagungandalem Kiai Slamet saat dibujuk untuk diajak keluar latihan jalan keliling Baluwarti, pada menjelang kirab malam 1 Sura beberapa waktu lalu. Tidak lama lagi surat perintah akan datang lagi ke kandang, untuk keperluan kirab pusaka. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

* Orang Dekat di Lingkaran ”Raja” Saja tak Paham

MENJELANG hingga selepas berlangsungnya kirab pusaka menyambut datangnya Tahun Baru Jawa, 1 Sura, 2018 lalu, ada perbincangan menarik di lingkungan lembaga masyarakat adat itu. Bahan perbincangan yang menarik itu adalah sepucuk surat yang dilayangkan melalui orang dekat Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII, dan ditujukan kepada penanggungjawab/abdidelam srati kagungandalem mahesa keturunan Kiai Slamet yang bermukim di kandang, kompleks Alun-alun Kidul (Alkid), kawasan Keraton Surakarta.

Surat yang diterbitkan dari otoritas semacam lembaga administratif rumahtangga istana itu berisi perintah dari ”raja” kepada penanggungjawab kawanan mahesa Kiai Slamet, agar disiapkan untuk keperluan upacara adat kirab pusaka di malam menyambut 1 Sura, seperti yang selalu berlangsung di keraton rutin tiap tahun. Tetapi anehnya, surat itu berisi kalimat yang antara lain berbunyi ”….kagungan ingsun mahesa Kiai Slamet……”, dan sempat dibaca KRMH Aditya Soeryo Harbanu selaku pelaksana/pengelola Alkid.

Kali ini, surat perintah penyiapan kawanan mahesa Kiai Slamet itu sempat dibaca KRMH Aditya Soeryo Harbanu dan dirasa ada yang aneh pada diksi kata-kata yang terdapat dalam kalimat yang disusun dalam surat. Benar juga, ketika surat diperlihatkan ke kantor Badan Pengelola (BP) keraton di mana GKR Wandansari Koes Moertiyah berkantor sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), juga KPH Edy Wirabhumi sebagai Pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS), kontan saja semua tersenyum geli mencermati bunyi sepenggal kalimat di atas dan di tubuh surat.

beda-ingsun-dalem2
GUSTI MOENG secara simbolis menebang batang pohon jati di hutan kagungandalem alas Danalaya (Wonogiri), menjelang pembangunan kembali gedhong Sasana Handrawina, 1997. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Maknanya beda jauh 

Hampir semua yang berkecimpung dengan tugas-tugas administratif dari berbagai bebadan (kabinet) 2004 yang dipimpin GKR Wandansari Koes Moertijah atau Gusti Moeng selaku Pengageng Sasana Wilapa di kantor BP siang itu, ramai membahas soal kata-kata ”….kagungan ingsun…” itu. Sebab, kata itu salah besar ketika berada di dalam rangkaian kalimat yang konotasinya menjadi berubah total, maknanya menjadi bertolak belakang dan bertentangan dengan fakta yang dimaksud dalam sepenggal kata dalam surat tersebut.

Sebab, ketika kata ”…kagungan ingsun..” dirangkai dalam kalimat ”…kagungan ingsun mahesa Kiai Slamet…”, makna harafiah yang akan terbentuk menunjuk pada figur seseorang atau pribadi sebagai ”pemikinya”. Padahal, faktanya kawanan mahesa keturunan Kiai Slamet itu adalah milik seluruh kerabat dan masyarakat adat penerus Dinas Mataram ing Surakarta Hadiningrat.

”Jadi, ya salah besar. Tapi maklum, lha orang-orang yang membuat (surat) itu macam apa, ‘kan bisa dilihat. Mereka yang menjadi tenaga administratif di lingkungan rumah-tangga ‘raja’ dan rumah-tangga bebadan (lembaga), orang-orang macam apa ‘kan jadi bisa ditebak. La wong ‘….lagungandalem …kok ditulis kagungan ingsun…. Maknanya berbeda jauh. Pengertiannya jadi salah besar,” jelas Gusti Moeng menjawab pertanyaan Suaramerdekasolo.com, tadi siang.

beda-ingsun-dalem3
ORNAMEN UKIR eksterior topengan bangsal Kamandungan kagungandalem Keraton Surakarta, sedang dicat ulang dalam proses renovasi yang berlangsung beberapa waktu sebelum April 2017. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Bukan milik pribadi

Beberapa hal yang dijelaskan Gusti Moeng, sedikitpun tak luput dari penjelasan KRMH Sapardi Yosodipuro semasa menjabat Humas Keraton, begitu pula KPA Winarno Kusumo semasa menjabat Humas/Juru Penerang Budaya ketika sering diwawancarai Suaramerdekasolo.com di masa bertugas. Karena, dalam terminologi bahasa Jawa yang dijadikan pathokan sebagai bahasa komunikasi dan sebagian karya-karya sastra menyebut, makna dan pengertian antara ”ingsun” dan ”dalem” dalam penggunaan rangkaian kata apapun semisal ”kagungandalem” dan ”kagunganingsun”, sangatlah beda wilayahnya.

