Pertengahan 2020, MPP Sragen Sudah Beroperasi

Mal-Layanan-Publik-sragen
FOTO ILUSTRASI

SRAGEN,suaramerdekasolo.com – Mal Pelayanan Publik (MPP) Sragen bakal launching dan beroperasi paling cepat pertengahan 2020 mendatang. Pasalnya, Kabupaten Sragen juga menjadi salah satu lokasi berdirinya MPP. Tahun ini Pemkab Sragen membuat detail engineering design (DED) MPP, yang bakal berlokasi di kawasan Technopark, Kecamatan Sragen. Untuk DED pembangunan MPP dianggarkan Rp 125 juta, sedangkan pembangunan fisiknya dengan pagu anggaran Rp 12 miliar, untuk bangunan tiga lantai,

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tugiyono mengatakan bila adanya MPP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 23 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah dan instansi pemerintah harus ikut dalam MPP. “Untuk MPP Sragen setidaknya launching pada Agustus 2020 mendatang dan tahun ini baru untuk DEDnya,” kata Tugiyono tatkala ditemui.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) itu mengatakan, sejauh ini Pemkab Sragen sudah menggandeng berbagai pihak yang memungkinkan diajak untuk bergabung dalam MPP tersebut. Instansi yang sudah digandeng antara lain Kantor Imigrasi, Polres Sragen, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Provinsi Jaswa Tengah dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) hingga Kantor Pajak dan lainnya.

“MPP memang mengintegrasikan seluruh layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam satu gedung,” tandas mantan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) tersebut. Adanya konsep itu sehingga membuat siapapun, baik instansi pemerintah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa ikut serta memberikan pelayanan. Dalam hal ini Pemkab Sragen memberikan fasilitasi, seperti infrastrukturnya.

DPMPTSP sendiri menjadi induk dari MPP Sragen tersebut dan status pegawai tetap berada dalam instansi masing-masing. Di lingkungan Pemkab Sragen sendiri, semua organisasi perangkat daerah (OPD) juga bakal memberikan pelayanannya di MPP. “Misalnya DPMPTSP nanti bisa jadi pindah ke MPP, begitu juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) semua pelayanannya juga bisa dilakukan di MPP, selain di kantornya sendiri,” katanya. (Basuni Hariwoto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here