Sekwan Klaten Jadi Rujukan Pelantikan Wabup

setwan-klaten
TAMU LUAR: Sekretariat DPRD Klaten menerima kunjungan tamu dari Sekretariat DPRD Kabupaten Malang, Senin (29/7). (suaramerdekasolo.com/Achmad H)

* Terkait Korupsi Kepala Daerah

KLATEN,suaramerdekasolo.com – Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten menjadi rujukan daerah lain dalam proses pelantikan wakil bupati menjadi bupati yang tersandung kasus korupsi. Buktinya sekretariat DPRD Kabupaten Malang datang untuk mencari masukan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Malang, Helijanti Koentari mengatakan salah satu kedatangannya bersama jajaran sekretariat DPRD Kabupaten Malang memang untuk mencari masukan soal proses pelantikan wakil bupati menjadi bupati.

”Sebab di Kabupaten Malang juga saat ini dijabat oleh Plt yaitu Wakil Bupati,” jelasnya, Senin (29/7) usai bertemu dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten. Pertemuan tertutup dihadiri sekretariat DPRD Kabupaten Malang dan diterima Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Klaten, Joko Triyanto dan jajarannya. Pertemuan sekitar satu jam berlangsung tertutup.

Menurut Helijanti, sekretariat DPRD Kabupaten Malang mencari masukan hal itu sebab kemungkinan dalam waktu dekat juga akan melantik wakil bupati menjadi bupati. Klaten dijadikan mencari bahan masukan soal itu sebab lebih dulu melakukan hal itu beberapa tahun lalu. Apa yang dilakukan sekretariat DPRD Kabupaten Klaten bisa jadi akan diterapkan di Kabupaten Malang.

Selain berkaitan dengan proses pelantikan wakil bupati menjadi bupati, hal lain yang dibicarakan tentang tugas pokok dan fungsi bagian-bagian di sekretariat. Misalnya bagian persidangan, perundang-undangan maupun umum dan lainnya.

Jadi Masukan

Apa yang baik di Kabupaten Klaten, menurut Helijanti, nantinya dari hasil kunjungan kerja itu akan diterapkan di sekterariat DPRD Kabupaten Malang untuk menunjang tugas ke depannya. Demikian juga sebaliknya. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten, Joko Triyanto menjelaskan soal proses dan mekanisme pelantikan wakil bupati menjadi bupati tidak dibahas khusus dalam pertemuan itu.

” DPRD Kabupaten Malang hanya meminta risalah saja. Tidak ada pembicaraan khusus,” katanya.

Menurutnya risalah yang diminta itu berkaitan dengan proses pelantikan wakil bupati menjadi bupati. Di dalam risalah itu ada urut-urutan proses pelantikan wakil bupati menjadi bupati sejak awal. Dalam kunjungan kerja itu yang dibahas secara umum adalah tugas-tugas umum di sekretariat. Mulai dari penyusunan Raperda sampai penetapan, dan tugas-tugas lainnya. Bahan dan masukan yang didapat dari dua sekrateriat akan menjadi bahan masukan dalam tugas sehari-hari agar menjadi lebih baik. Kegiatan kunjungan kerja itu diakhiri dengan tukar cinderamata dari dua kabupaten.

Di Kabupaten Klaten menurut catatan, Wakil Bupati Sri Mulyani naik menjadi Bupati menggantikan Bupati, Sri Hartini yang diOTT KPK akhir tahun 2016 lalu. Hartini terlibat kasus suap jabatan di OPD lingkungan Pemkab Klaten. (Achmad H)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here