”Kabinet” Versi Lembaga Masyarakat Adat Keraton Surakarta (2-habis)

kabinet-lda-keraton4
SEBAGAI Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) sekaligus Pengageng Sasana Wilapa, GKR Wandansari Koes Moertijah selalu mengajak alangan pengageng bebadan dan jajarannya agar selalu solid, seperti pertemuan yang digelar di Pendapa Sitinggil Lor, beberapa waktu lalu. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

* Menakar Keinginan Pemerintah

KESEPAKATAN yang sudah dicapai pada tahun 2004 untuk mendukung jumenengnya KGPH Hangabehi sebagai Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII, tampaknya hanya akan tinggal kenangan. Insiden yang terjadi di tahun 2017, menjadi tragedi luar biasa bagi perjalanan Keraton Surakarta di alam republik, karena pihak yang tidak bersepakat dengan figur calon Sinuuhun waktu itu, belakangan malah ”mengambil” Sinuhun untuk bergabung, bahkan secara sepihak membentuk ”kabinet” baru.

Dari kajian terhadap perjalanan sebuah sistem manajemen kelembagaan masyarakat adat, perubahan bebadan dari yang disepakati di tahun 2004 dan secara sepihak dieliminasi akibat tragedi 2017, sungguh merupakan anomali. Terlebih, perubahan yang tidak biasa atau tidak natural itu, justru terjadi di alam republik yang demokratis di abad milenium. Apalagi ketika segenap komponen bangsa sedang berteriak lantang untuk bersama-sama menjaga konsensus nasional setia pada UUD 45, Pancasila, NKRI dan kebhinekaan.

Dari sisi kajian hukum adat atau paugeran dan nilai-nilai etika masyarakat adat, insiden ”raja kembar” yang menyertai lahirnya ”kabinet” 2004 sudah membuat luka dan rasa malu kerabat besar yang masih gigih mempertahankan ”konsitusi ” Dinasti Mataram. Luka itu belum sembuh, tetapi insiden di tahun 2017 itu membuat kerabat besar LDA mendapat luka tambah dalam. Padahal, kerabat LDA adalah representasi semua kerabat trah keturunan darah dalem Sinuhun Amangkurat hingga keturunan Sinuhun PB XIII sendiri.

Menyimak perkembangan terakhir kelembagaan Keraton Mataram ing Surakarta pada titik terjadinya tragedi 2017, adalah kajian tersendiri yang menarik untuk didalami dari berbagai sisi. Karena terjadinya di alam republik yang banyak dipersepsikan makin matang berdemokrasi, tentu menjadi makin menarik untuk diidentifikasi hubungan sebab-akibat yang terjadi, baik di lingkup internal maupun eksternal.

Hubungan kausalitas di lingkup internal sudah jelas, bahwa tragedi 2017 bisa dikatakan merupakan puncak manuver ”politik” kelompok yang gagal melakukan eliminasi ”raja tandingannya” di tahun 2004. Sedang hubungan kausalitas eksternal, juga bisa diidentifikasi melalui beberapa gejala.

kabinet-lda-keraton5
SETIAP pertemuan yang digelar LDA, tak pernah dilewatkan kalangan pengageng bebadan dan jajarannya yang sangat solid ketika membahas nasib Keraton Surakarta, seperti yangberlangsung di Pendapa Sitinggil Lor, beberapa waktu lalu. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Ada Tiga Gejala

Gejala pertama adalah bentuk-bentuk pengingkaran terhadap segala produk hukum yang bersumber pada pasal 18 UUD 45, sejak NKRI lahir hingga kini. Gejala kedua terbitnya SK Kemendagri yang menunjuk figur yang dipersepsikan sebagai ”Wakil Sinuhun”, padahal figur itu pernah ”jumeneng nata” sebagai Sinuhun PB XIII di luar keraton di tahun 2004, kemudian terkesan semua atribut itu dilepas begitu saja. Gejala berikut adalah rencana pemerintah pusat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), seperti yang terakhir dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Wali Kota Surakarta, beberapa hari lalu.

