Pemkab Klaten Kembali Raih Opini WTP

Pemkab-Klaten-Raih-Opini-WTP2
OPINI WTP : Bupati Klaten Hj Sri Mulyani didampingi Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan dari BPKP Jawa Tengah di Semarang. (suaramerdekasolo.com/dok)

PEMERINTAH Kabupaten Klaten selalu berupaya tertib adminstrasi dan tertib dalam penggunaan anggaran. Semua perencanaan pembangunan dibuat melalui prosedur yang tertata dan terukur, agar hasil pembangunan benar-benar membawa manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Klaten.

Tak heran bila Pemkab Klaten selau berupaya untuk mendapatkan opini ‘’Wajar Tanpa Pengeculian’’ atau WTP pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten. Predikat WTP yang pernah diraih tahun 2015 sempat lepas, pasca terjadinya operasi tangkap tangan KPK atas kasus jual beli jabatan di penghujung tahun 2016.

Setelah melakukan banyak pembenahan, akhirnya Pemkab Klaten dibawah kepemimpinan Bupati Klaten Hj Sri Mulyani berhasil mendapatkan kembali predikat WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Klaten Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018 diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Jawa Tengah dan diterima Bupati Klaten Sri Mulyani didampingi Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto di Gedung Pertemuan BPKP Jawa Tengah, Semarang, 28 Mei 2019.

‘’Alhamdulillah, akhirnya Klaten bisa meraih predikat WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2018. Semua ini bisa tercapai berkat kerja keras, cerdas, iklas dan penuh disiplin dari semua pihak. Semoga raihan ini bisa menjadi memotivasi agar semakin baik lagi,’’ kata Bupati Sri Mulyani.

Predikat ‘’Wajar Tanpa Pengecualian’’ atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 itu tertuang dalam surat Nomor 17/S/XVIII.SMG/05/2019 tanggal 18 Mei 2019 tentang Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Klaten 2018 dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Pemkab-Klaten-Raih-Opini-WTP1

Opini WTP diberikan dengan mempertimbangkan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengandalian internal. Hasil itu menunjukan komitmen seluruh ASN mendukung visi dan misi Bupati untuk mewujudkan Klaten yang maju, mandiri dan berdaya saing.

Empat tahun sebelumnya, Klaten hanya meraih predikat ‘’Wajar Dengan Pengecualian’’ karena masih ada yang belum sesuai. Opini WTP merupakan harapan dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat Klaten. Sebelumnya, ASN sangat serius menyelesaikan laporan keuangan daerah dan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

‘’Dengan diraihnya opini WTP, minimal masyarakat Klaten akan menilai bahwa Pemkab Klaten sudah menjalankan pertanggungjawaban keuangan dengan baik. Ke depan, kinerja semua jajaran yang bersih, disiplin dan bertanggung jawab harus makin ditingkatkan,’’ tegas Bupati.

Dia berharap agar seluruh pimpinan OPD selalu mengedepankan kerja nyata dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pimpinan harus menjadi teladan bagi anak buahnya. Keiklasan dan ketulusan dalam melayani masyarakat akan mendukung berjalannya pembangunan di Kabupaten Klaten.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here