Kekosongan Kekuasaan Ancam DPRD, Pleno KPU Belum Terlaksana

gedung-dprd-klaten
GEDUNG DPRD: Papan nama terpasang di depan gedung DPRD Kabupaten Klaten yang ada di Jl Pemuda Selatan. (suaramerdekasolo.com/Achmad H)

KLATEN,suaramerdekasolo.comKekosongan kekuasaan mengancam gedung wakil rakyat menyusul belum adanya rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2019. Rapat pleno belum dilaksanakan sebab menunggu instruksi KPU pusat.

Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten, Joko Triyanto menjelaskan sampai tanggal 25 Juli belum ada kepastian rapat pleno penetapan hasil pileg 2019 akan dilaksanakan. ” Menurut informasi katanya pleno dilaksanakan tanggal 9 Agustus,” katanya, Kamis (25/7).

Apabila rapat pleno penetapan KPU dilaksanakan benar tanggal 9 Agustus, maka waktu yang dimiliki sekretariat DPRD untuk melaksanakan pelantikan DPRD baru 2019-2024 sangat mepet. Sebab masa jabatan DPRD Klaten yang lama akan habis tanggal 12 Agustus 2019. Padahal tanggal 9 Agustus adalah hari Jumat. Meskipun waktunya mepet, jika benar pleno dilaksanakan tanggal 9 Agustus, pelantikan tidak akan terkendala.

Tanggal 12 Agustus bertepatan hari Senin atau hari kerja sehingga semua bisa diproses dan tanggal 13 Agustus pelantikan. Sekretariat telah berkoordinasi dengan Pemprov Jateng yang memberikan sinyal pelantikan DPRD baru bisa dilaksanakan tanggal 13 Agustus. Hanya saja jika rapat pleno KPU mundur lagi, kekosongan kekuasaan di DPRD akan terjadi dan kekosongan itu tidak diperbolehkan secara aturan.

Guna persiapan, sekretariat telah membuat konsep surat pemberhentian anggota DPRD 2014-2019 dan dikonsultasikan ke Provinsi. Usulan itu belum bisa diproses sebab antara pemberhentian dan pelantikan merupakan satu paket dalam SK Gubernur. Sementara untuk pelantikan atau pengangkatan DPRD baru menjadi domain Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU tidak mungkin mengusulkan pelantikan ke Gubernur sebelum ada rapat pleno penetapan. Dengan demikian, roh dari pelantikan menunggu pleno penetapan di KPU.

Malam Hari

Apabila sudah pleno, kata Joko, sudah diajukan ke gubernur dan turun SK, sekretariat akan secepatnya melantik agar tidak ada kekosongan. Bahkan jika pelantikan harus dilakukan malam hari pun tidak masalah. Kondisi semacam itu tidak hanya dialami Kabupaten Klaten tetapi juga kabupaten lain. Di Kabupaten Sregan, sekretariat DPRD siap melaksanakan pelantikan malam hari. Menurut

Ketua KPU Kabupaten Klaten, Kartika Sari Handayani rapat pleno penetapan belum bisa dilaksanakan sebab KPU pusat masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang rencananya tanggal 5-9 Agustus. ” Sebab di Dapil V DPR RI di pokok perkara 115 kemarin belum jadi putusan di MK,” jelasnya.

Dengan demikian, KPU di Dapil itu belum bisa menetapkan. Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Boyolali dan Kota Solo kondisinya sama masih menunggu arahan KPU pusat. Sebagai langkah persiapan, nantinya setelah ada putusan MK dan arahan KPU pusat, KPU daerah akan langsung pleno dilanjutkan membuat usulan pelantikan.

Di Pemprov pun sudah membuat daftar kabupaten/ kota sehingga tidak akan ada masalah. Kasubag Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten, Heru Purwantoro mengatakan sekretariat telah menyiapkan semua dokumen dan kelengkapan administrasi pelantikan. Saat pleno selesai dan diusulkan semua syarat sudah lengkap dan segera dilantik. (Achmad H)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here