Beberapa gejala yang muncul sampai yang terakhir, tidak mungkin tanpa ada benang merahnya, kalau tidak boleh disebut dengan ”by design” atau sering disebut bagian dari sebuah skenario. Pertanyaannya, design untuk apa dan bagian dari skenario untuk apa? Beberapa pertanyaan itu tentu bisa saja mengekspresikan sebuah landasan berpikir, apabila hendak menakar keinginan penguasa terhadap eksistensi Keraton Surakarta.

Mengkaji perubahan ”kabinet” di keraton yang bisa dijadikan pijakan untuk menakar keinginan pemerintah, justru tidak perlu membedah susunan struktur kabinet yang punya landasan fundamental terbentuknya Lembaga Dewan Adat (LDA) yang diketuai GKR Wandansari Koes Moertijah itu. Sebab, kabinet 2004 bentukan LDA yang sudah berbadan hukum itu, ternyata begitu mudah ”dibongkar paksa”, ketika sebuah skenario besar yang berpijak pada Keppres No 23/1988 tampaknya terus dijalankan bila mengidentifikasi gejala-gejala muncul.

”Analisisnya memang bisa demikian. Tetapi saya yakin (pemerintah) tidak sampai seperti itu. La wong keraton ‘kan yang ikut mendirikan NKRI. Keraton juga punya posisi strategis yang diperlukan untuk ketahanan budaya bangsa. Walau, eksistensinya tinggal sebagai sebuah lembaga masyarakat adat,” jelas Pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS), KPH Eddy Wirabhumi, menjawab pertanyaan Suaramerdekasolo.com.

Dengan Kekuatan Batin

Hal yang menyangkut suasana batin dari peristiwa suksesi 2004 dan puncaknya tragedi 2017 itu, tentu tidak punya hubungan kausalitas dengan ”kabinet” atau bebadan yang ada. Tetapi, eksistensi bebadan yang disusun bersama yang kemudian dipimpin GKR Wandansari Koes Moertijah selaku Pengageng Sasana Wilapa, dimaksudkan untuk memelihara konstitusi Dinasti Mataram, termasuk nilai-nilai dan etika serta suasana batin semua kerabat penerus dinasti.

kabinet-lda-keraton6

PENGAGENG Kusuma Wandawa KPH Broto Adiningrat, saat membahas nasib keraton di pertemuan kalangan pengageng bebadan dan jajarannya yang digelar LDA di ndalem Kayonan, Baluwarti, beberapa waktu lalu. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)


Mengapa langkah penguatan ditujukan ke arah itu? Karena, Keraton Mataram Surakarta Hadiningrat dibangun para leluhur mulai Sinuhun PB II tak mengandalkan hal-hal yang sifatnya fisik semata. Namun, dibangun dengan kekuatan spiritual kebatinan yang tinggi, hingga menimbulkan sisi sakral selain wujud fisik bangunan mulai dari Gladag hingga Gapura Gading, termasuk di situs-situs peninggalan bersejarah yang ada kaitannya dengan keraton, yang tersebar di wilayah sangat luas itu.
”Makanya, saya sangat menyayangkan mengapa tragedi 2017 itu harus terjadi? Kalau itu menjadi puncak dari upaya desakralisasi keraton, apalagi kalau ada unsur kesengajaan dan terkesan tanpa rasa hormat, halad pasti akan mengikuti,” papar KPH Broto Adiningrat selaku Pengageng Kusuma Wandawa sekaligus salah seorang sesepuh yang tersisa di keraton.

Desakralisasi dengan cara-cara ”kurang beradab” yang terjadi di keraton, tidak hanya dilakukan kalangan eksternal. Namun karena bekerjasama dengan pihak internal. Bermain-main dengan ”jumenengan nata” atau dolanan adeging ratu yang terjadi di luar keraton tahun 2004, kemudian bermain-main dengan atribut Kangjeng Ratu Paku Buwono atau status permaisuri, adalah bagian terberat dari pelanggaran adat dan ”bunuh diri”. (Won Poerwono-habis).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here