Penerima PKH Kabupaten Klaten Mulai Mengundurkan Diri

0
1995
Penerima-PKH-Mengundurkan-Diri
PETUGAS TKSK: Kepala Dinsos PP3A dan KB, Much Nasir menghadiri acara pembinaan TKSK di kantor Dinas pekan lalu. (suaramerdekasolo.com/Achmad H)

 

*Stikerisasi Tunggu Anggaran

KLATEN,suaramerdekasolo.comPenerima program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Klaten mulai mengundurkan diri. Warga mundur di tengah rencana Pemkab menempelkan stiker di rumah penerima.
Di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang jumlah warga yang mundur dari peserta PKH menurut Kaur Perencanaan Desa Sidorejo, Julianto terus bertambah.

” Awalnya dua tetapi terus diikuti yang lain,” katanya, Minggu (4/8).

Pengunduran diri warga itu terjadi sejak bulan lalu. Awalnya ada dua peserta yang saat rapat paguyuban menyatakan mundur. Dua warga penerima itu kemudian meminta pengunduran disaksikan warga, perangkat desa, petugas serta membuat pernyataan. Ternyata setelah dua orang mundur, beberapa warga lainnya mengikuti jejak mereka meminta mundur. Jumlah warga yang mundur ada sekitar 11 orang.

Mereka mundur bukan karena paksaan tetapi atas kesadaran sendiri. Warga tersebut merasa kondisi ekonominya sudah membaik sehingga merasa perlu mundur untuk memberikan kepada warga lain yang lebih membutuhkan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Klaten, Much Nasir mengatakan Dinas sudah mengetahui ada penerima PKH yang sudah mulai mundur di beberapa daerah.

” Datanya sedang kami kumpulkan untuk dijumlah,” ungkapnya. Mundurnya warga itu disambut baik asalkan mundur karena kesadaran sendiri tanpa ada intimidasi. Dinas meminta warga yang mundur untuk membuat pernyataan. Pernyataan itu penting bukan bagi pemerintah tetapi bagi warga sendiri. Meskipun ada yang mulai mundur, Pemkab tetap melanjutkan rencana penempelan striker di rumah penerima.

Bentuk Tim

Program stikerisasi, tambah Nasir, bertujuan agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada kecemburuan di masyarakat. Saat ini Pemkab hanya tinggal menunggu penepatan APBD Perubahan 2019. Setelah itu anggaran stikerisasi sekitar Rp 300 juta dilelang dan dilaksanakan. Sambil menunggu proses anggaran selesai, di desa akan segera dibentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Tim terdiri atas perangkat desa, operator desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Mereka nantinya akan bertugas menempelkan stiker ke rumah warga selama tiga hari. Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Kabupaten Klaten (ARAKK) Abdul Muslih mengatakan Pemkab tidak cukup hanya memasang stiker tetapi sosialisasi UU 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin perlu disosialisasikan.

Dengan sosialisasi masyarakat akan memahami makna dan mekanisme penanganan kemiskinan. Termasuk sanksi di pasal 42 yang menyatakan setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi data yang sudah ditetapkan bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000. Pasal 43 ayat 1 menegaskan setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin baik dari APBN, APBD, hibah atau lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000. (Achmad H)

Halaman: 1 | 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here