Divonis Sejak Tahun 2017, Kasus Ngemplang Pajak Belum Dieksekusi

0
70
jaksa-eksekusi-pengemplak-pajak
FOTO ILUSTRASI

 

*Pelapor Desak Jaksa Segera Laksanakan Eksekusi 

SOLO, suaramerdekasolo.com – Kasus penggelapan pajak CV Kondang Murah dan PT Muncul Lestari Makmur Mandiri (MLMM) yang sudah divonis tahun 2017, namun sampai sekarang belum dilakukan eksekusi.

Berdasar putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) nomor 197/PK/Pidsus/2017, tertanggal 11 Desember 2017 untuk CV Kondang Murah dan putusan PK MA dengan Nomor 196/PK/Pidsus/2017, tertanggal 11 Desember 2017 untuk PT MLMM, dua perusahaan perkayuan tersebut dinyatakan bersalah dalam perkara penggelapan pajak dan berdasar putusan PK tersebut, kedua perusahaan itu dikenakan pidana denda Rp 4,7 miliar dan Rp 4,8 miliar.

Lamanya waktu menunggu, Imam Basuki (58) selaku pelapor mendesak agar jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Surakarta untuk segera melaksanakan eksekusi sesuai dua putusan PK MA tersebut.

Dasar putusan PK, terpidana Dra Budiati diwajibkan memenuhi pidana denda dan diberi waktu selama dua tahun untuk melaksanakan kewajibannya.

”Namun apabila terpidana tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar denda, sesuai poin putusan PK lainnya, aset atau kekayaan terpidana Dra Budiati selaku Direktur Utama CV Kondang Murah dan PT MLMM harus disita untuk negara,” tegas Imam Basuki saat ditemui suaramerdeka.com, Kamis (1/8). Imam Basuki menyayangkan pihak kejaksaan yang tidak segera melaksanakan eksekusi meski sudah dua tahun telah ada putusan PK.

Permasalahan yuridis

Jaksa Penuntut Umum, Rahayu SH mengakui pihaknya belum melaksanakan eksekusi atas perkara tersebut meski sudah ada putusan PK MA. 
“Kami masih mendalami kasusnya dan berhati-hati untuk melaksanakan eksekusi,” jelasnya.

Jaksa Rahayu menceritakan kasus tersebut cukup panjang, karena putusan PK tidak mengenakan hukuman pidana atau eksekusi badan bagi terpidana melainkan hanya pidana denda. ”Untuk sementara, kami pelajari dulu perkara tersebut karena ini menyangkut permasalahan yuridis,” urainya, Kamis. 

Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar tahun 2010, Imam Basuki melaporkan kasus dugaan penggelapan pajak yang dilakukan Dra Budiati selaku Direktur CV Kondang Murah dan PT MLMM di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah II Kota Surakarta. Kasus laporan SPT dua perusahaan di tahun 2007 tersebut, akhirnya bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta. 

Dalam putusan majelis hakim PN Surakarta, Dra Budiati diputus bebas. Lantaran Dra Budiati diputus bebas, JPU Kejari Surakarta mengajukan kasasi ke MA. Adapun  berdasar putusan kasasi MA, Dra Budiati dipidana selama satu tahun penjara dan dua perusahaannya didenda masing-masing Rp 4,7 miliar x 2.  
Atas putusan kasasi MA tersebut, orang tua Dra Budiati yakni Himawati mengajukan Peninjauan Kembali ke MA. Dra Budiati tidak dapat mengajukan PK lantaran tidak cakap dalam hukum, sebab berdasar hasil pemeriksaan kesehatan (diagnosa) dari RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Wonogiri, Dra Budiati mengalami depresi berat tanpa gejala psikotik atau mengalami gangguan jiwa berat. (Sri Hartanto)

Halaman: 1 | 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here