Perlu Disesuaikan Situasi dan Kondisinya

busana-keraton-surakarta1
BUSANA dengan aneka atribut terutama motif bordir yang tampak dikenakan KGPH Puger, GPH Nur Cahyaningrat, KPH Broto Adiningrat dan para pejabat bebadan dan jajarannya setingkat Bupati riya inggil saat belangsung Garebeg Syawal, beberapa waktu lalu, adalah keragaman busana dinas adat sesuai paugeran baku yang dikenakan saat pisowanan upacara adat di dalam Keraton Surakarta. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Penggunaan Busana Adat Boleh Berubah (1-bersambung)

UNTUK kali pertama sepanjang sejarah setelah seluruh wilayah nagari Mataram Surakarta Hadiningsrat bergabung dengan NKRI, diadakan forum sarasehan yang lebih merupakan forum komunikasi/dialog antara keraton dengan eks wilayahnya di masa lalu, yaitu Kabupaten Blora (Jatim). Forum komunikasi/dialog yang diselenggarakan Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora itu, diberi judul ”Sarasehan Kebangsaan dan Kebudayaan; Pelestarian Seni Budaya sebagai Wujud Jati Diri Bangsa untuk Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan” dan bertempat di pendapa kabupaten, pertengahan Juli.

Sejumlah tokoh budaya dan pemerintahan hadir memberikan pendapatnya, terutama Bupati Blora, Djoko Nugroho yang berpidato selaku pimpinan daerah, kemudian GKR Wandansari Koes Moertijah selaku Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) yang juga Pengageng Sasana Wilapa yang diundang untuk bicara sesuai temanya.

Pertanyaannya, mengapa ruang komunikasi/dialog itu tibat-tiba dibuka setelah puluhan tahun sejak NKRI lahir, nyaris tak ada bentuk-bentuk komunikasi yang konstruktif maupun dalam kerangka yang lain?
Adalah Bupati Blora Djoko Nugroho yang pernah tampil di sosial media mengenakan busana dinas adat ala Bupati di zaman nagari Mataram Surakarta Hadiningrat masih eksis, dalam sebuah acara Hari Jadi Kabupaten, beberapa waktu lalu, sempat ditanggapi/dikomentari netizen agak membuatnya risih. Karena komentar/tanggapan itu tertuju pada busana yang dikenakannya, stelan antara beskap yang bersimbol jebatan dinas adat keraton itu, dikombinasikan dengan celana panjang ala militer (TNI).

Karena risih mendapat komentar itulah, Bupati Djoko Nugroho mengirim utusan ke Keraton Surakarta dan bertemu GKR Wandansari Koes Moertijah yang akrab disapa Gusti Moeng. Kedatangannya untuk meminta pendapat dan referensi mengenai stelan busana yang dikenakam Bupati Blora itu, langsung disambut dengan kesediaan dan saran untuk membuka ruang komunikasi/dialog yang kemudian terwujud dalam forum sarasehan, medio Juli lalu.

busana-keraton-surakarta2
SEKALIPUN berbusana adat sesuai kaidah paugeran bakunya di dalam suasana pisowanan (Garebeg Syawal) di Keraton Surakarta, ketika menyampaikan ucapan selamatpun sudah menyesuaiakan perubahan zaman. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Alamat yang Tepat

Terlepas dari situasi Keraton Surakarta yang kini kacau-balau dari sisi manajerial otoritas kewenangannya hingga membingungkan berbagai pihak eksternal, tetapi kedatangan utusan dari Bupati Blora itu sudah tepat. Selain banyak daerah di Jatim (Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Malang, Ngawi, Nganjuk, Magetan dan sebagainya) yang merekomendasi karena sudah lebih dulu membangun komunikasi, Gusti Moeng bersama LDA dan Yayasan Sanggar Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta yang membidangi berbagai lembaga edukasi di bidang budaya Jawa itu, jelas merupakan alamat sangat tepat untuk dituju dalam berbagai keperluan, khususnya di bidang budaya.

”Mungkin saja begitu ceritanya. Karena, sudah banyak daerah di Jatim yang lebih dulu membangun komunikasi dengan keraton (LDA). Bahkan, banyak yang terlibat melalui Sanggar Pasinaon Pambiwara, khususnya. Kemudian membangun silaturahmi dan sinergitas dalam Paguyuban Kulawarga Keraton Surakarta (Pakasa). Sekarang ini, giliran Kabupaten Blora membuka komunikasi dengan sarasehan. Itu sangat baik, positif dan konstruktif dalam perpekstif nasional,” tunjuk Gusti Moeng mengisahkan latarbelakang berlangsungnya sarasehan, menjawab pertanyaan Suaramerdekasolo.com, tadi pagi.

