Calon Kades Mengundurkan Diri Bisa Dipidana

pilkada-serentak-wonogiri
MENGAJUKAN PERTANYAAN : Salah seorang peserta mengajukan pertanyaan saat mengikuti pengarahan Pilkades serentak di pendapa Kabupaten Wonogiri, Kamis (1/8). (suaramerdekasolo.com/Khalid Yogi)

*Penjaran Enam Bulan atau Denda Rp 50 Juta

WONOGIRI,suaramerdekasolo.comProses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Wonogiri telah bergulir. Pendaftaran bakal calon Kades mulai dibuka tanggal 1-13 Agustus mendatang. Apabila bakal calon Kades yang telah ditetapkan menjadi calon Kades mengundurkan diri, dia akan dikenai sanksi pidana maksimal enam bulan penjara atau denda maksimal Rp 50 juta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Semedi Budi Wibowo melalui Kabid Pemerintahan Desa Zyqma Idatya Fitha menerangkan, Peraturan Daerah (Perda) no 17/2016 telah mengatur pengunduran diri calon Kades. Menurut pasal 22 ayat 4, bakal calon yang sudah ditetapkan menjadi calon Kades tidak boleh mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima panitia.

“Alasan yang bisa diterima itu, misalnya meninggal dunia atau sakit menahun sehingga tidak memungkinkan untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala desa,” terang Fitha usai mengikuti pengarahan Pilkades serentak oleh Bupati di pendapa Kabupaten Wonogiri, Kamis (1/8).

Penetapan bakal calon Kades menjadi calon Kades rencananya tanggal 13 September mendatang. Jika calon Kades yang telah ditetapkan itu nekat mengundurkan diri tanpa alasan yang kuat, dia bisa dikenai sanksi sesuai pasal 61 Perda no 17/2016 tersebut. Sanksinya berupa penjara maksimal enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.

Di sisi lain, para calon Kades rencananya diminta menyepakati deklarasi yang menyatakan, bahwa mereka tidak akan mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades. “Deklarasi atau pernyataan itu merupakan inovasi dari panitia Pilkades,” imbuhnya.

Diperketat

DPT Pilkades lebih ketat dari pada DPT Pemilihan Legislatif (Pileg) atau Pemilihan Presiden (Pilpres). Pada Pilpres dan Pileg, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan KTP agar bisa menggunakan hak pilihnya. Namun di Pilkades, hanya penduduk tercantum dalam DPT yang boleh mencoblos. “Di Pilkades, kalau tidak masuk DPT tidak boleh mencoblos,” terangnya.

Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo dalam pengarahan Pilkades di pendapa tersebut menegaskan, hukuman pidana telah disiapkan bagi calon Kades yang mengundurkan diri tanpa alasan kuat. “Mengundurkan diri setelah penetapan kena hukuman penjara enam bulan atau denda Rp 50 juta,” katanya.

Pilkades menurutnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Seperti diketahui, Pilkades serentak di Kabupaten Wonogiri akan diikuti sekitar 186 dari 251 desa. Pendaftaran calon Kades dilaksanakan tanggal 1-13 Agustus. Pengumuman calon Kades yang berhak dipilih dilaksanakan tanggal 13 September. Kampanye dilaksanakan 17-19 September dan pemungutan suara dilaksanakan tanggal 25 September. (Khalid Yogi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here