”Kabinet” Versi Lembaga Masyarakat Adat Keraton Surakarta (1-bersambung)

kabinet-lda-keraton1
SEMUA PEJABAT kabinet atau bebadan yang dibentuk bersama Sinuhun PB XIII mengucapkan janji prasetya di depan Sinuhun dalam sebuah upacara pelantikan di Pendapa Sasana Sewaka, 2004. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

* Terjadi Perubahan yang Realistis

BEGITU Sinuhun Paku Buwono (PB) XII menyatakan nagari Mataram Surakarta Hadiningrat bergabung ke dalam NKRI mulai 19 Agustus 1945, kemudian ditegaskan kembali di depan forum Konferensi Meja Bundar (KMB) di Denhaag (Belanda), Desember 1949, sejak saat itulah institusi keraton beserta wilayahnya yang nyaris seluas pulau Jawa ditambah Madura, menjadi bagian dari NKRI. Tak hanya itu, kedaulatan nagari Surakarta Hadiningrat juga harus ditanggalkan, sebagai konsekuensi logis menjadi bagian atau provinsi ke delapan (terakhir) seperti disebut dalam pasal 18 UUD 1945.

Karena posisinya sudah menjadi bagian dari NKRI, tentu saja banyak organ pemerintahan atau ”kabinet” yang disebut bebadan, harus disesuaikan dengan situasi, kondisi dan posisi baru institusi Keraton Mataram ing Surakarta. Karena kedaulatan secara politik dan ekonomi harus ditanggalkan, maka sebutan nagari yang secara harafiah sinonim dengan ”negara”, tidak lagi memerlukan atau tidak relevan apabila masih memiliki organ ”patih njero” yang mirip kementerian dalam negeri, begitu pula ”patih njaba” yang mirip lembaga kementerian luar negeri.

Namun, eksistensi bekas nagari kemudian berubah menjadi institusi lembaga masyarakat adat, tentu masih relevan menggunakan organ-organ mirip ”kabinet” (lama) yang disebut bebadan, yang bidang cakupan tugas, tanggungjawab serta kewajibannya juga disesuaikan dengan posisi setelah tidak memiliki kedaulatan politik dan ekonomi. Artinya, lembaga masyarakat adat yang oleh GKR Wandansari Koes Moertiyah kemudian dilengkapi dengan Lembaga Dewan Adat (LDA) agar keraton dilindungi badan hukum, tentu merupakan jawaban atas kebutuhan yang sifatnya mengikuti tuntan perubahan zaman yang dikenal dengan istilah nut jaman kelakone atau lakuning jaman.

Tanpa Simbol Politik

Dalam kerangka itulah, Sinuhun PB XII membawa institusi keraton memulai menapaki alam republik dengan organ-organ yang tanpa simbol-simbol kedaulatan politiknya, yaitu tanpa lembaga ”patih njaba” dan ”patih njero”. Ada organ lain yang pada perjalanan kemudian bukan menjadi simbol kekuasaan secara politik, tetapi tinggal papan nama saja atau tidak berfungsi akibat perkembangan zaman sudah tidak membutuhkan lagi, misalnya lembaga rumahtangga kepatihan karena kompleks bangunannya dihancurkan ”Belanda” di tahun 1949, dan di kemudian hari menjadi kompleks kantor Kejaksaan Negeri Surakarta dan SMKN 8.

kabinet-lda-keraton2
SALAH SEORANG pejabat pada kabinet 2004 yaitu GRAy Koes Sapardiyah yang menduduki jabatan Pengageng Sasana Prabu, tampak sedang bertandatangan. Pejabat itu kini berpindah ke bebadan baru yang dibentuk secara sepihak oleh Sinuhun PB XIII, 2019. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Penegasan Sinuhun PB XII beberapa saat menjelang wafat di tahun 2004 yang menyebut, bahwa dirinya sebagai raja hanya ”nglungguhi klasa kang wus gumelar”, tentu dimaksudkan hanya menerima segala yang ditinggalkan para pendahulunya. Termasuk institusi keraton dengan segala bebadan pengisi ”kabinet”, yang sudah tersusun secara lengkap oleh Sinuhun PB X.

”Jadi, apa yang diterima bapak Sinuhun PB XII (1945-2004) dulu, susunan dan struktur bebadannya wutuh dan lengkap dari dari Sinuhun PB X (1893-1939). Tentu saja, melalui Sinuhun PB XI (1939-1945) yang surut beberapa saat menjelang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Tetapi karena ada perubahan dan tuntuan zaman, ada yang tidak difungsikan lagi,” jelas GKR Wandansari Koes Moertijah selaku Ketua LDA sekaligus Pengageng Sasana Wilapa, menjawab pertanyaan Suaramerdekasolo.com.

