Penonaktifan BPJS PBI Mulai Berdampak ke Desa-desa

Penonaktifan-pib-bpjs
FASKES PERTAMA: Warga di Kecamatan Delanggu mendatangi faskes tingkat pertama untuk berobat, Kamis (1/8) malam. (suaramerdekasolo.com/Achmad H)

KLATEN,suaramerdekasolo.comPenonaktifan 32.945 peserta BPJS Kesehatan yang masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI) di Kabupaten Klaten mulai berdampak ke desa-desa. Warga yang belum paham kaget sebab saat berobat klaim ditolak.

” Sudah ada warga saya yang kena kebijakan itu,” ungkap Kepala Desa Soka, Kecamatan Karangdowo, Supardi, Jumat (2/8). Menurutnya sejak diterapkan kebijakan non aktif itu, warganya yang melahirkan dengan operasi sesar tanggal 1 Agustus pemegang BPJS PBI sudah ditolak. Kartu sudah tidak aktif, padahal proses kelahiran bermasalah dan anaknya membutuhkan penanganan khusus.

Atas kejadian itu, pemerintah desa tidak bisa berbuat banyak sebab kebijakan itu kebijakan pemerintah pusat. Warga baru bisa aktif lagi jika mendaftar sebagai peserta BPJS mandiri secepatnya. Pemerintah desa sendiri belum menerima surat edaran pemberitahuan kebijakan itu. Pemdes hanya mendapat kiriman surat berantai yang informasinya dari Dinas Kesehatan. Pemerintah desa memang sudah disosialisasi di Pemkab tetapi belum lama.

Sepengetahuan pemerintah desa yang dinonaktifkan adalah peserta yang sudah meninggal dunia dan yang tidak menggunakan BPJS untuk berobat selama dua bulan. Kebijakan itu menurutnya dipertanyakan sebab ketentuan dua bulan harus digunakan jelas tidak tepat. Warga yang sehat tidak mungkin datang memeriksakan diri untuk pura-pura.

Masih Menunggu

Saat ini, kata Supardi, pemerintah desa masih menunggu sosialisasi ke desa atau kecamatan. Hal itu penting sebab faktanya warga sebagian besar belum paham. Salah seorang karyawan di faskes tingkat pertama di Kecamatan Delanggu, Tia mengatakan staf penerimaan sudah mengetahui kebijakan itu. Setiap ada warga yang bertanya langsung diarahkan untuk membayar sebagai peserta mandiri kemudian baru bisa aktif lagi. Sebagaimana diberitakan, 32. 945 peserta BPJS PBI dinonaktifkan mulai tanggal 1 Agustus 2019. Kebijakan Kemensos itu sudah disosialisasikan Dinas Kesehatan.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Klaten, Much Nasir mengatakan terkait kebijakan penonaktifan peserta PBI itu tujuanya adalah semua penerima bantuan itu nantinya harus masuk basis data terpadu (BDT). ” Kita tidak tahu dari sekian nama yang dinonaktifkan itu mungkin sudah ada yang meninggal, pindah atau beralih status,” jelasnya.

Kebijakan itu disertai solusi jika warga yang terkena memerlukan layanan tetap bisa mendapatkan asalkan mendaftar dulu sebagai peserta BPJS mandiri. Begitu mendaftar langsung aktif dan tidak perlu menunggu 14 hari seperti BPJS biasa. Bagi warga yang masih layak, bisa masuk BDT melalui usulan ke operator desa dan TKSK yang ada. Usulan akan disampaikan ke pusat dan apabila disetujui akan masuk BDT. (Achmad H)

Editor : Budi Santoso

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here