Pengertian kagungandalem, lebih banyak digunakan dalam diksi di lingkungan keraton, karena memang apa saja yang nyaris semua yang ada di lingkungan kawasan luas peninggalan sejarah Dinasti Mataram ing Surakarta Hadiningrat itu, faktanya adalah milik semua kerabat peninggalan dinasti. Sangat sedikit yang bisa diperlihatkan dengan kata ”kagunganingsun”, karena faktanya memang bukan milik pribadi raja yang memerintah, sejak Sinuhun Amangkurat hingga yang jumeneng sekarang sekarang, dan sampai berakhirnya zaman ini.

Konotasi, makna dan pengertian yang benar itu, selalu dikuatkan dalam hampir semua dokumen sejarah yang tersimpan di manapun, yang rata-rata sudah pernah diuji secara ilmiah atau pernah mendapatkan kajian akademis.
Referensi tegas dari dua tokoh juru penerang budaya itu, sangat diyakini Gusti Moeng juga berlaku untuk semua aset tangible (bisa diraba) maupun intangible (tak bisa diraba) peninggalan sejarah Dinasti Mataram ing Surakarta Hadiningrat. Semua itu milik seluruh kerabat dinasti, bukan milik pribadi raja yang jumeneng, tidak hanya sebatas kawanan mahesa Kiai Slamet.
”Maka, bunyi surat itu salah besar. Saya yakin, semua surat yang dikeluarkan, apalagi ke lembaga-lembaga eksternal khususnya pemerintah, menggunakan kata-kata yang salah itu. Di sinilah, sangat mungkin menimbulkan pemahaman yang salah, bahwa semua yang ada di keraton milik raja. Sangat mungkin karena pemahaman salah seperti ini, membuat semua yang dari luar dialamatkan kepada Sinuhun. Mungkin saja, termasuk persepsi salah yang menyertai uang sea Rp 5 M dan Rp 2,5 M dalam tiga tahun terakhir,” ujar mantan anggota DPR RI dalam dua periode terpisah yang juga koreografer tarian khas keraton itu.

beda-ingsun-dalem4
MOBIL KUNO Chrysler buatan tahun 1900-an titihandalem Sinuhun Paku Buwono X yang diparkir di belakang Pendapa Magangan itu, sekalipun hanya digunakan Sinuhun, tetapi masuk inventaris kagungandalem atau milik .lembaga.(Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Ngulungguhi Klasa gumelar

Salah-kaprah memaknai dan mengartikan antara kata ”dalem” dan ”ingsun” itu, bahkan berulang kali sudah ditegaskan Sinuhun Paku Buwono XII dalam berbagai kesempatan terbuka, maupun secara pribadi khususnya kepada Gusti Moeng dalam beberapa hari menjelang Sinuhun Amardika berpulang (2004). Pesan wanti-wanti itu antara lain, ”….aku iki mung nglungguhi klasa kang gumelar. Aku lan kowe kabeh ora wenang nduweni utawa hamaris keraton iki sak isine. Keraton iki yasan para leluhurmu. Aku lan kowe mung wajib ngopeni supaya lestari nganti anak-putumu mbesuk. Aku titip marang kowe kabeh, supaya ngrumat keraton sak isine ,,,,.” .
Kata-kata pesan yang terucap menjelang ajal menjemput Sinuhun itu, sudah sangat jelas menunjuk bahwa siapapun yang jumeneng nata sekarang sampai kapanpun, hanya menjalankan tugas menjaga dan merawatnya agar lestari seperti duduk di atas tikar yang sudah dibuka lebar-lebar. Siapa saja kerabat keturunan Dinasti Mataram, tidak dibenarkan mewarisi untuk diri sendiri atau kelompok, tidak punya hak atau wewenang menjadikannya hak milik, terlebih bagi orang-orang di luar kerabat keturunan dinasti.
Dalam pengertian yang sederhana, para leluhur dinasti sudah bersusah-payah membangun sarana dan prasarana lalu melengkapinya dengan berbagai fasilitas saat itu, agar bermanfaat bagi khalayak luas yang harus dipelihara bersama agar tetap lestari sepanjang zaman dan bisa dinikmati bersama oleh setiap generasi sepanjang zaman.
Akal sehat dan logika yang waras mestinya berjalan seperti itu, bukan dijungkir-balikkan seperti sekarang ini, dengan kemunculan surat yang berisi kata-kata ”kagunganingsun”, yamg diyakini juga muncul ditahun sebelumnya sejak keraton ditutup mulai 15 April 2017. Selama ini, bahkan sering bermain-main dengan kata ”sabda pandhita-ratu datan kena wola-wali” untuk mempersepsikan kekuasaan mutlak raja, padahal pengertian yang benar menyebut bahwa setiap kebijakan raja yang keluar secara lisan atau tertulis, melalui mekanisme pertimbangan para pandhita atau paranpara nata (lembaga think thank). (Won Poerwono)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here