RTRW Selesai, Pemkab Diminta Konsisten Perijinan Wilayah

desa-dayu-masuk-kawasan-cagar-budaya
BUDAYA – Desa Dayu, Gondangrejo yang ditetapkan dalam RTRW jadi wilayah cagar budaya. (suaramerdekasolo.com/Joko DH)

KARANGANYAR,suaramerdekasolo.com – Perda RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) selesai dibahas antara DPRD dengan Baperlitbang Pemkab Karanganyar. Rencananya perda akan diplenokan dan disahkan, selanjutnya dimintakan persetujuan ke Gubernur dan diundangkan.

‘’Setelah selesai, Pemkab harus konsisten pada perijinan wilayah, jangan sampai ada ijin untuk orang perorang yang menyelisihi RTRW tersebut. Sebab RTRW itu sudah disesuaikan dengan RTRW regional provinsi dan RTRW nasional,’’ kata Endang Muryani, Ketua Fraksi PDIP, kepada wartawan, Jumat.

Dalam perubahan RTRW yang baru itu, sudah disesuaikan dengan rencana pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta yang juga akan melewati wilayah Colomadu, Karanganyar, juga penetapan wilayah Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Jaten, Tasikmadu dan Karanganyar untuk industri berat, serta semua wilayah kecamatan yang harus mengalokasikan sebagian wilayahnya untuk industri baik berat, menengah dan kecil.

RTRW juga enetapkan enam desa di Gondangrejo menjadi kawasan cagar budaya, karena di situ babyak ditemukan fosil zaman purba yang bisa menjadi cagar budaya untuk pengembangan wisata Karanganyar.

‘’Konsekuensinya warga tidak boleh menjual lahannya ke orang lain. Dan konsekuensi bagi Pemkab, agar desa itu diperhatikan dari sisi infrastruktur, sehingga warga tidak terlalu jomplang dengan warga lain di desa yang bebas menjual lahannya untuk keperluan industri.’’

Kepentingan warga wilayah itu harus diperhatikan pemerintah, karena penetapan sebagai cagar budaya itu mengakibatkan mereka dalam kondisi stagnan, yang berbeda dengan warga lain yang memungkinkan berkembang menangguk untung dari lahannya yang dijual.

Selain itu RTRW juga sudah menetapkan sawah lestari sebesar 23.000 hektar di seluruh wilayah Karanganyar. Ini juga harus diawasi agar kawasan sawah lestari itu tidak berubah. Dari segi luas lahan memang tidak masalah, karena luas sawah lestari ditetapkan hanya sekitar 22.000 hetar, namun Karanganyar menetapkan lewat Perda RTRW itu seluas 23.000 sekian lebih besar dari ketetapannya.

Namun jika tidak diawasi, maka lahan bisa berubah seperti Colomadu yang masuk lahan sawah lestari dan subur dengan pengairan teknis, namun karena perkembangan yang pesat dan tidak dikontrolnya RTRW menjadikan lahan berubah. Sehingga perlu perubahan RTRW.

Demikian juga wilayah Gayamdompo yang semula masuk lahan lestari, dan mendapatkan irigasi teknis, juga akhirnya berubah menjadi kawasan industri dan akhirnya disahkan dalam RTRW baru. Sebab tuntutan perkembangan kondisi mengakibatkan demikian.

‘’Karena itu yang diperlukan tetap konsistensi untuk mengeluarkan ijin seperti di RTRW sehingga bila di luar itu tidak boleh dikeluarkan ijin untuk keperluan sesuatu,’’ kata EndanKARANGANYAR,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here