Perubahan Agak Spesial

Perubahan susunan kabinet dari Sinuhun PB X ke PB XI apalagi ke PB XII, adalah sebuah keniscayaan karena bergantinya zaman dan berubahnya situasi sosial, politik, ekonomi dan sebagainya secara global, juga terus bergerak akibat perang dunia (PD) I dan PD II.

Demikian pula ketika Nusantara memasuki alam republik, dan Sinuhun PB XII tidak lagi memerlukan lembaga semacam kemendagri dan kemenlu, namun melahirkan kembaga Pengageng Parentah Keraton untuk mengkoordinasi segala kegiatan internal dan eksternal lembaga keraton.

Namun, ketika kepemimpinan beralih ke tangan Sinuhun PB XIII, termasuk agak banyak yang berubah, tidak seperti suksesi di masa-masa sebelumnya. Hingga kini Pengageng Sasana Wilapa yang akrab disapa Gusti Moeng itu belum menemukan data-data dokumen sejarah secara lengkap yang tertinggal di Sasana Pustaka atau di tempat lain untuk menjelaskan detil perubahan bebadan di masa lalu, tetapi perubahan profil bebadan atau struktur kabinet pada suksesi 2004 diakui agak spesial.

kabinet-lda-keraton3
SEBAGAI bagian dari paugeran adat yang berlaku di Keraton Surakarta, memberi hormat dengan sikap sembah kepada Sinuhun PB XIII, adalah suatu keharusan bagi GKR Wandansari Koes Moertijah ketika hendak bertandatangan mengemban jabatan sebagai Pengageng Sasana Wilapa, 2004 silam. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Karena, perubahan terjadi akibat insiden ‘Raja Kembar’. Saat itu, lembaga Pengageng Parentah Keraton, Pengageng Kasentanan dan Pengageng Keputren menyatakan keluar keraton dan mendukung jumenengnya ‘Raja Tandingan’ di sebuah kampung di dekat Kotta Barat (Banjarsari) sana.
Karena itulah, kami munculkan kembali lembaga Pengageng Sasana Wilapa untuk mengkoordinasi fungsi-fungsi lumpuh karena penanggungjawabnya menyatakan keluar dari keraton itu,” jelas mantan anggota DPR RI dua periode terpisah itu.

Karena tiga lembaga dari bebadan atau ”kabinet” yang ditinggalkan Sinuhun PB XIII ”melarikan diri”, maka Sinuhun PB XIII membentuk ”kabinet baru” dengan tambal-sulam untuk menyesuaikan kebutuhan atau perubahan situasi dan kondisi. Dari sejumlah lembaga bebadan yang dibentuk mulai 2004 itu antara lain Pengageng Sasana Wilapa, Pengageng Kusuma Wandawa menggantikan Pengageng Kasentanan, Pengageng Karti Praja, Pengageng Karti Pura, Pengageng Sasana Pusataka, Pengageng Pasiten, Pengageng Yogiswara, Pengageng Langen Budaya, Pengageng Sasana Prabu dan Pengageng Keputren.

Sulit Disebut Rasional

Kabinet yang dibentuk dengan tandatangan kontrak kesepahaman antara Sinuhun PB XIII dan GKR Wandansari Koes Moertijah selaku Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) itu, jelas tidak menyertakan lembaga setara Kemendagri, Kemenlu, Pengageng Parentah Keraton dan ”mengurangi” porsi lembaga Pengageng Langentaya.
Namun, menegaskan lembaga baru yang sudah dirintis sejak Sinuhun PB XII, yaitu Pengageng Museum dan Pariwisata serta kahirnya Kembaga Hukum Keraton Surakarta (KHKS) yang semula berkantor di kawasan Alun-alun Lor dan dipimpin KPH Eddy Wirabhumi. Kedua lembaga ini termasuk paling akomodatif sebagai bentuk sikap realistis dalam menghadapi perkembangan modern.

Lembaga Pengageng Museum dan Pariwisata dibentuk, untuk menempatkan Keraton Surakarta sebagai aset budaya bangsa yang potensial untuk menggali income, seiring dengan kebijakan negara di bidang pariwisata. Sedangkan LHKS lahir untuk mengawal institusi keraton dalam setiap keperluan yang bersentuhan dengan masalah hukum dan perundangan-undangan produk NKRI.

”Saya kira, dalam setiap pergantian pimpinan, misalnya dari Sinuhun PB X ke XI, saya yakin pasti ada perubahan. Mungkin yang menyangkut struktur kelembagaan, nama institusi atau tokoh penanggungjawabnya. Cuma, saya belum menemukan dokumen detilnya. Apalagi perubahan 2004 dan yang terjadi sejak 2017 itu.

Perubahan yang terakhir itu, sulit disebut sebagai perubahan yang rasional dan proporsional sesuai paugeran adat yang ditinggalkan para pendiri Dinasti Mataram,” sebut GPH Nur Cahyaningrat, selaku Pengageng Yogiswara. (Won Poerwono-bersambung).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here