Hore… GTT/PTT Bakal Terima Tunjangan dari Pemkab Boyolali

gtt-ptt-boyolali-terima-tunjangan
AUDIENSI: Perwakilan GTT/PTT beraudiensi dengan pimpinan DPRD di ruang paripurna setempat, Selasa (30/7).(suaramerdekasolo.com/Joko Murdowo)

BOYOLALI,suaramerdekasolo.com – Kabar menggembirakan diterima ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Boyolali. Mereka bakal  menerima tunjangan kesejahteraan dari Pemkab Boyolali sebesar Rp 1 juta/tiga bulan.

Tunjangan berlaku mulai pada APBD Perubahan 2019 dan akan ditingkatkan pada 2020 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Boyolali, S Paryanto dalam audiensi dengan perwakilan guru GTT  dan PTT, Selasa (30/7).

Menurut Paryanto, tunjangan kesejahteraan tersebut sudah disetujui dalam pembahasan APBD Perubahan 2019 untuk sebanyak 2.335 GTT PTT di Boyolali, dimana sebanyak 2.057 diantaranya adalah guru SD dan sisanya adalah guru SMP.

Tahun 2020 nanti, sambungnya, pihaknya akan terus mengupayakan meningkatkan kesejahteraan GTT PTT melalui pembahasan RAPBD 2020, dimana besaran tunjangan akan ditingkatkan, minimal sebesar UMK Boyolali.

Baca : 2020, Tunjangan 2.357 GTT/PTT Boyolali Terus Ditingkatkan Setara UMK

Baca : Acara GTT Diselipi Permintaan Doa Presiden

“Harapannya nanti tunjangan kesejahteraan untuk GTT PTT juga tidak tiga bulan sekali, tapi dua bulan sekali. Kita akan terus upayakan agar kesejahteraan mereka meningkat,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali, Darmanto menjelaskan, meski jumlah GTT PTT cukup banyak, mencapai 20 persen dari jumlah guru SD dan SMP di Boyolali, namun keberadaan mereka lemah secara hukum.

Aspek legal

Pasalnya, Surat Keputusan (SK) GTT PTT hanya berasal dari SK Komite Sekolah. Praktis, posisi mereka lemah karena tak secara langsung berada di bawah pengawasan dinas, termasuk soal kesejahteraan.

Pengaturan kewenangan pemerintah terhadap GTT PTT, saat ini terbentur PP 48 Tahun 2005 terkait Pengangkatan honorer. Meskipun sebenarnya lemahnya aspek formal legal bisa disiasati, sebab PP tersebut mengatur pengangkatan honorer yang ditujukan untuk CPNS.

“Sedang kalau tujuannya bukan untuk CPNS kan bisa.”

Dicontohkan di Semarang, SK dari dinas terkait bisa diberikan melalui tupoksi Bupati yang didelegasikan kepada kepala dinas. Adanya SK Dinas akan membuat keberadaan dan aspek legal formal GTT PTT kuat secara hukum.

“Secepatnya akan kita komunikasikan kepada bupati. Harapannya, SK dinas kepada GTT PTT bisa diberikan secepatnya.”

Baca : Peduli Ekosistem Sungai, Tradisi Pengantin Tebar Benih Ikan di Sungai Glogok

Baca : Komentar Diah Warih Ketika Nama Gibran Populer Sebagai Calon Walikota

Bendahara GTT/PTT Kecamatan Mojosongo, Hesti Handayani mengungkapkan, kesejahteraan para GTT/PTT sangat minim. Honor mereka hanya berasal dari sekolah tempat mereka mengajar, dengan besaran angka berbeda-beda. Ia sendiri selama ini hanya menerima Rp 500 ribu/ bulan dari sekolah tempatnya mengajar.

“Besarannya berbeda-beda tergantung kebijakan sekolah,” kata GTT  kelas III SDN 4 Boyolali itu. (Joko Murdowo) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here