Perihal materi sarasehan yang menjadi kunci terbukanya pintu komunikasi/dialog itu, banyak hal dijelaskan Gusti Moeng ketika berlangsung diskusi dan tanya-jawab yang lahir setelah makalah berjudul ”Pangetraping Tatakrama saha Tatasusila ing Pabrayan” itu disampaikan di forum. Tema judul itu dipilih, tentu saja untuk menyikapi persoalan yang dilontarkan netizen untuk mengritisi busana dinas adat kebesaran yang dikenakan Bupati Djoko Nugroho, saat hadir di perayaan HUT Kabupaten Blora, sebelumnya.

busana-keraton-surakarta3
MEREKA yang statusnya pangeran sepuh dan mengenakan busana sesuai kaidah paugeran adatnya, tetap saja berbaur dengan yang berpangkat bupati, ketika sama-sama menunggu sebelum pisowanan tingalan jumenengan di dalam Keraton Surakarta, beberapa waktu lalu. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Baik dan Benar Sesuai Fungsinya

Judul makalah Gusti Moeng ”Pangetraping Tatakrama saha Tatasusila ing Pabrayan” itu, ketika diadaptasi dalam makna keseharian yang gampang dimengerti adalah bagaimana cara bersikap dan memahami busana (adat) Jawa sesuai fungsinya. Makna kalimat terakhir itu sangat jelas merujuk pada pemahaman aturan main atau paugerannya, dan bagaimana tatacara penggunaannya yang baik dan benar.
Tatacara penggunaan busana adat Jawa yang baik dan benar, kini tentu disesuaikan dengan fungsinya, serta situasi dan kondisinya, mengingat Keraton Surakarta kini hanya sebatas sebagai lembaga masyarakat adat yang berada dalam naungan NKRI. Sementara, Kabupaten Blora dan figur bupatinya, sama dengan kabupaten/daerah lain berikut figur para pimpinan/bupatinya di eks wilayah nagari Mataram Surakarta Hadiningrat, mengingat mereka itu secara struktural adalah organ kepanjangan negara/pemerintah RI yang harus tunduk secara hirarki kepada negara/pemerintah pusat.
Sebab itu, tema tentang budaya dan soal busadana adat serta tatacara penggunaannya yang menjadi subtema untuk dibahas, disosialisasikan dan sedapat mungkin bisa dipahami secara luas, adalah lebih bersifat strategis, penting dan perlu untuk bersama-sama diupayakan. Mengingat, dalam persoalan itu menjadi tugas dan kewajiban bersama sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan budaya bangsa.

Sangat Bisa Dimaklumi

Gagasan menggelar forum yang bertujuan membangun dialog apalagi membahas tatacara penggunaan busana adat yang beik dan benar, sangat dihargai LDA Keraton Surakarta. Sebab, melalui forum-forum semacam itu akan bisa menyebarluaskan kekayaan budaya bangsa, memberi pemahaman yang terus menerus mengikuti pergantian generasi, dan diharapkan tetap menjadi milik bangsa yang membanggakan, utamanya masyarakat etnik Jawa.

busana-keraton-surakarta4
BUSANA yang dikenakan KGPH Puger dan GPH Nur Cahyaningrat sebagai pangeran putra memang beda dengan busana yang dikenakan Gusti Moeng dan kalangan sederekdalem yang jumeneng, yang tampak lebih bebas dari kaidah paugeran baku. (Suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)


Namun, ketika Bupati Blora tetap mengenakan busana dinas adat kebesaran karena berkaca pada figur bupati-bupati pendahulunya di masa lalu, itu sangat bisa dibenarkan, karena di situlah letak kebebasan di alam republik. Hanya saja, tatacara penggunaannya memang perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, serta fungsinya.
Situasi dan kondisi di sini merujuk pada kapan dan pada saat apa dikenakan, serta untuk apa dikenakan (fungsi)? Apabila memang ada rasa bangga untuk mengenakan busana dinas adat karena ada resepsi HUT atau hari jadi daerah yang lahir dari masa nagari Mataram Surakarta Hadiningrat, tidak ada salahnya Bupati Djoko Nugroho mengenakan busana dinas adat kebesaran itu.
”Mungkin hanya perlu disesuaikan saja. Kalau di bagian atas beskap (dengan atribut jabatan apapun), bagian bawah yang menjadi stelannya adalah bebed jarik atau kain, lengkap dengan keris. Inilah stelan yang paling sesuai menurut paugerannya. Apalagi kalau mengingat beliau itu masuk katagori pejabat Bupati manca ( di luar-Red). Atau Adipati, misalnya. Stelan busananya lain lagi. Intinya, perlu disesuaikan dengan paugeran baku dan fungsinya. Agar estetikanya pas, dilihat sangat indah dan sesuai dengan kaidahnya. Karena apapun yang berbsumber dari budaya, ‘kan yang menonjol adalah estetika dan etikanyam, jelas Gusti Moeng yang juga Pengageng Sanggar Pasinaon Pambiwara Keraton Surakarta. (Won Poerwono-bersambung)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here